Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IAKMI Nilai PPKM Belum Bisa Disebut Berhasil atau Gagal

Kompas.com - 04/02/2021, 08:35 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Agustin Kusumayati mengatakan, penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) belum bisa disebut berhasil maupun gagal.

Agustin mengatakan, untuk melihat keberhasilan PPKM tidak bisa mengacu pada jumlah kasus yang terjadi selama 11-25 Januari. Namun, harus mengacu pada kasus Covid-19 pada dua pekan hingga satu bulan setelahnya.

PPKM jilid I mulai dilaksanakan sejak 11 Januari sampai 25 Januari 2020.

"Belum (berhasil atau gagal). Jadi kalau kita ingin melihat hasil PPKM, lihat dua minggu sampai satu bulan ke depan. Sekarang belum kelihatan efeknya PPKM tersebut," kata Agustin, dalam diskusi Satu Meja The Forum di Kompas TV, Rabu (3/2/2021).

Baca juga: Airlangga Klaim PPKM di DKI, Jateng, dan DIY Alami Perbaikan

Agustin menjelaskan, jika seseorang terpapar Covid-19 pada 11 Januari maka gejala yang timbulkan akan muncul 5 sampai 6 hari. Kemudian dinyatakan positif Covid-19 dari hasil pemeriksaan laboratorium setelah 9 hari.

Di samping itu, Agustin mengatakan, pihaknya dilibatkan dalam mendesain kebijakan PPKM dan penanganan Covid-19. Namun, implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan optimal.

"Jadi saya mau mengatakan bukannya tidak dilibatkan (pemerintah) tetapi apa yang kita ambil sebagai sebuah pilihan itu implementasinya belum seperti apa yang kita harapkan," ujarnya.

Lebih lanjut, Agustin mengatakan, pemerintah harus belajar dari penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan pada awal pandemi melanda di Indonesia.

Ketika itu, lanjut dia, pemerintah berhasil mengendalikan mobilitas masyarakat. Namun, terlalu cepat melaksanakan kelonggaran sehingga kasus Covid-19 tidak terkendali.

"Tapi kita tak usah lihat ke belakang, kita lihat ke depannya seperti apa," pungkasnya.

Baca juga: Jokowi Akui PPKM Tak Efektif Tekan Penularan Covid-19

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengakui penerapan kebijakan PPKM yang berjalan pada 11-25 Januari 2021 belum efektif menekan laju penularan Covid-19.

"Yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya. Sehingga di beberapa provinsi Covid-nya tetap naik,” kata Jokowi melalui video yang diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).

Ia mengatakan, implementasi PPKM yang semestinya membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat tak mampu melakukan kedua hal tersebut.

Karena itu, ia meminta ke depannya implementasi PPKM diperkuat dan para menteri serta kepala lembaga terkait benar-benar mengetahui kondisi di lapangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024 Besok, MK Masih Laksanakan RPH Hari Ini

Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024 Besok, MK Masih Laksanakan RPH Hari Ini

Nasional
Hasto Nilai Spirit Kartini Ilhami Megawati Membuat Amicus Curiae

Hasto Nilai Spirit Kartini Ilhami Megawati Membuat Amicus Curiae

Nasional
Batu Ujian Penguasa

Batu Ujian Penguasa

Nasional
Cak Imin Siap Nongkrong Sampai Malam di MK Simak Putusan Sengketa

Cak Imin Siap Nongkrong Sampai Malam di MK Simak Putusan Sengketa

Nasional
Jelang Putusan MK, Anies: Kita Sedang Berada di Persimpangan Jalan

Jelang Putusan MK, Anies: Kita Sedang Berada di Persimpangan Jalan

Nasional
Jokowi dan Surya Paloh Kembali Bertemu Kemarin Pagi, Ini yang Dibicarakan

Jokowi dan Surya Paloh Kembali Bertemu Kemarin Pagi, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Anies Yakin MK Ambil Keputusan Berani soal Sengketa Pilpres

Anies Yakin MK Ambil Keputusan Berani soal Sengketa Pilpres

Nasional
Diisukan Jadi Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung, Suharto: Penentuannya Besok

Diisukan Jadi Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung, Suharto: Penentuannya Besok

Nasional
Update Dampak Erupsi Gunung Ruang: Ribuan Warga Mengungsi di Sejumlah Titik

Update Dampak Erupsi Gunung Ruang: Ribuan Warga Mengungsi di Sejumlah Titik

Nasional
Nasib Koalisi Perubahan Menunggu Putusan MK...

Nasib Koalisi Perubahan Menunggu Putusan MK...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kubu Anies-Cak Imin Optimis MK Diskualifikasi Prabowo-Gibran | MK Diprediksi Tak Bakal Diskualifikasi Prabowo-Gibran

[POPULER NASIONAL] Kubu Anies-Cak Imin Optimis MK Diskualifikasi Prabowo-Gibran | MK Diprediksi Tak Bakal Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Yusril Ingatkan Potensi 'Chaos' Jika Belum Ada Presiden Baru Sampai 20 Oktober: MK Tak Berani Ambil Risiko Sebesar Itu

Yusril Ingatkan Potensi "Chaos" Jika Belum Ada Presiden Baru Sampai 20 Oktober: MK Tak Berani Ambil Risiko Sebesar Itu

Nasional
Jadi Tersangka TPPU Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang Praperadilan Gugat Polri

Jadi Tersangka TPPU Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang Praperadilan Gugat Polri

Nasional
Koalisi Perubahan Disebut Tak Solid, PKS: Kalau Putusan MK Kabulkan Gugatan 01, Solid Lagi

Koalisi Perubahan Disebut Tak Solid, PKS: Kalau Putusan MK Kabulkan Gugatan 01, Solid Lagi

Nasional
Masa Berlaku SKCK dan Cara Perpanjangnya

Masa Berlaku SKCK dan Cara Perpanjangnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com