Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPAI Apresiasi SKB 3 Menteri tentang Penggunaan Seragam dan Atribut Sekolah

Kompas.com - 04/02/2021, 08:25 WIB
Irfan Kamil,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti mengapresiasi terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang penggunaan seragam sekolah.

SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Dalam SKB 3 Menteri itu, kata Retno, diatur ketentuan tentang penggunaan seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

“SKB tersebut menjawab sekaligus menghentikan berbagai polemik yang selama ini ada di sejumlah daerah, karena munculnya berbagai aturan terkait seragam di lingkungan sekolah yang dinilai cenderung diskriminatif dan intoleran,” kata Retno dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (3/2/2021).

Baca juga: SKB 3 Menteri, Pemda dan Sekolah Tak Boleh Wajibkan atau Larang Seragam Beratribut Agama

Retno mengatakan, peserta didik, pendidik, hingga tenaga kependidikan berhak memilih seragam dan atribut tanpa kekhususan agama atau dengan kekhususan agama.

Pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh lagi mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama.

Kendati demikian, khusus peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam (NAD) dikecualikan, karena ada ketentuan dari peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan NAD.

“Ketentuan bahwa peserta didik dan pendidik berhak memilih seragam sekolah dan atribut tanpa kekhususan agama, atau dengan kekhususan agama merupakan perwujudan dari hak asasi individu sesuai keyakinan pribadinya,” kata Retno.

“Hal ini penting ditekankan, karena melarang menggunakan maupun mewajibkan menggunakan, semuanya melanggar hak asasi manusia (HAM), padahal pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, nondiskriminatif dan menjunjung tinggi HAM,” ucap dia.

Baca juga: SKB 3 Menteri: Sekolah Negeri Wajib Cabut Aturan Seragam Keagamaan

Retno berpendapat, menggunakan pakaian yang menutup aurat bagi muslimah memang kewajiban.

Namun, cara penggunaannya di sekolah harus dalam prinsip mendidik dan tidak dapat dilakukan dengan paksaan, serta harus dengan membangun kesadaran.

“Berikan pengetahuan, edukasi dan contoh (model) terlebih dahulu, sehingga anak memiliki kesadaran pribadi tanpa merasa terpaksa melakukannya dan benar-benar yakin saat memutuskan menggunakannya,” kata Retno.

“Jadi tidak dipandang hanya sekedar seragam, namun menyadari makna mengapa harus menutup aurat,” ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah tak memperbolehkan pemerintah daerah (pemda) dan sekolah negeri menentukan kewajiban atau melarang muridnya mengenakan seragam beratribut agama.

“Pemerintah daerah ataupun sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama,” kata Nadiem sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com, Rabu (3/2/2020).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Tak Ada Pembicaraan Spesifik soal Makan Siang Gratis Bareng Menteri di Sidang Kabinet

Jokowi Tegaskan Tak Ada Pembicaraan Spesifik soal Makan Siang Gratis Bareng Menteri di Sidang Kabinet

Nasional
Sambil Pegang Bintang 4 di Pundaknya, Prabowo: Kayaknya Berat Ya..

Sambil Pegang Bintang 4 di Pundaknya, Prabowo: Kayaknya Berat Ya..

Nasional
Jokowi Sebut Panglima TNI yang Usul Prabowo Dapat Gelar Jenderal Kehormatan

Jokowi Sebut Panglima TNI yang Usul Prabowo Dapat Gelar Jenderal Kehormatan

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kapolri Janji TNI-Polri Akan Tingkatkan Sinergitas dan Soliditas

Di Hadapan Jokowi, Kapolri Janji TNI-Polri Akan Tingkatkan Sinergitas dan Soliditas

Nasional
Komisioner KPU Izin Datang Terlambat, Sidang Dugaan Kebocoran DPT Diskors

Komisioner KPU Izin Datang Terlambat, Sidang Dugaan Kebocoran DPT Diskors

Nasional
Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan, Jokowi: Untuk Berbakti Penuh bagi Bangsa dan Negara

Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan, Jokowi: Untuk Berbakti Penuh bagi Bangsa dan Negara

Nasional
Pengamat Militer Sebut Penganugerahan Pangkat Istimewa TNI untuk Prabowo Telah Sesuai UU

Pengamat Militer Sebut Penganugerahan Pangkat Istimewa TNI untuk Prabowo Telah Sesuai UU

Nasional
Program Makan Gratis Prabowo Dibahas Kabinet, Pengamat: Tak Patut, Intervensi Jokowi Sangat Besar

Program Makan Gratis Prabowo Dibahas Kabinet, Pengamat: Tak Patut, Intervensi Jokowi Sangat Besar

Nasional
Jokowi: Terima Kasih TNI-Polri Telah Menjamin Keamanan Selama Pemilu

Jokowi: Terima Kasih TNI-Polri Telah Menjamin Keamanan Selama Pemilu

Nasional
Jokowi Sematkan Pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo

Jokowi Sematkan Pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo

Nasional
Jokowi Hadiri Rapim TNI-Polri 2024

Jokowi Hadiri Rapim TNI-Polri 2024

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Bertemu Wakil PM Selandia Baru, Bahas Kerja Sama 2 Negara

Wapres Ma'ruf Amin Bertemu Wakil PM Selandia Baru, Bahas Kerja Sama 2 Negara

Nasional
Deretan Jenderal Kehormatan Selain Prabowo, dari Luhut hingga SBY

Deretan Jenderal Kehormatan Selain Prabowo, dari Luhut hingga SBY

Nasional
2 Kali Kalah di Praperadilan, Ketua KPK Akan Panggil Kepala Biro Hukum dan Minta Penjelasan

2 Kali Kalah di Praperadilan, Ketua KPK Akan Panggil Kepala Biro Hukum dan Minta Penjelasan

Nasional
Saat KPK 2 Kali Kalah Praperadilan dan Disebut Berpotensi Salah Gunakan Wewenang...

Saat KPK 2 Kali Kalah Praperadilan dan Disebut Berpotensi Salah Gunakan Wewenang...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com