Kompas.com - 26/02/2021, 21:30 WIB
Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati memberi keterangan pada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (9/1/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DPlt Juru Bicara KPK Ipi Maryati memberi keterangan pada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (9/1/2020).
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepala daerah yang baru dilantik agar selalu memegang teguh integritas. Kepala daerah harus menghindari perilaku koruptif. 

Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati mengatakan, KPK juga mendorong kepala daerah mengedepankan prinsip-prinsip "good governance" dalam menjalankan pemerintahannya.

"KPK juga berharap kepala daerah mewujudkan janji kampanye dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih demi memajukan daerahnya," kata Ipi dikutip dari Antara, Jumat (26/2/2021).

Baca juga: Lantik 6 Kepala Daerah, Gubernur Sumsel: Jangan Jadi Bupati Jakarta

Ipi menyebut, KPK melalui program-program pencegahan, koordinasi, dan supervisi akan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.

Salah satunya, kata Ipi, melalui implementasi delapan area intervensi sebagai fokus perbaikan meliputi sektor perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa dan perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Selain itu, ada penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Delapan area intervensi tersebut, lanjut Ipi, dipetakan berdasarkan pengalaman KPK dalam menangani tindak pidana korupsi dan merupakan titik rawan korupsi yang kerap dilakukan kepala daerah.

"Hingga Februari 2021 KPK telah menetapkan 126 kepala daerah sebagai tersangka yang terdiri dari 110 bupati/wali kota dan wakilnya serta 16 gubernur," kata Ipi.

Baca juga: Pesan Sultan HB X Saat Lantik 3 Kepala Daerah di DIY: Segera Belanjakan APBD

Menurut Ipi, beberapa modus korupsi yang dilakukan kepala daerah tersebut antara lain terkait belanja daerah yang meliputi pengadaan barang dan jasa, pengelolaan kas daerah, hibah dan bantuan sosial (bansos), pengelolaan aset hingga penempatan modal pemda di BUMD atau pihak ketiga.

Lalu, Korupsi pada sektor penerimaan daerah mulai dari pajak dan retribusi daerah maupun pendapatan daerah dari pusat. 

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Rakornas, Ketum PPP Minta Seluruh Kader Salurkan Bansos hingga Fasilitasi Warga Positif Covid-19

Di Rakornas, Ketum PPP Minta Seluruh Kader Salurkan Bansos hingga Fasilitasi Warga Positif Covid-19

Nasional
UPDATE 31 Juli: Jawa Tengah Tertinggi Penambahan Kasus Baru Covid-19

UPDATE 31 Juli: Jawa Tengah Tertinggi Penambahan Kasus Baru Covid-19

Nasional
UPDATE: Ada 545.447 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Ada 545.447 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 31 Juli: Tambah 39.372, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 2.770.092 Orang

UPDATE 31 Juli: Tambah 39.372, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 2.770.092 Orang

Nasional
UPDATE 31 Juli: Tambah 1.808, Kasus Kematian Covid-19 Capai 94.119

UPDATE 31 Juli: Tambah 1.808, Kasus Kematian Covid-19 Capai 94.119

Nasional
UPDATE: Tambah 37.284, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 3.409.658

UPDATE: Tambah 37.284, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 3.409.658

Nasional
Safenet: Tak Seharusnya Moeldoko Ambil Langkah Hukum terhadap ICW

Safenet: Tak Seharusnya Moeldoko Ambil Langkah Hukum terhadap ICW

Nasional
UPDATE 31 Juli: 47,2 Juta Warga Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

UPDATE 31 Juli: 47,2 Juta Warga Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

Nasional
Pengunjung Restoran Akan Disyaratkan Harus Sudah Divaksinasi

Pengunjung Restoran Akan Disyaratkan Harus Sudah Divaksinasi

Nasional
Stafsus Mensesneg Ajak Semua Pihak Hentikan Perdebatan soal Prioritas Kesehatan atau Ekonomi

Stafsus Mensesneg Ajak Semua Pihak Hentikan Perdebatan soal Prioritas Kesehatan atau Ekonomi

Nasional
Mahfud: Selalu Ada Kritik Bansos Dikorupsi, Itu Musibah Sudah Diproses Hukum

Mahfud: Selalu Ada Kritik Bansos Dikorupsi, Itu Musibah Sudah Diproses Hukum

Nasional
Percepat Capaian Vaksinasi Covid-19, Anggota TNI-Polri dan BIN Dilatih Jadi Vaksinator

Percepat Capaian Vaksinasi Covid-19, Anggota TNI-Polri dan BIN Dilatih Jadi Vaksinator

Nasional
DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Lonjakan Kasus Covid-19 di Luar Jawa-Bali

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Lonjakan Kasus Covid-19 di Luar Jawa-Bali

Nasional
Airlangga: Pelacakan Covid-19 Sistem Digital Segera Diberlakukan

Airlangga: Pelacakan Covid-19 Sistem Digital Segera Diberlakukan

Nasional
Jokowi Diusulkan Undang Para Mantan Presiden untuk Beri Masukan Penanganan Covid-19

Jokowi Diusulkan Undang Para Mantan Presiden untuk Beri Masukan Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X