Kompas.com - 25/02/2021, 21:18 WIB
Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat membuka Rakernas BSI secara virtual, Kamis (25/2/2021). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Ma'ruf Amin saat membuka Rakernas BSI secara virtual, Kamis (25/2/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, Indonesia berkomitmen untuk membantu negara-negara sahabat yang membutuhkan vaksin Covid-19.

Komitmen tersebut dibuktikan dengan penunjukkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebagai Co-Chair dari Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI).

Indonesia dianggap telah berperan aktif dalam penyediaan vaksin Covid-19 melalui jalur diplomasi, termasuk bagi seluruh negara secara setara.

"Indonesia telah berkomitmen membantu negara-negara sahabat di kawasan yang membutuhkan vaksin Covid-19," kata Ma'ruf dalam konferensi internasional Tackling The Covid-19 Pandemic: Health, Economics, Diplomacy and Social Perspectives, yang diselenggarakan Ikatan Alumni Universitas Padjajaran, Kamis (25/2/2021).

Baca juga: Wapres Minta Masyarakat Terapkan Protokol Kesehatan Selagi Tunggu Vaksinasi Covid-19

Menurut Ma'ruf, ketersediaan jumlah vaksin Covid-19 di Indonesia lebih baik dibandingkan sejumlah negara berkembang. Meskipun vaksin disediakan secara bertahap, ia meminta masyarakat tetap bersyukur.

Berdasarkan laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) per akhir Januari 2021, masih ada 130 negara belum mendapatkan akses vaksin Covid-19. Mayoritas merupakan negara berkembang.

"Melalui diplomasi dan kerja sama internasional yang gigih, Indonesia berhasil mengamankan ketersediaan vaksin Covid-19 yang mencukupi seluruh kebutuhan kita," ujar Ma'ruf.

Persoalan ketersediaan vaksin, kata Ma'ruf, juga dialami negara maju. Sebagian negara maju belum mampu memastikan ketersediaan vaksin bagi seluruh warganya.

"Ketersediaan vaksin Covid-19 dalam situasi pandemi yang melanda seluruh dunia merupakan persoalan serius tersendiri," ucapnya.

Baca juga: Wapres: Pemerintah Berupaya Percepat Vaksinasi Covid-19

Adapun pemerintah menargetkan program vaksinasi bagi sekitar 182 juta penduduk atau 70 persen populasi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Nasional
KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

Nasional
Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Nasional
Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Nasional
SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

Nasional
Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Nasional
Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Nasional
Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Nasional
Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Nasional
Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Nasional
KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X