Polemik Revisi UU Pemilu, Ambisi Parpol atau Kepentingan Rakyat?

Mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menyarankan agar pilkada tidak dilakukan di tahun yang sama dengan pilpres.

Hadar khawatir jika dilakukan pada tahun yang sama, masyarakat hanya akan fokus pada pemilihan presiden dan wakil presiden saja.

"Kita ingin sebetulnya pemilihan punya kualitas yang baik. Saat memilih kita betul-betul sadar memilih orang yang terbaik. Pemilihan presiden saya yakin itu mudah, tapi begitu pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, melihat angka-angka partisipasi surat suara tidak sahnya yang tinggi, saya yakin masyarakat cukup kesulitan," ucap Hadar.

Baca juga: Perludem Nilai Parpol yang Tolak Pilkada 2022-2023 dengan Alasan Pandemi Inkonsisten

Pendiri sekaligus peneliti Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) ini juga mendukung penurunan presidential threshold dalam revisi UU Pemilu.

Sebab hal tersebut akan memunculkan banyak pemimpin baru.

"Jika calon yang itu-itu saja tidak juga berhasil menyejahterakan dan memajukan negara, dan korupsi tetap banyak, ya kita ingin (pemimpin) yang lain. Tapi mana bisa (terwujud) kalau (presidential Threshold) ditinggikan," kata Hadar.