Kompas.com - 08/01/2021, 17:41 WIB
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Wakil Ketua KPK Alexnder Marwata usai konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (8/1/2021). Dokumentasi/Biro Humas KPKMenteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Wakil Ketua KPK Alexnder Marwata usai konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (8/1/2021).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama Menteri BUMN Erick Thohir bertemu pimpinan KPK membahas pengadaan dan pemberian vaksin Covid-19, Jumat (8/1/2021).

Budi mengatakan, dalam pertemuan itu pihaknya meminta bantuan KPK agar ikut mengawasi proses pengadaan dan pemberian vaksin Covid-19.

"Saya dan Pak Menteri BUMN hadir ke KPK untuk membicarakan mengenai pengadaan vaksin dan sedikit mengenai proses vaksinasinya," kata Budi dalam konferensi pers selepas pertemuan, Jumat sore.

"Sehingga kita bisa secara transparan, bertukar pikiran dan meminta bantuan KPK untuk mengawasi, melihat risiko-risiko apa saja yang mungkin ada dan kalau bisa kita hindari sejak awal," ujar Budi.

Baca juga: Menkes dan Menteri BUMN Sambangi KPK, Bahas Pengadaan Covid-19

Budi menuturkan, ada sejumlah isu yang mesti diperhatikan terkait vaksinasi Covid-19, salah satunya mengenai pembelian vaksin yang sifatanya khusus.

Ia menjelaskan, pembelian vaksin tidak melalui proses pengadaan yang biasa karena jumlah vaksin yang terbatas.

Budi mengatakan, ada sekitar 5,5 miliar manusia di dunia yang membutuhkan vaksin sementara fasilitas produksi vaksin hanya sebanyak 6 miliar.

"Akibatnya proses pengadaan yang biasa, seperti tender, bidding, open document, seperti itu kan susah untuk dilakukan dan negosiasi mengenai harganya juga akan sulit dilakukan karena memang sifatnya yang terbatas di seluruh dunia," ujar Budi Gunadi Sadikin.

Baca juga: Menkes Pastikan Pengadaan Vaksin Covid-19 Cukup untuk Masyarakat

Isu kedua, lanjut Budi, pembelian vaksin dilakukan melalui dua mekanisme yakni business to business dan multirateral melalaui badan internasional yang terafiliasi WHO.

Budi menuturkan, pembelian vaksin dilakukan melalui dua mekanisme demi mencapai kecukupan vaksin di Indonesia sebanyak 426 juta dosis.

Padahal, kata Budi, vaksin yang dibeli melalui dua mekanisme tersebut merupakan barang yang sama.

"Kami infokan dari depan ini ada barang yang sama kita beli dengan mekanisme berbeda, harganya juga bisa berbeda. Itu kami bicarakan juga ke KPK prosesnya seperti apa, nanti pengadaannya seperti apa," kata Budi.

Di samping itu, dibahas pula kemungkinan adanya praktik pasar gelap dengan memasarkan vaksin yang sebenarnya telah digratiskan oleh Pemerintah.

"Itu juga yang mesti kita bicarakan bagaimana caranya supaya tidak terjadi risiko-risiko bocornya vaksin gratis ini sehingga bisa diperjual-belikan di pasaran," kata Budi.

Baca juga: Jokowi Tantang Vaksinasi Tuntas dalam 1 Tahun, Ini Jawaban Menkes

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ironi Sutan Sjahrir, Pendiri Bangsa yang Wafat dalam Status Tahanan Politik

Ironi Sutan Sjahrir, Pendiri Bangsa yang Wafat dalam Status Tahanan Politik

Nasional
Tanggapi Somasi, Kubu Moeldoko: Satu Dagelan Konyol, SBY Dikejar Karma Luar Biasa

Tanggapi Somasi, Kubu Moeldoko: Satu Dagelan Konyol, SBY Dikejar Karma Luar Biasa

Nasional
Menkes Klaim PPKM Mikro Turunkan Laju Penularan Covid-19

Menkes Klaim PPKM Mikro Turunkan Laju Penularan Covid-19

Nasional
Bantah Isu Musyawarah Luar Biasa, Yaqut: PKB Partai Paling Solid Dunia Akhirat

Bantah Isu Musyawarah Luar Biasa, Yaqut: PKB Partai Paling Solid Dunia Akhirat

Nasional
Polri Klaim Sudah Pantau Video Jozeph Paul Zhang Sebelum Viral

Polri Klaim Sudah Pantau Video Jozeph Paul Zhang Sebelum Viral

Nasional
Pakar Hukum: Ada Penelitian Sebut SP3 Potensi Jadi Tempat Jual-Beli Perkara

Pakar Hukum: Ada Penelitian Sebut SP3 Potensi Jadi Tempat Jual-Beli Perkara

Nasional
Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Nasional
K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

Nasional
Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Nasional
Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Nasional
PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

Nasional
Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Nasional
Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Nasional
Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Nasional
Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X