Kompas.com - 10/02/2021, 14:58 WIB
Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik di Kntor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2020). KOMPAS.COM /Fitria Chusna FarisaKomisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik di Kntor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting Manik mengungkap beberapa kendala dalam penggunaan sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) pada Pilkada 2020.

Kendala pertama, kata dia, melakukan instalasi dan aktivasi dalam penggunaan Sirekap Mobile.

"Karena ketika melakukan registrasi kita minta mereka memberikan nama, NIK dan nomor HP. Kemudian ini juga kadang-kadang bisa salah mengirimkan," kata Evi, dalam diskusi daring, Rabu (10/2/2021).

Baca juga: Terkait Penggunaan Sirekap pada Pilkada, Bawaslu Minta KPU Lakukan Hal Ini

Kendala lainnya yakni kesulitan jaringan internet. Kemudian, kendala terkait proses penggunaan aplikasi yang belum dipahami seutuhnya oleh petugas di lapangan.

"Jadi memang terus dilakukan pantauan ataupun supervisi dari head desk. jadi memang seluruh kabupaten/kota itu dipantau langsung malah bisa langsung ke KPPS-nya," ujarnya.

"Ke PPK-nya untuk diberikan bantuan di dalam rangka untuk bisa melakukan aktivasi," lanjut dia.

Sementara dalam penggunaan Sirekap Web, kata Evi, kendalanya masih sama, yakni kesulitan jaringan internet. Masalah lainnya, traffic yang sangat tinggi karena digunakan dalam satu waktu bersamaan.

"Tentu kalau tidak bisa masuk ke Sirekap web mereka akan kesulitan untuk dilakukan," ujarnya.

"Makanya, mitigasi yang kita siapkan pada waktu itu adalah foto C hasil karena rekapitulasi ditingkat PPK itu akan memfoto C hasil ya, mengeluarkan C hasil KWK plano pada saat itu, kita minta PPK untuk memfoto terlebih dahulu baru dilakukan proses rekapitulasi," ucap dia.

Baca juga: KPU Akan Lakukan Bimbingan Teknis soal Sirekap kepada KPPS Pilkada 2020

Sebelumnya, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar menilai, penggunaan Sirekap masih belum maksimal dalam mengumpulkan data dari tempat pemungutan suara (TPS).

Hal itu disebabkan oleh kendala jaringan internet yang dialami para petugas di TPS.

"Proses input data ke Sirekap memerlukan percepatan jika proses rekapitulasi suara diputuskan dilakukan melalui sistem informasi itu," kata Fritz, dalam konferensi persnya, Kamis (10/12/2020).

"Mengingat keterbatasan jaringan merupakan tantangan utama bagi penggunaan sistem informasi," lanjut dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Siklon Tropis Surigae Meningkat, 9 Provinsi Diminta Waspadai Hujan dan Angin Kencang

Siklon Tropis Surigae Meningkat, 9 Provinsi Diminta Waspadai Hujan dan Angin Kencang

Nasional
Kompolnas Minta Polda Sultra Tak Perlu Tunggu Laporan untuk Periksa Penyidik yang Siksa Anak di Bawah Umur

Kompolnas Minta Polda Sultra Tak Perlu Tunggu Laporan untuk Periksa Penyidik yang Siksa Anak di Bawah Umur

Nasional
Kemendagri: 37.903.423 Penduduk Telah Melaporkan Golongan Darah

Kemendagri: 37.903.423 Penduduk Telah Melaporkan Golongan Darah

Nasional
TKI Jadi Korban Penganiayaan di Malaysia, 2 Pelaku Telah Ditangkap

TKI Jadi Korban Penganiayaan di Malaysia, 2 Pelaku Telah Ditangkap

Nasional
Pimpinan Komisi IX Sesalkan Kasus Penganiayaan Perawat di Palembang

Pimpinan Komisi IX Sesalkan Kasus Penganiayaan Perawat di Palembang

Nasional
Kontroversi Vaksin Nusantara, 46 Tokoh Akan Sampaikan Dukungan kepada BPOM

Kontroversi Vaksin Nusantara, 46 Tokoh Akan Sampaikan Dukungan kepada BPOM

Nasional
Penganiayaan Perawat oleh Keluarga Pasien merupakan Ancaman terhadap Keamanan Sistem Pelayanan Kesehatan

Penganiayaan Perawat oleh Keluarga Pasien merupakan Ancaman terhadap Keamanan Sistem Pelayanan Kesehatan

Nasional
Istana Klaim Neraca Dagang Alami Suplus, Sinyal Pemulihan Ekonomi Mulai Menguat

Istana Klaim Neraca Dagang Alami Suplus, Sinyal Pemulihan Ekonomi Mulai Menguat

Nasional
1.594.722 Kasus Covid-19 dan Menurunnya Angka Kesembuhan

1.594.722 Kasus Covid-19 dan Menurunnya Angka Kesembuhan

Nasional
Disebut Terdampak Reshuffle, Ini Catatan 4 Anggota Kabinet Berinisial M

Disebut Terdampak Reshuffle, Ini Catatan 4 Anggota Kabinet Berinisial M

Nasional
Langkah Siti Fadilah yang Kontroversial, Jadi Relawan Vaksin Nusantara hingga Wawancara dengan Deddy Corbuzier

Langkah Siti Fadilah yang Kontroversial, Jadi Relawan Vaksin Nusantara hingga Wawancara dengan Deddy Corbuzier

Nasional
Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Nasional
Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Nasional
Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X