Kompas.com - 24/02/2021, 21:28 WIB
Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat meresmikan Sentra Kreasi Atensi di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (18/2/2021). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Ma'ruf Amin saat meresmikan Sentra Kreasi Atensi di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (18/2/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah berupaya mempercepat vaksinasi Covid-19. Pembenahan berbagai masalah dan kendala teknis terus dilakukan.

"Misalnya soal registrasi disederhanakan, soal distribusi juga sudah mulai dibenahi, soal data mereka yang harus divaksin juga terus dibenahi," kata Ma'ruf, dalam sebuah wawancara radio, Rabu (24/2/2021).

Baca juga: Wapres: Vaksin Mandiri Jangan Diartikan Kurangi Jatah Masyarakat

Selain itu, upaya percepatan lainnya juga akan terus dilakukan pemerintah. Antara lain, jumlah vaksin yang akan ditambah, karena produksinya masih sedikit.

Walaupun untuk vaksin yang produksinya dibuat di dalam negeri, sudah mulai dilakukan.

"Di samping itu juga ada tambahan, selain Sinovac ada AstraZeneca dan merek-merek lainnya," kata dia.

Begitu juga dengan jumlah tenaga vaksinator yang saat ini dinilai masih kurang. Saat ini pihak TNI/Polri juga menyediakan vaksinator untuk membantu.

Kemudian, Ma'ruf menuturkan, tempat untuk pelaksanaan vaksinasi juga perlu ditambah.

Dengan demikian, vaksinasi tidak akan tergantung pada rumah sakit pemerintah saja, tetapi juga rumah sakit swasta dan fasilitas kesehatan lain.

"Jadi vaksinnya diperbanyak, jumlah tempatnya diperbanyak, dan vaksinatornya juga diperbanyak," kata dia.

Baca juga: Wapres Minta Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Sesuai Jadwal

Ma'ruf mengatakan, pemerintah menargetkan vaksinasi Covid-19 selesai dalam waktu satu tahun.

Sebelumnya, vaksinasi ditargetkan selama 15 bulan untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) dari 70 persen populasi penduduk Indonesia.

"Memang untuk pertama kali masih lamban sekitar 80.000 sampai 90.00 per hari, target yang ingin dicapai, dikejar sesuai permintaan Presiden, itu satu juta satu hari sehingga akan ada percepatan terutama pada tahap kedua," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

Nasional
Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Nasional
Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Nasional
SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

Nasional
Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Nasional
Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Nasional
Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Nasional
Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Nasional
Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Nasional
KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

Nasional
Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa 'Dissenting Opinion'

Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa "Dissenting Opinion"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X