Salin Artikel

KPU Ungkap Kendala Penggunaan Sirekap pada Pilkada 2020

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting Manik mengungkap beberapa kendala dalam penggunaan sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) pada Pilkada 2020.

Kendala pertama, kata dia, melakukan instalasi dan aktivasi dalam penggunaan Sirekap Mobile.

"Karena ketika melakukan registrasi kita minta mereka memberikan nama, NIK dan nomor HP. Kemudian ini juga kadang-kadang bisa salah mengirimkan," kata Evi, dalam diskusi daring, Rabu (10/2/2021).

Kendala lainnya yakni kesulitan jaringan internet. Kemudian, kendala terkait proses penggunaan aplikasi yang belum dipahami seutuhnya oleh petugas di lapangan.

"Jadi memang terus dilakukan pantauan ataupun supervisi dari head desk. jadi memang seluruh kabupaten/kota itu dipantau langsung malah bisa langsung ke KPPS-nya," ujarnya.

"Ke PPK-nya untuk diberikan bantuan di dalam rangka untuk bisa melakukan aktivasi," lanjut dia.

Sementara dalam penggunaan Sirekap Web, kata Evi, kendalanya masih sama, yakni kesulitan jaringan internet. Masalah lainnya, traffic yang sangat tinggi karena digunakan dalam satu waktu bersamaan.

"Tentu kalau tidak bisa masuk ke Sirekap web mereka akan kesulitan untuk dilakukan," ujarnya.

"Makanya, mitigasi yang kita siapkan pada waktu itu adalah foto C hasil karena rekapitulasi ditingkat PPK itu akan memfoto C hasil ya, mengeluarkan C hasil KWK plano pada saat itu, kita minta PPK untuk memfoto terlebih dahulu baru dilakukan proses rekapitulasi," ucap dia.

Sebelumnya, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar menilai, penggunaan Sirekap masih belum maksimal dalam mengumpulkan data dari tempat pemungutan suara (TPS).

Hal itu disebabkan oleh kendala jaringan internet yang dialami para petugas di TPS.

"Proses input data ke Sirekap memerlukan percepatan jika proses rekapitulasi suara diputuskan dilakukan melalui sistem informasi itu," kata Fritz, dalam konferensi persnya, Kamis (10/12/2020).

"Mengingat keterbatasan jaringan merupakan tantangan utama bagi penggunaan sistem informasi," lanjut dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/02/10/14584911/kpu-ungkap-kendala-penggunaan-sirekap-pada-pilkada-2020

Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke