Rapat di DPR, Menag Sampaikan 3 Opsi Keberangkatan Jemaah Haji Tahun 2021

Kompas.com - 18/11/2020, 13:20 WIB
Menteri Agama Fachrul Razi mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2020). Rapat itu membahas mekanisme pembatalan keberangkatan jemaah haji dan evaluasi kinerja dan anggaran program penanggulangan COVID-19 di madrasah dan pesantren. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayMenteri Agama Fachrul Razi mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2020). Rapat itu membahas mekanisme pembatalan keberangkatan jemaah haji dan evaluasi kinerja dan anggaran program penanggulangan COVID-19 di madrasah dan pesantren. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Fahcrul Razi menyatakan pemerintah telah mempersiapkan sejumlah hal untuk keberangkatan calon jemaah haji tahun 2021 atau 1442 hijriah.

Ia memaparkan ada tiga opsi yang disiapkan pemerintah. Pertama, jika pemerintah Arab Saudi mengizinkan keberangkatan jemaah dengan kuota penuh, yaitu sebanyak 221.000 orang.

"Pertama, jemaah diberangkatkan dengan kuota penuh sebesar 221.000 jika masa pandemi telah dinyatakan berakhir," kata Fachrul dalam rapat bersama Komisi VIII DPR, Rabu (18/11/2020).

Kedua, jemaah diberangkatkan sebagian dengan kuota terbatas sesuai syarat yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi. Ketiga, jemaah batal diberangkatkan seluruhnya.

Kuota haji sebanyak 221.000 orang itu merupakan kesepakatan yang diberikan pemerintah Arab Saudi untuk jemaah RI keberangkatan tahun 2020.

Baca juga: Menag: Soal Umrah Ditutup, Itu Hanya Hoaks

 

Namun, akibat pandemi Covid-19, pemerintah Arab Saudi menutup layanan ibadah haji bagi jemaah dari luar negeri termasuk Indonesia.

Fahcrul memaparkan, dari total kuota 221.000 jemaah itu, sebanyak 203.320 merupakan haji reguler dan 17.680 merupakan haji khusus.

"Jemaah yang telah melakukan pelunasan BIPIH menjadi tertunda berangkat jadi tahun 2021 dengan catatan bila kuota haji sama dengan tahun 2020," ujarnya.

Fachrul menjelaskan, mitigasi keberangkatan calon jemaah haji di tahun 2021 sama dengan penyelenggaraan ibadah umrah di masa pandemi ini.

Di antaranya, melakukan swab test sebelum keberangkatan dan analisis risiko penanganan jemaah terpapar Covid-19.

Kendati demikian, ia menambahkan, pemerintah masih menunggu keputusan Saudi terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun depan.

"Sampai saat ini pemerintah RI belum menerima tanda adanya penyelenggaraan ibadah haji 1442 H/2021," ujar Fachrul.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sosiolog UI: Pendekatan Komunitas untuk Atasi Covid-19 Lebih Unggul Dibanding Program Pemerintah Selama Ini

Sosiolog UI: Pendekatan Komunitas untuk Atasi Covid-19 Lebih Unggul Dibanding Program Pemerintah Selama Ini

Nasional
Nurdin Abdullah Tersangka, KSP: Kami Kaget, Apalagi Beliau Dikenal Kreatif dan Inovatif

Nurdin Abdullah Tersangka, KSP: Kami Kaget, Apalagi Beliau Dikenal Kreatif dan Inovatif

Nasional
Pemerintah Disarankan Mulai Tanggulangi Pandemi Covid-19 Berbasis Akar Rumput

Pemerintah Disarankan Mulai Tanggulangi Pandemi Covid-19 Berbasis Akar Rumput

Nasional
Menteri PPPA Optimistis Keterwakilan Perempuan di Legislatif Capai 30 Persen pada Pemilu 2024

Menteri PPPA Optimistis Keterwakilan Perempuan di Legislatif Capai 30 Persen pada Pemilu 2024

Nasional
Menko PMK Dorong Masjid Berperan Sosialisasikan Siaga Bencana

Menko PMK Dorong Masjid Berperan Sosialisasikan Siaga Bencana

Nasional
KPK: Gubernur Sulsel Sudah Lama Kenal Baik dengan Tersangka Pemberi Suap

KPK: Gubernur Sulsel Sudah Lama Kenal Baik dengan Tersangka Pemberi Suap

Nasional
Ditangkap KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Sama Sekali Tidak Tahu, Demi Allah

Ditangkap KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Sama Sekali Tidak Tahu, Demi Allah

Nasional
Kasus Korupsi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, KPK: Ada Tawar-Menawar Fee Proyek

Kasus Korupsi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, KPK: Ada Tawar-Menawar Fee Proyek

Nasional
Capai 1.329.074 Kasus, Pandemi Covid-19 di Tanah Air Belum Menurun

Capai 1.329.074 Kasus, Pandemi Covid-19 di Tanah Air Belum Menurun

Nasional
Nurdin Abdullah Peraih Penghargaan Anti-Korupsi Kena OTT, Ini Komentar Ketua KPK

Nurdin Abdullah Peraih Penghargaan Anti-Korupsi Kena OTT, Ini Komentar Ketua KPK

Nasional
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diduga Terima Rp 5,4 Miliar dari Beberapa Kontraktor

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diduga Terima Rp 5,4 Miliar dari Beberapa Kontraktor

Nasional
Ditetapkan Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Punya Harta Kekayaan Rp 51,35 Miliar

Ditetapkan Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Punya Harta Kekayaan Rp 51,35 Miliar

Nasional
Gubernur Nurdin Abdullah, Peraih Penghargaan Antikorupsi yang Jadi Tersangka Korupsi

Gubernur Nurdin Abdullah, Peraih Penghargaan Antikorupsi yang Jadi Tersangka Korupsi

Nasional
OTT Nurdin Abdullah, Tersangka Pemberi Suap Pernah Dapat 6 Proyek Infrastruktur

OTT Nurdin Abdullah, Tersangka Pemberi Suap Pernah Dapat 6 Proyek Infrastruktur

Nasional
KPK Sita Koper Berisi Rp 2 Miliar, Diduga untuk Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

KPK Sita Koper Berisi Rp 2 Miliar, Diduga untuk Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X