Perombakan Menteri dan Wakil Menteri yang Tak Sepaket...

Kompas.com - 24/12/2020, 06:06 WIB
Presiden Joko Widodo (berdiri) didampingi Wapres Maruf Amin (keempat kanan) mengumumkan enam orang calon menteri baru di Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/12/2020). Keenam orang calon menteri hasil kocok ulang (reshuffle) tersebut antara lain Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, Sandiaga Salahudin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta M Lutfi sebagai Menteri Perdagangan. ANTARA FOTO/LAILY RACHEVPresiden Joko Widodo (berdiri) didampingi Wapres Maruf Amin (keempat kanan) mengumumkan enam orang calon menteri baru di Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/12/2020). Keenam orang calon menteri hasil kocok ulang (reshuffle) tersebut antara lain Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, Sandiaga Salahudin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta M Lutfi sebagai Menteri Perdagangan.

Oleh karena itu, keberadaan menteri dan wakil menteri ini menurutnya menjadi pekerjaan rumah tersendiri untuk pemerintah dalam hal manajemen kelembagaan.

Dalam hal ini, menteri harus bisa bekerja sama dengan wakil menteri dan membangun birokrasi yang baik dengan para Direktur Jenderal.

Pengaturan wamen tidak jelas

Sementara itu, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari mengatakan, sejak dulu posisi wakil menteri kerap dipertanyakan.

Penyebabnya, dasar pengaturannya tidak jelas.

Baca juga: Daftar Panjang 15 Wakil Menteri Era Jokowi-Maruf Amin...

Feri menjelaskan, pasal 10 UU 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara hanya menjelaskan bahwa Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri terkait kebutuhan khusus di kementerian tertentu.

"Namun pengaturan lebih jauh juga cukup abu-abu meskipun posisi Wakil Menteri itu konstitusional berdasarkan putusan MK no 70/PUU-IX/2011, " tutur Feri ketika dikonfirmasi Kompas.com, Rabu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemudian, secara struktur dia menyebut posisi wakil menteri masih abu-abu antara sepenuhnya bertanggungjawab kepada menteri atau kepada Presiden juga.

"Sebab di dalam Perpres No 60 tahun 2012 posisi wamen diperkuat tetapi dalam struktur organisasi yang diatur dalam UU malah tidak jelas. Sehingga posisi itu perlu dipertegas terutama dalam hal relasinya dengan menteri dan presiden," tutur Feri.

"Jika tugasnya membantu menteri sebagaimana Perpres Nomor 60 kenapa tidak menteri saja yang melantik wakilnya berdasarkan persetujuan Presiden?" kata dia.

Baca juga: Jokowi Lantik 5 Wakil Menteri Baru, Ini Nama-namanya

Feri melihat adanya potensi munculnya dua kekuatan di kementerian dengan adanya menteri dan wakil menteri.

Oleh karena itu, dia menyarankan agar ada penegasan tugas dan fungsi antara menteri dan wakilnya.

"Agar tidak timbul dua matahari dalam kementerian karena menteri dan wakil menteri itu sama-sama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden," ujar Feri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 21 Oktober: 143.120 Orang di Indonesia Meninggal akibat Covid-19

UPDATE 21 Oktober: 143.120 Orang di Indonesia Meninggal akibat Covid-19

Nasional
UPDATE 21 Oktober: Tambah 633, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.834

UPDATE 21 Oktober: Tambah 633, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.834

Nasional
Puji Jokowi soal Penanganan Pandemi, PDI-P: Pemerintahan Sebelumnya Terlalu Banyak Rapat

Puji Jokowi soal Penanganan Pandemi, PDI-P: Pemerintahan Sebelumnya Terlalu Banyak Rapat

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Lansia Rendah, Kemenkes Sebut karena Mispersepsi dan Hoaks

Vaksinasi Covid-19 Lansia Rendah, Kemenkes Sebut karena Mispersepsi dan Hoaks

Nasional
Jumlah Penumpang Transportasi Darat dan Laut di Daerah PPKM Level 1-2 Boleh 100 Persen

Jumlah Penumpang Transportasi Darat dan Laut di Daerah PPKM Level 1-2 Boleh 100 Persen

Nasional
Anggota Komisi III Usul Partai Politik Disanksi jika Kadernya Korupsi, tapi...

Anggota Komisi III Usul Partai Politik Disanksi jika Kadernya Korupsi, tapi...

Nasional
Irjen Suntana Ditunjuk Jadi Pelaksana Harian Kabaintelkam Polri

Irjen Suntana Ditunjuk Jadi Pelaksana Harian Kabaintelkam Polri

Nasional
Wapres Minta Santri Siap Berkontribusi Menggerakkan Ekonomi Nasional

Wapres Minta Santri Siap Berkontribusi Menggerakkan Ekonomi Nasional

Nasional
Menag Ingatkan Penyelenggara Perjalanan Patuhi Protokol Kesehatan jika Umrah Sudah Diperbolehkan Arab Saudi

Menag Ingatkan Penyelenggara Perjalanan Patuhi Protokol Kesehatan jika Umrah Sudah Diperbolehkan Arab Saudi

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Demokrat Soroti Turunnya Kualitas Demokrasi hingga Proyek Kereta Cepat

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Demokrat Soroti Turunnya Kualitas Demokrasi hingga Proyek Kereta Cepat

Nasional
Empat Kader Terjerat Kasus Korupsi, Golkar Diminta Tempatkan Orang Berintegritas di Posisi Strategis

Empat Kader Terjerat Kasus Korupsi, Golkar Diminta Tempatkan Orang Berintegritas di Posisi Strategis

Nasional
Pergi ke Wilayah Level 1 dan 2 Luar Jawa-Bali Hanya Wajib Tunjukkan Satu Dokumen

Pergi ke Wilayah Level 1 dan 2 Luar Jawa-Bali Hanya Wajib Tunjukkan Satu Dokumen

Nasional
Aturan Perjalanan Terbaru: Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Naik Pesawat tapi Harus Tes

Aturan Perjalanan Terbaru: Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Naik Pesawat tapi Harus Tes

Nasional
Jokowi Resmikan Jembatan Sei Alalak di Kalsel, Diperkirakan Bisa Tahan 100 Tahun

Jokowi Resmikan Jembatan Sei Alalak di Kalsel, Diperkirakan Bisa Tahan 100 Tahun

Nasional
Saksi Sebut Pemprov DKI Tak Lagi Bahas soal Tanah di Munjul Setelah Perkaranya Disidangkan

Saksi Sebut Pemprov DKI Tak Lagi Bahas soal Tanah di Munjul Setelah Perkaranya Disidangkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.