Menkes dan Menteri BUMN Sambangi KPK, Bahas Pengadaan Vaksin Covid-19

Kompas.com - 08/01/2021, 15:22 WIB
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tiba untuk bertemu pimpinan KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/1/2021). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayMenteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tiba untuk bertemu pimpinan KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/1/2021). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Badan Usaha Milik Negera Erick Thohir menyambangi Gedung Merah Putih KPK, Jumat (8/1/2021) siang.

Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati mengatakan, KPK menerima kunjungan Budi dan Erick untuk melakukan audiensi terkait pengadaan dan penyuntikan vaksin Covid-19.

"Disampaikan dalam pertemuan tentang perkembangan pengadaan vaksin dan rencana pemberian vaksin. Melalui audiensi ini diharapkan KPK dapat memberikan masukan terkait rencana tersebut," kata Ipi, Jumat.

Baca juga: Menkes Pastikan Pengadaan Vaksin Covid-19 Cukup untuk Masyarakat

Ipi menuturkan, pertemuan tersebut juga dihadiri Direktur Utama PT Bio Farma, Sekretaris Kementerian BUMN, dan Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan.

Mereka diterima oleh dua pimpinan KPK, Lili Pintauli Siregar dan Alexander Marwata, serta Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dan jajaran di Kedeputian Pencegahan.

Diberitakan sebelumnya, KPK memastikan akan mengawal program vaksinasi Covid-19 agar program tersebut tidak menjadi lahan korupsi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"KPK akan melakukan pendampingan mulai dari perumusan kebijakan sampai ke pelaksanaan, itu yang akan kami lakukan. Sekali lagi, demi sehatnya masyarakat tapi juga tidak terkorupnya dana Covid-19," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Senin (21/12/2020).

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto menyebut, vaksinasi Covid-19 akan dimulai pada pekan depan.

Vaksinasi pertama akan dilakukan terhadap Presiden Joko Widodo, dilanjutkan kepada para kepala daerah.

Baca juga: Blusukan ke RS Fatmawati, Anies Sudah Kabari Menkes Budi

"(Vaksinasi) minggu depan itu akan dimulai oleh Bapak Presiden, kemudian dilanjutkan oleh gubernur, wali kota dan bupati," kata Airlangga dalam sebuah diskusi daring, Jumat (8/1/2021).

Kendati demikian, pelaksanaan vaksinasi masih menunggu izin penggunaan darurat atau emergency use authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan serta sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Batal Terapkan PPKM Level 3 Saat Nataru, ini Pertimbangan Pemerintah

Batal Terapkan PPKM Level 3 Saat Nataru, ini Pertimbangan Pemerintah

Nasional
PPKM Level 3 Saat Nataru Batal, Luhut: Ada Revisi Inmendagri dan SE

PPKM Level 3 Saat Nataru Batal, Luhut: Ada Revisi Inmendagri dan SE

Nasional
Sidang Perdana Azis Syamsuddin: Didakwa Suap, Diingatkan Tak Dekati Hakim

Sidang Perdana Azis Syamsuddin: Didakwa Suap, Diingatkan Tak Dekati Hakim

Nasional
Hillary Lasut Akui Kirim Surat Batalkan Permohonan Ajudan dari TNI

Hillary Lasut Akui Kirim Surat Batalkan Permohonan Ajudan dari TNI

Nasional
Aturan PPKM Level 3 Nataru Batal, Ini yang Bakal Diterapkan

Aturan PPKM Level 3 Nataru Batal, Ini yang Bakal Diterapkan

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Daerah Berstatus Level 1

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Daerah Berstatus Level 1

Nasional
Pengacara Nilai Tuntutan Hukuman Mati untuk Heru Hidayat Berlebihan

Pengacara Nilai Tuntutan Hukuman Mati untuk Heru Hidayat Berlebihan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Situasi Covid-19 Terbaru Jelang Berakhirnya PPKM Luar Jawa-Bali | Survei Indikator tentang 5 Menteri Jokowi dengan Kinerja Terbaik

[POPULER NASIONAL] Situasi Covid-19 Terbaru Jelang Berakhirnya PPKM Luar Jawa-Bali | Survei Indikator tentang 5 Menteri Jokowi dengan Kinerja Terbaik

Nasional
Alasan Jaksa Tuntut Hukuman Mati Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat

Alasan Jaksa Tuntut Hukuman Mati Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati

Kasus Korupsi Asabri, Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati

Nasional
KPK: Kalau Tak Mau Laporkan Harta, Lebih Baik Berhenti Jadi Penyelenggara Negara

KPK: Kalau Tak Mau Laporkan Harta, Lebih Baik Berhenti Jadi Penyelenggara Negara

Nasional
Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Nasional
Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Nasional
Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Nasional
Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.