Kompas.com - 28/11/2020, 12:04 WIB
. SHUTTERSTOCK.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerhati kesehatan jiwa anak dari organisasi PBB yang bergerak di bidang kesejahteraan anak UNICEF, Ali Aulia Ramly, mengatakan, risiko perundungan daring atau cyber bullying meningkat di masa pandemi Covid-19.

Menurut dia, hal itu terjadi karena di masa pandemi anak menggunakan gawai atau gadget untuk pembelajaran jarak jauh. Risiko bullying pun rentan terjadi di ranah digital.

"Risikonya menjadi semakin besar (cyber bullying di masa pandemi). Walaupun kita juga bisa melihat ada kesempatan-kesempatan yang bisa kita raih dan kita capai, termasuk untuk melindungi anak dari perundungan online," kata Ali dalam diskusi daring bertajuk "Ancaman Cyber Bullying", Sabtu (28/11/2020).

Baca juga: Mendikbud: Orang Tua Jangan Khawatir, Sekolah Tak Bisa Paksa Anak Belajar Tatap Muka

Ali mengatakan, ada beberapa bentuk cyber bullying yang mungkin dialami anak, antara lain menyebarkan foto korban dan menjelek-jelekkan di media sosial.

Selain itu, menyerang atau terus melakukan pemantauan pada salah satu akun (stalking) dan menjadikannya sasaran bully.

"Misalnya ada stalking diikuti terus satu orang yang jadi sasaran," ujar dia.

Ali pun mengingatkan bahwa perlu ada pemahaman mengenai perbedaan bully dan bercanda di masyarakat.

Menurut dia, bully adalah kegiatan yang bertujuan untuk menakuti, membuat marah, resah, merendahkan, termasuk mempermalukan.

Baca juga: Cegah Penyalahgunaan Anak di Pilkada 2020, Ini yang Dilakukan KPAI

Apabila kegiatan itu dilakukan secara berulang, lanjut Ali, bisa disebut sebagai perundungan online.

"Tapi, semua itu terjadi berulang-ulang pada kelompok atau pada orang-orang tertentu, seorang anak misalnya baik sendiri pelakunya, nah ini yang bisa katakan bully online," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

Nasional
Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Nasional
UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 10 April: Tambah 95, Total 42.443 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

UPDATE 10 April: Tambah 95, Total 42.443 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 10 April: Ada 111.137 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 10 April: Ada 111.137 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 10 April: Tambah 3.629 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.409.288

UPDATE 10 April: Tambah 3.629 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.409.288

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 di Indonesia 1.562.868, Bertambah 4.723

UPDATE: Kasus Covid-19 di Indonesia 1.562.868, Bertambah 4.723

Nasional
Politisi PKS Sebut Kementerian Investasi Tak Dibutuhkan, Ini Alasannya

Politisi PKS Sebut Kementerian Investasi Tak Dibutuhkan, Ini Alasannya

Nasional
Survei IPO Sebut Program Bansos Tunai Tak Tepat Sasaran, KSP Sebut Jokowi Langsung Turun Mengecek

Survei IPO Sebut Program Bansos Tunai Tak Tepat Sasaran, KSP Sebut Jokowi Langsung Turun Mengecek

Nasional
56 Persen Masyarakat Puas terhadap Kinerja Jokowi, Politikus PKS: Ini Warning

56 Persen Masyarakat Puas terhadap Kinerja Jokowi, Politikus PKS: Ini Warning

Nasional
HUT Matakin Ke-98, Wapres Apresiasi Forum Dialog Antar-Agama

HUT Matakin Ke-98, Wapres Apresiasi Forum Dialog Antar-Agama

Nasional
Perpres 19/2021, Bangunan dan Aset TMII Dikelola Pemerintah

Perpres 19/2021, Bangunan dan Aset TMII Dikelola Pemerintah

Nasional
Hasil Survei Kinerja Jokowi di Bawah 60 Persen, Politikus Golkar: Tak Baik dan Tak Buruk

Hasil Survei Kinerja Jokowi di Bawah 60 Persen, Politikus Golkar: Tak Baik dan Tak Buruk

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X