Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya soal Surat AHY kepada Jokowi, Ini Respons Moeldoko

Kompas.com - 04/02/2021, 08:43 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko tak menjawab secara jelas ketika ditanya kelanjutan surat yang dikirim Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kepada Presiden Joko Widodo.

Surat yang dimaksud menyoal tentang isu kudeta AHY dari Partai Demokrat yang diduga melibatkan pejabat penting di lingkaran dekat Presiden Jokowi dan menyeret nama Moeldoko.

"Orang ngopi-ngopi kok masa lapor Presiden, yang enggak-enggak aja," kata Moeldoko di kediamannya, Jakarta, Rabu (3/2/2021).

Baca juga: Bantah Kudeta di Demokrat, Moeldoko: Saya Orang Luar Enggak Punya Apa-apa

Saat ditanya tentang respons Presiden terkait isu ini, Moeldoko lagi-lagi tak memberikan jawaban tegas.

Ia menyebutkan, banyak hal yang harus diurus Kepala Negara ketimbang campur tangan dalam isu kudeta di Partai Demokrat.

"Memang orang kurang kerjaan apa Pak Presiden bicara ini, ngurusi Covid aja enggak keruan kita pusing, ngapain mikirin yang enggak-enggak begini," ujarnya.

Baca juga: Marzuki Alie Tepis Isu Bakal Jadi Sekjen jika Moeldoko Pimpin Partai Demokrat

Kendati demikian, Moeldoko mengakui beberapa kali melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak. Namun, ia tak menyebutkan detail pihak-pihak yang dimaksud.

Moeldoko mengungkap pertemuan itu beberapa kali dilakukan di rumahnya dan beberapa kali di hotel.

Dalam pertemuan tersebut, Moeldoko mengaku mendengarkan banyak cerita dan emosi.

Namun, Moeldoko menyebut pertemuan itu hanya sekadar ngopi-ngopi. Ia menegaskan tak punya kuasa untuk mengudeta kepemimpinan Partai Demokrat.

"Bingung juga ya saya, orang ngopi-ngopi kok bisa ramai begini," katanya.

Baca juga: Saat Moeldoko, Nazaruddin, hingga Marzuki Alie Dituding Ingin Dongkel AHY

Moeldoko memastikan bahwa ia merupakan orang di luar Partai Demokrat yang tak punya hak melakukan kudeta.

Sebab, pergantian kepemimpinan partai mestinya mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

"Saya siapa sih? Saya ini apa? Wong biasa-biasa aja. Di Demokrat ada Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), ada putranya, Mas AHY, apalagi kemarin dipilih secara aklamasi. Kenapa mesti takut dia," kata Moeldoko.

Baca juga: Moeldoko Sebut Dirinya Tak Ambil Peran Aktif dalam Pertemuan dengan Kader Demokrat

Isu pengambilalihan kekuasaan Partai Demokrat mulanya digulirkan oleh AHY dalam konferensi pers yang digelar Senin (1/2/2021) siang.

AHY menyebutkan, orang yang ingin mengambil alih kursi Ketua Umum partainya ini berada di lingkaran terdekat Presiden Jokowi.

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY melalui tayangan YouTube Agus Yudhoyono.

Baca juga: Soal Pilpres 2024, Moeldoko: Kalau Diorbitkan Ya Alhamdulillah

Tak berselang lama, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menggenapi pernyataan AHY. Herzaky menyebutkan, orang di lingkungan Istana yang hendak mengambil alih kekuasan partainya adalah Moeldoko.

Demokrat beranggapan, gerakan ini dilancarkan untuk menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com