Polemik Revisi UU Pemilu, Ambisi Parpol atau Kepentingan Rakyat?

Kompas.com - 04/02/2021, 09:15 WIB
Ilustrasi KOMPAS/DIDIE SWIlustrasi

JAKARTA,KOMPAS.com - Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 yang sudah disetujui pemerintah dan DPR belum juga disahkan sampai saat ini.

Prolegnas Prioritas 2021 terdiri atas 33 RUU serta 5 RUU Kumalatif Terbuka.

Salah satu rancangan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Badan Legislasi (Baleg) draf revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya menyebut proses pengesahan Prolegnas Prioritas 2021 macet di tangan pimpinan DPR.

"Masih mandek di pimpinan. Padahal sudah di Bamus (Badan Musyawarah) kan. Ada apa? Pertanyaan itu harus kita tanyakan kepada pimpinan. Kita sudah rapatkan di Bamus, sudah diagendakan, tapi belum diparipurnakan sampai hari ini," kata Willy kepada Kompas.com, Rabu (3/2/2021).

Baca juga: Perludem: Jangan Sampai Kepentingan Parpol Hambat Perbaikan Demokrasi

Peneliti Formappi Lucius Karius menduga, tak kunjung disahkannya Prolegnas Prioritas 2021 karena polemik revisi UU Pemilu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lucius menilai, UU Pemilu menjadi pro dan kontra karena dipicu kalkulasi politik partai terkait pemilu 2024 yang akan sangat ditentukan lewat revisi tersebut.

Wacana yang diperdebatkan

Wacana pro dan kontra di kalangan partai politik soal revisi UU Pemilu terkait dengan beberapa hal.

Salah satu isu yang menjadi perdebatan adalah pengembalian jadwal pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Sebagian fraksi mendukung Pilkada lebih baik diadakan serentak pada November 2024, yang artinya sesuai dengan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 tahun 2016.

Di sisi lain, beberapa fraksi menginginkan pelaksanaan pilkada diubah, sesuai ketentuan dalam draf revisi UU Pemilu Pasal 731 ayat (2) dan (3), yakni pada 2022 dan 2023.

Baca juga: Sikap Fraksi di DPR soal Revisi UU Pemilu, antara Pilkada 2022 atau Serentak 2024

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU akan Berikan Laporan soal Penyelenggaraan Pemilu 2019 ke Partai Politik

KPU akan Berikan Laporan soal Penyelenggaraan Pemilu 2019 ke Partai Politik

Nasional
Wapres: Peran Masyarakat Tetap Utama dalam Tangani Covid-19

Wapres: Peran Masyarakat Tetap Utama dalam Tangani Covid-19

Nasional
UPDATE: 275.768 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 3,98 Persen

UPDATE: 275.768 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 3,98 Persen

Nasional
Fraksi PDI-P Minta Pemerintah Timbang Ulang Pemilu 15 Mei 2024, Ini Alasannya

Fraksi PDI-P Minta Pemerintah Timbang Ulang Pemilu 15 Mei 2024, Ini Alasannya

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.551, Kasus Sembuh dari Covid-19 Jadi 4.031.099

UPDATE: Bertambah 3.551, Kasus Sembuh dari Covid-19 Jadi 4.031.099

Nasional
UPDATE 28 September: Tambah 124 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 141.709

UPDATE 28 September: Tambah 124 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 141.709

Nasional
UPDATE 28 September: Ada 381.253 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 28 September: Ada 381.253 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE: Bertambah 2.057, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 4.211.460

UPDATE: Bertambah 2.057, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 4.211.460

Nasional
Emir Moeis Ajukan PK, KPK: Tidak Ada yang Baru, Hanya Ulangi Pembelaan

Emir Moeis Ajukan PK, KPK: Tidak Ada yang Baru, Hanya Ulangi Pembelaan

Nasional
Nadiem Sebut 40 Persen Sekolah Sudah Gelar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Nadiem Sebut 40 Persen Sekolah Sudah Gelar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Nasional
Golkar Setuju 15 Mei 2024 Jadi Tanggal Pemungutan Suara Pemilu

Golkar Setuju 15 Mei 2024 Jadi Tanggal Pemungutan Suara Pemilu

Nasional
Menurut ICW Ini Tiga Faktor yang Menyebabkan Turunnya Kepercayaan Publik pada KPK

Menurut ICW Ini Tiga Faktor yang Menyebabkan Turunnya Kepercayaan Publik pada KPK

Nasional
Dubes: Singapura Mulai Suntikkan Booster Vaksin Covid-19 ke Lansia

Dubes: Singapura Mulai Suntikkan Booster Vaksin Covid-19 ke Lansia

Nasional
Wapres Tekankan Pentingnya Keterbukaan Informasi pada Masa Pandemi Covid-19

Wapres Tekankan Pentingnya Keterbukaan Informasi pada Masa Pandemi Covid-19

Nasional
Dikabarkan Jadi Pengganti Azis, Lodewijk Paulus Dinilai Tak Bermasalah Etik oleh MKD

Dikabarkan Jadi Pengganti Azis, Lodewijk Paulus Dinilai Tak Bermasalah Etik oleh MKD

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.