Golkar Tarik Dukungan atas Revisi UU Pemilu, Setuju Pilkada Serentak 2024

Kompas.com - 10/02/2021, 14:44 WIB
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) M Azis Syamsuddin mengapresiasi adanya SKB Tiga Menteri yang diteken pada Rabu (3/2/2021). DOK. Oji/nvl (dpr.go.id)Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) M Azis Syamsuddin mengapresiasi adanya SKB Tiga Menteri yang diteken pada Rabu (3/2/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar Azis Syamsuddin memastikan fraksinya menarik dukungan atas pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Ia menegaskan bahwa Golkar mendukung Pilkada serentak pada 2024 sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016.

"Usai melakukan konsolidasi dan menyerap aspirasi, Golkar lebih mengutamakan untuk menarik dan mengikuti amanah undang-undang mengenai pilkada secara serentak dilaksanakan di tahun 2024," kata Azis, dalam keterangan tertulis, Rabu (10/2/2021).

Baca juga: Berubah Sikap, Golkar Ingin Revisi UU Pemilu Ditunda

Azis mengatakan, keputusan tersebut dibuat dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara yang saat ini sedang melakukan pemulihan ekonomi pada masa pandemi.

Menurutnya, akan lebih baik apabila saat ini pemerintah mengutamakan masalah penyelesaian penyebaran Covid-19.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Daripada harus menguras keringat membahas draf RUU Pemilu yang tentunya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kekuatan hukum tetap serta final dan mengikat," ujarnya.

Dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 pada 26 Februari 2020, MK menegaskan konstitusionalitas pemilu serentak presiden, DPR, dan DPD.

Sementara, terkait keserentakannya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota serta DPRD provinsi/kabupaten, MK menyerahkannya kepada pembentuk undang-undang untuk memutuskannya.

Baca juga: Isu Reshuffle dan Ancaman Gagalnya Revisi UU Pemilu

Azis mengatakan, putusan MK sejak diucapkan memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh atau bersifat finak serta mengikat.

Ia menjelaskan bahwa sifat mengikat dari hasil putusan MK bermakna tidak hanya berlaku bagi satu atau dua pihak, melainkan seluruh masyarakat.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Retno Ingatkan Bahayanya Kebijakan Diskriminasi Vaksin Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Menlu Retno Ingatkan Bahayanya Kebijakan Diskriminasi Vaksin Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Nasional
Wapres Harap Dana ZIS dan DSKL Dimanfaatkan untuk Penanganan Covid-19

Wapres Harap Dana ZIS dan DSKL Dimanfaatkan untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pinangki Tak Kunjung Dieksekusi, Anggota Komisi III: Jangan Sampai Jiwa Korsa Salah Tempat

Pinangki Tak Kunjung Dieksekusi, Anggota Komisi III: Jangan Sampai Jiwa Korsa Salah Tempat

Nasional
Menkes Ungkap Sebab Kematian akibat Covid-19 di IGD Naik 3 Bulan Terakhir

Menkes Ungkap Sebab Kematian akibat Covid-19 di IGD Naik 3 Bulan Terakhir

Nasional
Greysia-Apriyani Raih Emas, Pimpinan DPR: Terima Kasih, Kalian Luar Biasa

Greysia-Apriyani Raih Emas, Pimpinan DPR: Terima Kasih, Kalian Luar Biasa

Nasional
Wapres Ingatkan bahwa Kebijakan PPKM untuk Kendalikan Covid-19

Wapres Ingatkan bahwa Kebijakan PPKM untuk Kendalikan Covid-19

Nasional
Menkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Dibarengi Kenaikan di Pulau Lain

Menkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Dibarengi Kenaikan di Pulau Lain

Nasional
Panglima TNI Sebut Laptop Jadi Senjata Petugas Tracer Putus Penyebaran Covid-19

Panglima TNI Sebut Laptop Jadi Senjata Petugas Tracer Putus Penyebaran Covid-19

Nasional
Greysia/Apriyani Raih Medali Emas, Menlu: Kita Semua Bangga dengan Raihan Ini

Greysia/Apriyani Raih Medali Emas, Menlu: Kita Semua Bangga dengan Raihan Ini

Nasional
Jokowi: Kemenangan Greysia/Apriyani Kado Ulang Tahun Kemerdekaan RI

Jokowi: Kemenangan Greysia/Apriyani Kado Ulang Tahun Kemerdekaan RI

Nasional
Sidang Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli, Dewas Diharapkan Tegas

Sidang Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli, Dewas Diharapkan Tegas

Nasional
Saat Daerah Teriak Kekurangan Stok Vaksin...

Saat Daerah Teriak Kekurangan Stok Vaksin...

Nasional
Menkes: Pasien Covid-19 Wafat di RS Jadi Lebih Cepat, Kematian di IGD Naik

Menkes: Pasien Covid-19 Wafat di RS Jadi Lebih Cepat, Kematian di IGD Naik

Nasional
Menkes: Tolong Utamakan 140 Juta Rakyat yang Belum Divaksinasi

Menkes: Tolong Utamakan 140 Juta Rakyat yang Belum Divaksinasi

Nasional
Jokowi: Selamat dan Terima Kasih, Greysia/Apriyani!

Jokowi: Selamat dan Terima Kasih, Greysia/Apriyani!

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X