Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Kompas.com - 02/12/2020, 20:11 WIB
Polisi membubarkan massa saat kericuhan terjadi di seputar Patung Kuda, Jakarta, Selasa (13/10/2020). Demonstrasi menolak UU Cipta Kerja. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOPolisi membubarkan massa saat kericuhan terjadi di seputar Patung Kuda, Jakarta, Selasa (13/10/2020). Demonstrasi menolak UU Cipta Kerja.
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.comAmnesty International Indonesia menyebut aparat kepolisian telah melakukan tindak kekerasan saat mengamankan unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja beberapa waktu lalu.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, berdasarkan hasil temuan pihaknya bersama Crisis Evidence Lab dan Digital Verification Corps Amnesty International, polisi yang melakukan pengamanan di sejumlah wilayah diduga telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). 

Temuan itu diketahui setelah ketiga lembaga tersebut melakukan verifikasi terhadap 51 video aksi kekerasan. Menurut Usman, respons aparat kepolisian terhadap pengunjuk rasa telah melecehkan kebebasan berpendapat.

“Sebagian mereka sayangnya direspons dengan kekerasan yang luar biasa, termasuk pemukulan, penyiksaan, dan juga pelakuan buruk lain yang menunjukan pelecehan terhadap kebebasan mereka berkumpul, dan juga menyatakan pendapat,” kata Usman dalam konferensi pers secara daring, Rabu (2/12/2020).

Baca juga: Amnesty: Ada 43 Insiden Kekerasan oleh Polisi dalam Aksi Penolakan UU Cipta Kerja

Dari 51 video yang diteliti, ia mengungkapkan, ditemukan adanya 43 insiden kekerasan terhadap aksi penyampaian pendapat pada 6 Oktober hingga 10 November lalu. 

Selain itu, Amnesty juga mencatat ada 402 korban kekerasan polisi selama aksi yang sama di 15 provinsi. Sementara, sebanyak 6.658 orang ditangkap di 21 provinsi.

Usman menuturkan, sebanyak 301 orang ditahan dengan jangka waktu yang berbeda, termasuk 18 jurnalis, yang kini telah dibebaskan.

"Berdasarkan laporan tim advokasi gabungan, setidaknya ada 301 orang ditahan dengan jangka waktu yang berbeda-beda,” kata Usman.

Kemudian, Amnesty menemukan protes yang dikemukakan secara daring ditanggapi dengan intimidasi.

Catatan Amnesty, pada 7 hingga 20 Oktober 2020 ada 18 orang di tujuh provinsi yang dijadikan tersangka karena dituduh melanggar Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X