Kompas.com - 08/01/2021, 18:17 WIB
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (tengah) bersama Menteri BUMN Erick Thohir (kiri) dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kedua kanan) dan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan (kanan) memberikan keterangan pers usai pertemuan tertutup di gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/1/2021). Pertemuan tersebut membahas proses pengadaan dan pendistribusian vaksin COVID-19. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayMenteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (tengah) bersama Menteri BUMN Erick Thohir (kiri) dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kedua kanan) dan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan (kanan) memberikan keterangan pers usai pertemuan tertutup di gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/1/2021). Pertemuan tersebut membahas proses pengadaan dan pendistribusian vaksin COVID-19. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pihak terkait soal potensi penyimpangan dalam proses distribusi vaksin Covid-19

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, praktik penyimpangan mungkin terjadi karena vaksin Covid-19 jumlahnya sangat terbatas.

"Penyimpangan itu tidak hanya terjadi pada saat pengadaan. Ini malah kami melihat mungkin penyimpangan nanti justru di distribusi. Karena apa, vaksin ini kan sangat terbatas," kata Alex dalam konferensi pers, Jumat (8/1/2021).

Baca juga: Menkes dan Menteri BUMN Sambangi KPK, Bahas Pengadaan Vaksin Covid-19

Alex menuturkan, jumlah vaksin yang terbatas dapat menimbulkan penyimpangan karena banyak orang berebut ingin divaksinasi.

Dengan kondisi tersebut, ia menduga dapat terjadi praktik-jual beli vaksin.

"Karena ini menyangkut kehidupan, menyangkut nyawa, semua orang pengin selamat," ujar Alex.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Alex pun berpendapat, proses pengadaan vaksin Covid-19 yang dilakukan tanpa lelang sudah tepat karena produsen vaksin yang terbatas.

Kendati demikian, Alex memastikan KPK akan tetap mengawasi program vaksinasi Covid-19 untuk mencegah terjadinya korupsi.

"Kami berharap betul peran serta dari masyarakat juga supaya ikut juga mengawasi pelaksanaan dari program vaksinasi Covid-19 ini. Sehingga diharapkan itu sampai rakyat terkecil nanti juga semua dapat giliran untuk divaksin," ujar Alex.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri BUMN Erick Thohir bertemu dengan Pimpinan dan petinggi KPK membahas vaksinasi Covid-19.

Baca juga: Menteri Kesehatan Minta Bantuan KPK Awasi Vaksinasi Covid-19

"Sehingga kita bisa secara transparan, bertukar pikiran dan meminta bantuan KPK untuk mengawasi, melihat risiko-risiko apa saja yang mungkin ada dan kalau bisa kita hindari sejak awal," kata Budi.

Vaksinasi Covid-19 rencananya akan dimulai pada pekan depan di mana Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang divaksinasi.

Kendati demikian, pelaksanaan vaksinasi masih menunggu izin penggunaan darurat atau emergency use authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan serta sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 6 Desember: Korban Jiwa Erupsi Gunung Semeru Kini 15 Orang, 27 Orang Hilang

UPDATE 6 Desember: Korban Jiwa Erupsi Gunung Semeru Kini 15 Orang, 27 Orang Hilang

Nasional
RI Presidensi G20, Jokowi Samakan dengan Perjuangan Bung Karno Dukung Negara Merdeka

RI Presidensi G20, Jokowi Samakan dengan Perjuangan Bung Karno Dukung Negara Merdeka

Nasional
PMI Kirim 2 Unit Hagglund ke Lokasi Erupsi Semeru

PMI Kirim 2 Unit Hagglund ke Lokasi Erupsi Semeru

Nasional
Propam Polri Awasi Penanganan Kasus Bripda Randy Bagus

Propam Polri Awasi Penanganan Kasus Bripda Randy Bagus

Nasional
Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Peran Perempuan Cegah Anak dari Ancaman Kejahatan Digital

Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Peran Perempuan Cegah Anak dari Ancaman Kejahatan Digital

Nasional
52 Eks Pegawai KPK Hadir untuk Ikuti Sosialisasi Jadi ASN Polri

52 Eks Pegawai KPK Hadir untuk Ikuti Sosialisasi Jadi ASN Polri

Nasional
Azis Syamsuddin Didakwa Suap Eks Penyidik KPK Rp 3,6 Miliar

Azis Syamsuddin Didakwa Suap Eks Penyidik KPK Rp 3,6 Miliar

Nasional
Presiden Jokowi: Kita Harus Berwatak 'Trendsetter', Bukan 'Follower'

Presiden Jokowi: Kita Harus Berwatak "Trendsetter", Bukan "Follower"

Nasional
Jokowi: Globalisasi Lahirkan Hiperkompetisi, Kita Harus Memenangkannya

Jokowi: Globalisasi Lahirkan Hiperkompetisi, Kita Harus Memenangkannya

Nasional
Jokowi: Sekarang Kita Memimpin Negara-negara Terkaya...

Jokowi: Sekarang Kita Memimpin Negara-negara Terkaya...

Nasional
Beri Penghargaan Gratifikasi ke Individu, KPK: Kalau ke Lembaga Malah Kena OTT

Beri Penghargaan Gratifikasi ke Individu, KPK: Kalau ke Lembaga Malah Kena OTT

Nasional
Ketua DPR Minta Kebutuhan Warga Terdampak Erupsi Semeru Harus Jadi Prioritas

Ketua DPR Minta Kebutuhan Warga Terdampak Erupsi Semeru Harus Jadi Prioritas

Nasional
Jokowi: Kita Jadi Satu dari 5 Negara yang Berhasil Kendalikan Covid-19 di Level 1

Jokowi: Kita Jadi Satu dari 5 Negara yang Berhasil Kendalikan Covid-19 di Level 1

Nasional
Jokowi: Saat Lockdown di mana-mana, Kita Hati-hati Kendalikan Pandemi dan Ekonomi

Jokowi: Saat Lockdown di mana-mana, Kita Hati-hati Kendalikan Pandemi dan Ekonomi

Nasional
KPK: Kesadaran Melaporkan Gratifikasi Masih Rendah, 40 Persen Instansi Tidak Pernah Lapor

KPK: Kesadaran Melaporkan Gratifikasi Masih Rendah, 40 Persen Instansi Tidak Pernah Lapor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.