Soal Pemblokiran Medsos, Kominfo: Tak Mungkin Kami Main Tangan Besi

Kompas.com - 19/10/2020, 15:49 WIB
Direktur Jenderal Aptika Kementerian Kominfo, Semuel Pangerapan. KOMPAS.com/Gito Yudha PratomoDirektur Jenderal Aptika Kementerian Kominfo, Semuel Pangerapan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu pemblokiran media sosial kerap kali mencuat ketika terjadi aksi demonstrasi besar-besaran, termasuk yang belum lama ini terjadi saat demonstrasi menentang pengesahan undang-undang (UU) Cipta Kerja.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Semuel Abrijani Pangerapan menegaskan, pemerintah tidak bisa serta merta melakukan pemblokiran terhadap media sosial.

Dalam melakukan pemblokiran, kata dia, harus ada bukti hukumnya terlebih dahulu.

Baca juga: [HOAKS] Kemkominfo Akan Blokir Media Sosial terkait Protes Pengesahan RUU Cipta Kerja

"Kalau kita melakukan sesuatu, minta take down (konten ke platform media sosial) harus ada bukti hukumnya, tidak bisa pemerintah serta merta minta blokir. Ada tahapannya," kata Semuel dalam konferensi pers bertajuk Strategi Kominfo Menangkal Hoaks Covid-19 secara daring, Senin (19/10/2020).

"Apalagi kita sudah masuk ke era demokrasi, tidak mungkin pemerintah main tangan besi," lanjut dia.

Ia mengatakan, dalam melakukan pemblokiran media sosial banyak tahapan yang harus dilakukan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Protokol dan standard operational procedure (SOP) dalam memblokir media sosial, kata dia, sudah ada dan harus diikuti.

 

Salah satunya harus ada bukti kuat bahwa konten yang dimaksud hoaks dan meresahkan masyarakat tetapi tidak ada tindakan yang dilakukan oleh platform media sosial yang berkolaborasi dengan pemerintah tersebut.

"Jadi tidak bisa sekarang ini pemerintah tiba-tiba melakukan penutupan tanpa alasan yang jelas. Itu tidak mungkin dilakukan, jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan kalau memang melanggar," kata dia.

Dalam rangka memperkuat aturan pemblokiran media sosialitu, kata dia, pihaknya juga akan menerbitkan peraturan menteri yang baru.

Salah satunya adalah dengan menerapkan sanksi administratif seperti denda kepada platform yang bersangkutan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BREAKING NEWS: Live Streaming Pernyataan Jokowi soal Kelanjutan PPKM

BREAKING NEWS: Live Streaming Pernyataan Jokowi soal Kelanjutan PPKM

Nasional
UPDATE 25 Juli: Sebaran 1.266 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi Jawa Timur

UPDATE 25 Juli: Sebaran 1.266 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi Jawa Timur

Nasional
Sebaran 38.679 Kasus Baru Covid-19 Hari Ini, 5 Provinsi di Jawa Terbanyak

Sebaran 38.679 Kasus Baru Covid-19 Hari Ini, 5 Provinsi di Jawa Terbanyak

Nasional
Update 25 Juli: Supek Covid-19 Capai 275.145 Kasus

Update 25 Juli: Supek Covid-19 Capai 275.145 Kasus

Nasional
UPDATE: 173.472 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 44,58 Persen

UPDATE: 173.472 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 44,58 Persen

Nasional
UPDATE 25 Juli: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Jadi 573.908 Kasus

UPDATE 25 Juli: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Jadi 573.908 Kasus

Nasional
UPDATE: 17.906.504 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 17.906.504 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Walau Publik Belum Semuanya Patuh, PPKM Dinilai Perlu Dipertahankan

Walau Publik Belum Semuanya Patuh, PPKM Dinilai Perlu Dipertahankan

Nasional
UPDATE: Bertambah 37.640, Pasien Sembuh dari Covid-19 Total 2.509.318 Orang

UPDATE: Bertambah 37.640, Pasien Sembuh dari Covid-19 Total 2.509.318 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 1.266 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Ada 83.279

UPDATE: Tambah 1.266 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Ada 83.279

Nasional
UPDATE: Tambah 38.679, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 3.166.505 Orang

UPDATE: Tambah 38.679, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 3.166.505 Orang

Nasional
Melihat Tingginya Kasus dan Kematian Covid-19 Indonesia Selama PPKM Darurat dan Level 4

Melihat Tingginya Kasus dan Kematian Covid-19 Indonesia Selama PPKM Darurat dan Level 4

Nasional
Rencana Pelonggaran PPKM, Seberapa Tinggi Kasus dan Kematian Covid-19 di Jawa-Bali?

Rencana Pelonggaran PPKM, Seberapa Tinggi Kasus dan Kematian Covid-19 di Jawa-Bali?

Nasional
Panglima TNI: Tempat Isolasi Terpusat Jadi Upaya Pemerintah Tangani Pasien Covid-19

Panglima TNI: Tempat Isolasi Terpusat Jadi Upaya Pemerintah Tangani Pasien Covid-19

Nasional
Jokowi Diminta Batalkan Revisi Statuta UI karena Bertentangan dengan UU

Jokowi Diminta Batalkan Revisi Statuta UI karena Bertentangan dengan UU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X