Kompas.com - 15/12/2020, 16:27 WIB
Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Oce Madril ketika ditemui dalam acara Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-4 di Jember, Jawa Timur, Minggu (12/11/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRPeneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Oce Madril ketika ditemui dalam acara Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-4 di Jember, Jawa Timur, Minggu (12/11/2017).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Sidang kali ini mengagendakan penjelasan ahli dari pihak pemohon, yakni dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan warga Jayapura di Papua, Arnoldus Berau.

Salah satu ahli yang didatangkan pemohon adalah Ahli Hukum Tata Negara Oce Madril.

Dalam pemaparannya, Oce menilai tindakan pemutusan akses terhadap suatu informasi atau konten negatif oleh pemerintah tetap diperlukan adanya putusan tertulis.

"Sementara untuk melaksanakan pemutusan akses itu memang menurut ahli tetap dibutuhkan keputusan yang konkret," kata Oce dalam sidang yang disiarkan secara daring, Selasa (15/12/2020).

Baca juga: Pemerintah Minta Hakim MK Tolak Gugatan Pasal Pemblokiran di UU ITE

Ia menjelaskan, pemerintah bisa memiliki standar mengenai konten apa saja yang bisa disebut negatif atau tidak.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, meski sudah memiliki standar tetap harus ada putusan yang dikeluarkan untuk bisa melalukan pemutusan akses.

Menurut Oce, keputusan tertulis diperlukan agar pihak yang bersangkutan dengan konten itu bisa mengajukan keberatan secara administrasi.

"Mestinya yang sudah terstandar itu pun harus dibuat dalam sebuah keputusan sehingga itu lebih memberikan jaminan kepastian hukum," ujar dia.

Baca juga: AJI dan Warga Papua Gugat Pasal soal Pemblokiran di UU ITE

Adapun, AJI bersama Arnoldus Berau menggugat Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE ke MK.

Berdasarkan dokumen permohonan yang diunggah di laman MK RI pada Kamis (23/9/2020), diketahui bahwa pemohon mempersoalkan Pasal 40 ayat (2b) UU ITE.

Pasal tersebut berbunyi "Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum."

Baca juga: Soal Pemblokiran Medsos, Kominfo: Tak Mungkin Kami Main Tangan Besi

Pemohon menilai, kewenangan untuk menafsirkan sebuah informasi dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar hukum berada di wilayah hakim, bukan pemerintah.

Kewenangan hakim terkait hal ini diatur melalui Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Megawati Sebut Bencana Alam Indonesia Sudah SOS, Singgung Kelalaian Pemimpin Daerah

Megawati Sebut Bencana Alam Indonesia Sudah SOS, Singgung Kelalaian Pemimpin Daerah

Nasional
UPDATE 27 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 33,67 Persen dari Target

UPDATE 27 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 33,67 Persen dari Target

Nasional
UPDATE: Sebaran 719 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

UPDATE: Sebaran 719 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
Jokowi Minta Ada Solusi atas Persoalan yang Dialami Petani Garam

Jokowi Minta Ada Solusi atas Persoalan yang Dialami Petani Garam

Nasional
UPDATE 27 Oktober: Ada 7.584 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 Oktober: Ada 7.584 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 27 Oktober: 260.451 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,08 Persen

UPDATE 27 Oktober: 260.451 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,08 Persen

Nasional
UPDATE 27 Oktober: Ada 12.735 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 Oktober: Ada 12.735 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 29, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 143.299 Jiwa

UPDATE: Bertambah 29, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 143.299 Jiwa

Nasional
UPDATE 27 Oktober: Tambah 944, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.085.775

UPDATE 27 Oktober: Tambah 944, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.085.775

Nasional
Pemerintah Akan Tambah Mesin PCR di Berbagai Daerah

Pemerintah Akan Tambah Mesin PCR di Berbagai Daerah

Nasional
YLKI: Perkuat Pengawasan agar Batas Harga Tes PCR Tak Dilanggar

YLKI: Perkuat Pengawasan agar Batas Harga Tes PCR Tak Dilanggar

Nasional
UPDATE: Bertambah 719, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.241.809

UPDATE: Bertambah 719, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.241.809

Nasional
Sekjen PDI-P: Ada yang Ingin Pecah Belah Partai, Tak Sabar soal Capres-Cawapres

Sekjen PDI-P: Ada yang Ingin Pecah Belah Partai, Tak Sabar soal Capres-Cawapres

Nasional
Menpan-RB Temukan 225 Peserta Lakukan Kecurangan dalam Seleksi CASN 2021

Menpan-RB Temukan 225 Peserta Lakukan Kecurangan dalam Seleksi CASN 2021

Nasional
Kemenkes: Hasil Tes PCR Keluar Maksimal 1x24 Jam

Kemenkes: Hasil Tes PCR Keluar Maksimal 1x24 Jam

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.