Jelang Pilkada 2020: Waspadai Kampanye Gelap dan Antisipasi Potensi Kerumunan saat Hari Pencoblosan

Mulai dari pendaftaran, penetapan pasangan calon hingga tahapan kampanye yang di mulai pada 26 September sampai dengan 5 Desember 2020.

Setelah masa kampanye selesai, para peserta pilkada akan memasuki masa tenang pada 6 Desember hingga 8 Desember dan pemungutan suara akan lakukan pada 9 Desember 2020.

Dalam masa tenang kampanye ini kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diharapkan tidak menurun dan justru diperketat.

Sebab, menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Agustyati, ada potensi terjadi kampanye gelap yang dilakukan pasangan calon saat masa tenang.

"Namun bukan berarti pengawasan menjadi tidak efektif di masa tenang. Karena biasanya di masa tenang ada potensi kampanye-kampanye yang gelap," kata Khoirunnisa kepada Kompas.com, Rabu (2/12/2020).

Khoirunnisa mengungkap beberapa potensi kampanye gelap pada saat masa tenang Pilkada 2020, antara lain politik uang hingga alat peraga yang belum diturunkan.

"Beberapa hal yang biasa ya masih terjadi di masa tenang adalah alat peraga yang belum diturunkan, logistik pemungutan dan penghitungan suara terlambat, dan politik uang," tutur dia.

Selain itu, Khoirunnisa juga mengingatkan agar penyelenggara pemilu berusaha meningkatkan partisipasi masyarakat di Pilkada 2020.

Menurut dia, untuk meningkatkan partisipasi pemilih penyelenggara pemilu harus terus menjamin keamanan penerapan protokol kesehatan sesuai aturan di tempat pemungutan suara (TPS).

"Untuk bisa meningkatkan partisipasi masyarakat tentu penyelenggara pemilu harus terus bisa menjamin keamanan masyarakat ketika hadir di TPS," ujarnya.

Ia pun mengingatkan saat proses pemungutan suara akan muncul potensi kerumunan baik di TPS atau di luar TPS.

Oleh karena itu, Khoirunnisa berharap semua potensi itu bisa diantisipasi dengan baik oleh pemerintah dan penyelenggara Pilkada 2020.

"Di TPS nanti ada potensi kerumunan orang, yang mungkin terjadi tidak hanya di dalam TPS, tetapi di sekitaran TPS," ungkapnya.

Peringatan untuk penyelenggara pemilu

Adapun pelaksanaan Pilkada 2020 ini dilakukan di masa pandemi Covid-19.

Di tengah kondisi tersebut, Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengingatkan, penambahan kasus harian Covid-19 yang beberapa hari terakhir terus bertambah dan mencapai rekor harus dijadikan peringatan bagi penyelenggara pilkada.

Sebab, menurut dia, pada saat hari pelaksanaan Pilkada akan ada sekitar 100 juta pemilih yang akan datang ke masing-masing TPS.

"Itu harus jadi peringatan serius bagi pemerintah, pemda, dan penyelenggara pilkada," kata Titi kepada Kompas.com, Senin (30/11/2020).

"Sebab pada 9 Desember nanti akan ada 100 juta lebih pemilih yang akan mendatangi dan berkumpul di TPS," lanjut dia.

Titi mengatakan kedispilinan penerapan protokol kesehatan di Pilkada 2020 harus dipastikan oleh penyelenggara pemilu untuk diterapkan dengan baik oleh pemilih.

Menurut dia, penerapan protokol kesehatan di Pilkada 2020 adalah sesuatu yang mutlak untuk dilaksanakan.

"Apalagi masyarakat kita sangat guyub dan komunal, jangan sampai karena itu menjadi lentur dalam menerapkan protokol kesehatan," ujarnya.

Titi juga meningatkan kemungkinan adanya pemilih yang datang dari zona merah ke zona hijau.

Oleh karena itu, ia berharap semua penerapan protokol kesehatan saat pemilihan bisa terjamin dilakukan dengan baik.

"Sosialisasi protokol kesehatan dan upaya memastikan kepatuhan semua pihak baik saat menuju TPS, menunggu untuk masuk dalam TPS, saat menggunakan hak pilih di dalam TPS," ungkapnya.

"Maupun saat selesai menggunakan hak suara harus dijamin betul benar-benar diketahui dan dilaksanakan baik oleh pemilih, seluruh penyelenggara, maupun mereka yang jadi bagian dari para calon," kata dia.

Selain itu, Titi menilai koordinasi antar pihak dalam proses Pilkada 2020 masih harus terus diperkuat.

Menurut dia, hal itu diperlukan agar bisa bersiap lebih baik lagi dalam melakukan mitigasi potensi penularan Covid-19 dalam proses pemungutan suara di pilkada.

"Agar semua pihak bersiap dan mampu menangani setiap risiko yang mungkin terjadi serta tidak gagap saat di lapangan," ujarnya.

Titi menilai upaya antisipatif agar pilkada tak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19 juga harus bisa direspons dengan rencana komprehensif oleh pemerintah.

Mitigasi risiko, kata dia, harus memperhitungkan strategi penanganan yang akan dilakukan apabila terjadi penularan saat pilkada.

"Dengan demikian hal-hal buruk benar-benar bisa dihindari sebagai ekses pelaksanaan pilkada di masa pandemi ini," ujar dia.

Terapkan protokol kesehatan

Sementara Komisoner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menegaskan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi masif ke masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan saat datang ke TPS untuk memberi suara di Pilkada 2020.

"KPU sudah melakukan sosialisasi yang masif kepada masyarakat agar ketika datang ke TPS dengan mematuhi protokol kesehatan yang kami terapkan di TPS," kata Ilham kepada Kompas.com, Senin (30/11/2020).

Ilham mengatakan, sosialisasi itu dilakukan melalui semua lini yang bisa menjangkau masyarakat.

Bahkan, lanjut dia, KPU sudah memiliki relawan demokrasi yang menyosialisasikan penerapan protokol kesehatan di tingkat komunitas.

"Jika disiplin InsyaAllah bisa kita hindari (penularan)," ujar dia.

Senada dengan Ilham, Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin juga menilai, kedisiplinan menjalani protokol kesehatan adalah salah satu pilihan untuk bisa menyukseskan Pilkada 2020 tanpa ada penularan Covid-19.

Ia pun menjamin Bawaslu akan tetap melakukan penindakan apabila ada pihak yang melanggar protokol kesehatan saat proses pelaksanaan pilkada.

"Kedisiplinan menerapkan prokes (protokol kesehatan) jadi satu-satunya pilihan," kata Afif kepada Kompas.com, Selasa (1/12/2020).

Afif mengatakan, pihaknya sudah melakukan berbagai macam penindakan terkait pelanggaran protokol kesehatan saat kampanye.

Sementara saat pemungutan suara, Bawaslu akan memastikan pihak yang tidak menaati protokol kesehatan tidak akan diperbolehkan masuk ke TPS.

"Yang tidak memedomani prokes tidak boleh masuk TPS," ujar dia.