Kompas.com - 26/03/2021, 09:01 WIB
Salah satu tokoh kubu kontra-AHY atau kubu KLB Deli Serdang Max Sopacua dalam konferensi pers di Hambalang, Kabupaten Bogor, Kamis (25/3/2021). YouTube.com/Kompas TVSalah satu tokoh kubu kontra-AHY atau kubu KLB Deli Serdang Max Sopacua dalam konferensi pers di Hambalang, Kabupaten Bogor, Kamis (25/3/2021).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkara korupsi terkait proyek Hambalang disinggung kubu kontra-Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam konferensi pers yang mereka gelar di Hambalang, Kamis (25/3/2021).

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat versi kubu kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang Max Sopacua menyatakan, pihaknya sengaja menggelar konferensi pers di Hambalang yang dinilainya menjadi monumen rontoknya elektabilitas Partai Demokrat.

"Kenapa kita buat di sini? Substansinya harus Anda catat, tempat inilah, proyek inilah adalah salah satu bagian yang merontokkan elektabilitas Partai Demokrat ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi," kata Max, Kamis, dikutip dari tayangan Kompas TV.

Baca juga: Kasus Hambalang: dari Nazaruddin, Anas, Hingga Dugaan Keterlibatan Ibas

Kasus korupsi proyek Hambalang memang tidak dapat dilepaskan dari Partai Demokrat.

Sebab, sejumlah kader Demokrat, termasuk mantan ketua umum Anas Urbaningrum, masuk bui lantaran kecipratan uang hasil korupsi.

Tidak hanya itu, usai terbongkarnya kasus Hambalang, perolehan suara Partai Demokrat pun turun drastis dibandingkan hasil Pemilu 2009 yang menempatkan Demokrat sebagai partai pemenang Pemilu.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pada 2009, Demokrat meraup 20,85 persen suara. Angka tersebut turun menjadi 10,19 persen suara pada Pemilu 2014 dan 7,77 persen suara pada Pemilu 2019.

"Inilah hambalang awal pertama terjadinya masalah besar yang terjadi bagi Partai Demokrat," ujar Max.

Baca juga: Kubu Kontra-AHY Singgung Ibas Terkait Kasus Hambalang, Demokrat: Terus Menerus Fitnah

Max pun menyinggung penanganan kasus Hambalang yang dinilainya belum tuntas karena menurutnya masih ada sejumlah nama yang terlibat dalam kasus itu tetapi belum diproses oleh penegak hukum.

"Kami serukan kepada lembaga hukum dalam hal ini KPK untuk menindaklnjuti apa yang belum dilanjutkan sesuai statement-statement kemudian ada saksi-saksi terhadap siapa saja yang menikmati Hambalang ini," kata dia.

Max tidak membeberkan nama-nama yang ia tuding terlibat dalam kasus tersebut.

Namun, ia menyebut, adik AHY, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas merupakan salah satu nama yang belum disentuh KPK.

"Ya Mas Ibas sendiri belum (tersentuh), enggak diapa-apain, Mas Ibas juga disebutkan saksi berapa banyak oleh para saksi, kan belum, Yulianis menyebutkan juga begitu kan ya. Yang masuk penjara kan kita tahu siapa-siapa," kata Max.

Baca juga: Demokrat Sebut Konpers Kubu Kontra-AHY di Hambalang Bentuk Frustrasi

Max mengatakan, nama-nama yang terlibat dalam kasus tersebut mesti segera diproses hukum seperti nama-nama lainnya yang sudah lebih dahulu masuk penjara.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

Nasional
Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Nasional
UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: Sebaran 7.465 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jakarta

Update: Sebaran 7.465 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jakarta

Nasional
UPDATE 12 Juni: Ada 106.894 Kasus Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Ada 106.894 Kasus Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update 12 Juni: Ada 108.324 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Update 12 Juni: Ada 108.324 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: Bertambah 5.292, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.740.436 Orang

Update: Bertambah 5.292, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.740.436 Orang

Nasional
Update 12 Juni: Bertambah 164, Korban Meninggal Dunia akibat Covid-19 Jadi 52.730 Orang

Update 12 Juni: Bertambah 164, Korban Meninggal Dunia akibat Covid-19 Jadi 52.730 Orang

Nasional
Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi, Panglima TNI Ingatkan Petugas Mesti Paham Tugas Pengendalian Covid-19

Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi, Panglima TNI Ingatkan Petugas Mesti Paham Tugas Pengendalian Covid-19

Nasional
UPDATE: Tambah 7.465, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.901.490 Orang

UPDATE: Tambah 7.465, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.901.490 Orang

Nasional
Presiden Jokowi: Kita Tunjukkan, Bali Destinasi Sangat Aman Dikunjungi

Presiden Jokowi: Kita Tunjukkan, Bali Destinasi Sangat Aman Dikunjungi

Nasional
Pengamat Nilai Pemberantasan Pungli Era Jokowi Lama Tak Terdengar

Pengamat Nilai Pemberantasan Pungli Era Jokowi Lama Tak Terdengar

Nasional
Soal Rencana Sembako Kena PPN, Stafsus Menkeu: Pemerintah Satu Barisan dengan Pedagang Pasar

Soal Rencana Sembako Kena PPN, Stafsus Menkeu: Pemerintah Satu Barisan dengan Pedagang Pasar

Nasional
Mengingat Pembentukan Saber Pungli dan Sejarah Pemberantasan Pungutan Liar di Indonesia...

Mengingat Pembentukan Saber Pungli dan Sejarah Pemberantasan Pungutan Liar di Indonesia...

Nasional
Polemik PPN Sembako, DPR: Kita Tak Tahu Itu Draf RUU KUP atau Bukan

Polemik PPN Sembako, DPR: Kita Tak Tahu Itu Draf RUU KUP atau Bukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X