Adapun pelaksanaan Pilkada 2020 ini dilakukan di masa pandemi Covid-19.
Di tengah kondisi tersebut, Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengingatkan, penambahan kasus harian Covid-19 yang beberapa hari terakhir terus bertambah dan mencapai rekor harus dijadikan peringatan bagi penyelenggara pilkada.
Sebab, menurut dia, pada saat hari pelaksanaan Pilkada akan ada sekitar 100 juta pemilih yang akan datang ke masing-masing TPS.
Baca juga: Bawaslu Rekomendasikan Pilkada Boven Digoel Ditunda, Faktor Keamanan dan Logistik Belum Siap
"Itu harus jadi peringatan serius bagi pemerintah, pemda, dan penyelenggara pilkada," kata Titi kepada Kompas.com, Senin (30/11/2020).
"Sebab pada 9 Desember nanti akan ada 100 juta lebih pemilih yang akan mendatangi dan berkumpul di TPS," lanjut dia.
Titi mengatakan kedispilinan penerapan protokol kesehatan di Pilkada 2020 harus dipastikan oleh penyelenggara pemilu untuk diterapkan dengan baik oleh pemilih.
Menurut dia, penerapan protokol kesehatan di Pilkada 2020 adalah sesuatu yang mutlak untuk dilaksanakan.
"Apalagi masyarakat kita sangat guyub dan komunal, jangan sampai karena itu menjadi lentur dalam menerapkan protokol kesehatan," ujarnya.
Baca juga: Ini Mekanisme Pemilihan Pilkada 2020 dengan Pasangan Calon Tunggal
Titi juga meningatkan kemungkinan adanya pemilih yang datang dari zona merah ke zona hijau.
Oleh karena itu, ia berharap semua penerapan protokol kesehatan saat pemilihan bisa terjamin dilakukan dengan baik.
"Sosialisasi protokol kesehatan dan upaya memastikan kepatuhan semua pihak baik saat menuju TPS, menunggu untuk masuk dalam TPS, saat menggunakan hak pilih di dalam TPS," ungkapnya.
"Maupun saat selesai menggunakan hak suara harus dijamin betul benar-benar diketahui dan dilaksanakan baik oleh pemilih, seluruh penyelenggara, maupun mereka yang jadi bagian dari para calon," kata dia.
Baca juga: Tak Masuk DPT, Pemilih Tetap Bisa Gunakan Hak Suara di Pilkada 2020 dengan Bawa E-KTP atau Suket
Selain itu, Titi menilai koordinasi antar pihak dalam proses Pilkada 2020 masih harus terus diperkuat.
Menurut dia, hal itu diperlukan agar bisa bersiap lebih baik lagi dalam melakukan mitigasi potensi penularan Covid-19 dalam proses pemungutan suara di pilkada.
"Agar semua pihak bersiap dan mampu menangani setiap risiko yang mungkin terjadi serta tidak gagap saat di lapangan," ujarnya.