Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ingatkan soal Anggaran Triliun untuk Bangun Hambalang, Max Sopacua Harap Kasusnya Dibuka Lagi

Kompas.com - 26/03/2021, 11:17 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan kader Partai Demokrat, Max Sopacua meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi terakit proyek Hambalang.

Sebab, menurut Max yang kini berada di kubu kontra kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu, ada anggaran negara lebih kurang Rp 3 triliun yang dialokasika untuk pembangunan Pusat Olahraga Hambalang. 

"Ini kita buka kembali karena anggaran negara itu terselip di situ. Itu kurang lebih Rp 3 triliun yang belum diselesaikan, pak," kata Max dalam siaran KompasTV, Kamis (25/3/2021).

Baca juga: Berbekal Kesaksian Anas Urbaningrum, Max Sopacua Harap Ibas dan SBY Diperiksa untuk Kasus Hambalang

Di luar hal itu, Max mendengar pemerintah ingin melanjutkan proyek pembangunan Pusat Olahraga Hambalang yang mangkrak. 

Kubu kontra-AHY pun, menurut Max, mendukung rencana pembangunan Hambalang. 

"Itu memang yang kami dorong, Partai Demokrat hasil KLB di Sumatera Utara, Sibolangit, mendukung 100 persen apa yang mau dikatakan atau dilanjutkan pemerintah yang mau melanjutkan proyek Hambalang ini," ujar dia. 

Namun, ia mengingatkan sekali lagi terkait persoalan anggaran yang belum terselesaikan dalam proyek Hambalang.

Oleh karena itu, Max meminta agar pihak-pihak yang belum diusut hukum dapat diproses atau diselidiki kembali.

Max pun kembali menyinggung Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait Hambalang.

"Siapa saja yang belum dipanggil dan lain-lain. Anas Urbaningrum sendiri mengatakan bahwa sebaiknya Pak SBY dan Ibas bisa juga bersaksi untuk kebenaran dan lain-lain," kata Max.

Baca juga: Kubu KLB Singgung Ibas Terkait Kasus Hambalang, Demokrat: Jika Tak Punya Bukti, Jangan Sibuk Fitnah

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Renanda Bachtar memilih tak langsung menjawab tudingan-tudingan yang disangkakan Max.

Renanda justru mempertanyakan kejelasan posisi Max dalam berpolitik saat ini. Sebab, ia mengaku tak tahu saat ini Max berada dalam partai politik mana.

"Jadi Pak Max ini sebenarnya masih apa, pejabat tinggi di Partai Emas, atau sudah masuk Demokrat versi KLB. Karena harus jelas dulu legal standing-nya. Karena belum pernah dengar juga Pak Max ini dari partai mana," ujar dia. 

Setelah itu, Renanda baru menjawab tudingan-tudingan yang disangkakan Max kepada Partai Demokrat AHY terkait Hambalang.

Namun, jawaban yang disampaikan Renanda justru berupa pertanyaan kembali kepada Max.

Ia mempertanyakan apa maksud dan tujuan dari kubu KLB mengungkit kembali proyek Hambalang.

Baca juga: Demokrat Sebut Konpers Kubu Kontra-AHY di Hambalang Bentuk Frustrasi

Renanda juga meminta agar kubu KLB menunjukkan bukti jika mengaitkan kembali kasus Hambalang dengan Demokrat.

"Soal Hambalang sekali lagi. Ini kan sebenarnya, kalau memang pihak sana bukan hanya sekadar mau bikin isu hoaks, fitnah lagi," kata Renanda.

"Sebenarnya kan kalau ini mereka harus mengajukan novum baru ke pengadilan, sehingga ini bisa dibuka lagi, tetapi kan yang mereka lakukan tidak sampai ke sana, jadi hanya mungkin isu atau hoaks lagi yang tidak terbukti, apa lagi sebut-sebut nama," kata dia.

Pada Kamis (25/3/2021), kubu KLB menggelar konferensi pers di kawasan Hambalang Sport Center, Bogor, Jawa Barat.

Max Sopacua yang turut hadir di sana mengatakan, hingga saat ini masih ada nama-nama yang terlibat dalam kasus tersebut tetapi belum tersentuh oleh hukum.

"Dari tempat ini kami serukan kepada lembaga hukum dalam hal ini KPK untuk menindaklanjuti apa yang belum dilanjutkan," kata Max dalam konferensi pers di Hambalang, Bogor, Kamis (25/3/2021), dikutip dari tayangan Kompas TV.

Baca juga: Konflik Demokrat dan Kasus Hambalang yang Kembali Diungkit...

Menurut Max Sopacua, KPK semestinya menindaklanjuti keterangan saksi-saksi mengenai nama-nama yang disebut menikmati uang hasil korupsi proyek Hambalang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com