Sidang Uji Materi UU ITE, Ahli: Pemutusan Akses Informasi Butuh Keputusan Konkret

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Sidang kali ini mengagendakan penjelasan ahli dari pihak pemohon, yakni dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan warga Jayapura di Papua, Arnoldus Berau.

Salah satu ahli yang didatangkan pemohon adalah Ahli Hukum Tata Negara Oce Madril.

Dalam pemaparannya, Oce menilai tindakan pemutusan akses terhadap suatu informasi atau konten negatif oleh pemerintah tetap diperlukan adanya putusan tertulis.

"Sementara untuk melaksanakan pemutusan akses itu memang menurut ahli tetap dibutuhkan keputusan yang konkret," kata Oce dalam sidang yang disiarkan secara daring, Selasa (15/12/2020).

Baca juga: Pemerintah Minta Hakim MK Tolak Gugatan Pasal Pemblokiran di UU ITE

Ia menjelaskan, pemerintah bisa memiliki standar mengenai konten apa saja yang bisa disebut negatif atau tidak.

Namun, meski sudah memiliki standar tetap harus ada putusan yang dikeluarkan untuk bisa melalukan pemutusan akses.

Menurut Oce, keputusan tertulis diperlukan agar pihak yang bersangkutan dengan konten itu bisa mengajukan keberatan secara administrasi.

"Mestinya yang sudah terstandar itu pun harus dibuat dalam sebuah keputusan sehingga itu lebih memberikan jaminan kepastian hukum," ujar dia.

Baca juga: AJI dan Warga Papua Gugat Pasal soal Pemblokiran di UU ITE

Adapun, AJI bersama Arnoldus Berau menggugat Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE ke MK.

Berdasarkan dokumen permohonan yang diunggah di laman MK RI pada Kamis (23/9/2020), diketahui bahwa pemohon mempersoalkan Pasal 40 ayat (2b) UU ITE.

Pasal tersebut berbunyi "Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum."

Baca juga: Soal Pemblokiran Medsos, Kominfo: Tak Mungkin Kami Main Tangan Besi

Pemohon menilai, kewenangan untuk menafsirkan sebuah informasi dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar hukum berada di wilayah hakim, bukan pemerintah.

Kewenangan hakim terkait hal ini diatur melalui Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Oleh karenanya, menurut pemohon, dengan berlakunya Pasal 40 ayat 2b UU ITE, pemerintah memiliki kewenangan yang terlalu luas.

Pemerintah juga dinilai telah mengambil kewenangan pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus atas tafsir dari informasi dan atau dokumen elektronik yang melanggar hukum.

Tidak hanya itu, menurut pemohon, berlakunya Pasal 40 ayat (2b) UU ITE telah menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kewenangan yang dimiliki pemerintah tersebut juga dianggap menyulitkan publik untuk menerima dan menyampaikan informasi dalam rangka berpartisipasi mengawasi pemerintah.