Kompas.com - 04/02/2021, 08:35 WIB
Pekerja yang menggunakan masker saat menyebrangi zebra cross di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2020). PSBB kembali diterapkan tanggal 14 September 2020, berbagai aktivitas kembali dibatasi yakni aktivitas perkantoran, usaha, transportasi, hingga fasilitas umum. PSBB Jakarta 14 September 2020Pekerja yang menggunakan masker saat menyebrangi zebra cross di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2020). PSBB kembali diterapkan tanggal 14 September 2020, berbagai aktivitas kembali dibatasi yakni aktivitas perkantoran, usaha, transportasi, hingga fasilitas umum.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Agustin Kusumayati mengatakan, penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) belum bisa disebut berhasil maupun gagal.

Agustin mengatakan, untuk melihat keberhasilan PPKM tidak bisa mengacu pada jumlah kasus yang terjadi selama 11-25 Januari. Namun, harus mengacu pada kasus Covid-19 pada dua pekan hingga satu bulan setelahnya.

PPKM jilid I mulai dilaksanakan sejak 11 Januari sampai 25 Januari 2020.

"Belum (berhasil atau gagal). Jadi kalau kita ingin melihat hasil PPKM, lihat dua minggu sampai satu bulan ke depan. Sekarang belum kelihatan efeknya PPKM tersebut," kata Agustin, dalam diskusi Satu Meja The Forum di Kompas TV, Rabu (3/2/2021).

Baca juga: Airlangga Klaim PPKM di DKI, Jateng, dan DIY Alami Perbaikan

Agustin menjelaskan, jika seseorang terpapar Covid-19 pada 11 Januari maka gejala yang timbulkan akan muncul 5 sampai 6 hari. Kemudian dinyatakan positif Covid-19 dari hasil pemeriksaan laboratorium setelah 9 hari.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di samping itu, Agustin mengatakan, pihaknya dilibatkan dalam mendesain kebijakan PPKM dan penanganan Covid-19. Namun, implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan optimal.

"Jadi saya mau mengatakan bukannya tidak dilibatkan (pemerintah) tetapi apa yang kita ambil sebagai sebuah pilihan itu implementasinya belum seperti apa yang kita harapkan," ujarnya.

Lebih lanjut, Agustin mengatakan, pemerintah harus belajar dari penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan pada awal pandemi melanda di Indonesia.

Ketika itu, lanjut dia, pemerintah berhasil mengendalikan mobilitas masyarakat. Namun, terlalu cepat melaksanakan kelonggaran sehingga kasus Covid-19 tidak terkendali.

"Tapi kita tak usah lihat ke belakang, kita lihat ke depannya seperti apa," pungkasnya.

Baca juga: Jokowi Akui PPKM Tak Efektif Tekan Penularan Covid-19

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengakui penerapan kebijakan PPKM yang berjalan pada 11-25 Januari 2021 belum efektif menekan laju penularan Covid-19.

"Yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya. Sehingga di beberapa provinsi Covid-nya tetap naik,” kata Jokowi melalui video yang diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).

Ia mengatakan, implementasi PPKM yang semestinya membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat tak mampu melakukan kedua hal tersebut.

Karena itu, ia meminta ke depannya implementasi PPKM diperkuat dan para menteri serta kepala lembaga terkait benar-benar mengetahui kondisi di lapangan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Cara Lapor jika Temukan Bansos Bermasalah

Ini Cara Lapor jika Temukan Bansos Bermasalah

Nasional
Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Panggil Anggota DPR Dedi Mulyadi

Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Panggil Anggota DPR Dedi Mulyadi

Nasional
Menpan-RB Ingatkan Sistem Kerja ASN Sesuai Level di Wilayahnya

Menpan-RB Ingatkan Sistem Kerja ASN Sesuai Level di Wilayahnya

Nasional
Kapolri Minta Satgas Covid-19 Bogor Percepat Vaksinasi

Kapolri Minta Satgas Covid-19 Bogor Percepat Vaksinasi

Nasional
Pemerintah Diminta Mendata dan Beri Perlindungan Anak yang Kehilangan Orangtua akibat Covid-19

Pemerintah Diminta Mendata dan Beri Perlindungan Anak yang Kehilangan Orangtua akibat Covid-19

Nasional
Gelontorkan Rp 1 Triliun untuk Penanganan Covid-19, Sekum Muhammadiyah: Kami Merasa Masih Kurang Berbuat

Gelontorkan Rp 1 Triliun untuk Penanganan Covid-19, Sekum Muhammadiyah: Kami Merasa Masih Kurang Berbuat

Nasional
Bertemu Menlu AS, Retno Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan di Afganistan

Bertemu Menlu AS, Retno Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan di Afganistan

Nasional
Menko PMK Ingatkan Tidak Boleh Ada Pemotongan Bansos

Menko PMK Ingatkan Tidak Boleh Ada Pemotongan Bansos

Nasional
Seleksi Calon Hakim Agung, Panelis Dalami Masalah Independensi

Seleksi Calon Hakim Agung, Panelis Dalami Masalah Independensi

Nasional
Menkeu: APBN Kita Bekerja Luar Biasa Keras dalam Menghadapi Covid-19

Menkeu: APBN Kita Bekerja Luar Biasa Keras dalam Menghadapi Covid-19

Nasional
Indonesia Jajaki Kerja Sama Jangka Panjang Bidang Kesehatan dengan AS

Indonesia Jajaki Kerja Sama Jangka Panjang Bidang Kesehatan dengan AS

Nasional
Wamenlu RI Tekankan Tidak Boleh Ada Diskriminasi Vaksin Covid-19

Wamenlu RI Tekankan Tidak Boleh Ada Diskriminasi Vaksin Covid-19

Nasional
Ke Sukabumi, Menko PMK Pastikan Ketersediaan Beras Aman hingga 3 Bulan ke Depan

Ke Sukabumi, Menko PMK Pastikan Ketersediaan Beras Aman hingga 3 Bulan ke Depan

Nasional
Surat Edaran Kemenkes, Warga Tak Punya NIK Bisa Divaksinasi

Surat Edaran Kemenkes, Warga Tak Punya NIK Bisa Divaksinasi

Nasional
Atur Penataan Ruang Laut secara Berkelanjutan, Kementerian KP Terbitkan Permen KP Nomor 28 Tahun 2021

Atur Penataan Ruang Laut secara Berkelanjutan, Kementerian KP Terbitkan Permen KP Nomor 28 Tahun 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X