Soal Rizieq Shihab, Duta Besar RI: Bagaimana Bisa Bantu? Dia Tak Pernah Mengadu ke KBRI

Kompas.com - 06/11/2020, 08:21 WIB
Pemimpin FPI Rizieq Shihab. Akhdi martin pratamaPemimpin FPI Rizieq Shihab.

JAKARTA, KOMPAS.com - Duta Besar Republik Indonesia (RI) untuk Arab Saudi Agus Maftuh mengatakan, selama ini Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab tidak pernah mengadu ke Kedutaan Besar RI (KBRI) Riyadh.

Ia mengatakan, sejak kasus yang membelitnya di Arab Saudi, Rizieq tak pernah datang ke KBRI Riyadh maupun KJRI Jeddah.

"Bagaimana KBRI bisa bantu? MRS juga tidak pernah mengadukan ke KBRI Riyadh sejak awal kasusnya bergulir," ujar Agus kepada Kompas.com, Jumat (6/11/2020).

Baca juga: Rizieq Pulang dari Saudi, Imbauan untuk Pengikutnya, dan Kewajiban Karantina

Padahal, kata dia, jarak dari Mekkah ke KBRI Riyadh juga tidak terlalu jauh.

Hanya 1.000 kilometer dari KBRI Riyadh dan 100 kilometer ke KJRI Jeddah.

"Apalagi ke KBRI Riyadh yang jaraknya 1.000 km dari Mekkah, ke KJRI Jeddah yang hanya 100 km dan cukup 45 menit saja tidak pernah melaporkan permasalahan yang dia hadapi," kata Agus.

Selain itu, menurut dia, kasus Rizieq juga tidak masuk prioritas KBRI di Riyadh.

Agus mengatakan, KBRI lebih memprioritaskan kasus-kasus high profile case (HPC) atau kasus-kasus yang berkaitan dengan hukuman mati dan nyawa.

Sebelumnya, Pemimpin FPI Rizieq Shihab mengatakan, tak ada pihak dari Pemerintah Indonesia yang membantunya melobi Pemerintah Arab Saudi soal kepulangannya ke Tanah Air.

Menurut dia, apabila ada yang mengaku-ngaku membantunya, hal tersebut merupakan sebuah kebohongan.

"Saya ingin sampaikan, tidak ada pihak mana pun dan siapa pun dari Pemerintah Indonesia baik di dalam maupun luar negeri yang mengaku-ngaku ikut membantu atau melobi Pemerintah Saudi dalam kepulangan saya ini, maka saya nyatakan tegas, bohong besar. Hoaks!" kata Rizieq melalui akun YouTube Front TV, Rabu (4/11/2020).

Baca juga: Mahfud: Masalah Rizieq Shihab dengan Pemerintah Saudi Sudah Selesai

Rizieq mengatakan, ia tidak ingin merepotkan, mempersulit, atau memberikan beban kepada Pemerintah Indonesia dalam persoalannya ini.

Ia mengaku menyelesaikan dan mencari jalan keluarnya sendiri terhadap masalah yang menimpanya tersebut.

"Saya tidak ingin merepotkan, mempersulit Pemerintah Indonesia, saya tak ingin memberikan beban, biarkan beban saya tanggung, saya selesaikan cari jalan keluarnya," kata dia.

Dengan demikian, ia pun berharap tidak ada pihak lain yang mengeklaim telah membantu menolongnya.

Baca juga: Rizieq Shihab Pulang ke Indonesia, Kemenkes: Wajib Karantina 14 Hari

Rizieq berencana pulang ke Indonesia pada Senin (9/11/2020) dan dijadwalkan tiba pada Selasa (10/11/2020).

Kepulangan Rizieq ke Tanah Air setelah ia menetap di Arab Saudi sejak tahun 2017.

Kepergiannya ke Arab Saudi pun tak lepas dari kasus yang sempat menjeratnya di Indonesia, yaitu kasus pesan pornografinya dengan Firza Husein.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

Nasional
Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

Nasional
Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

Nasional
Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

Nasional
Mendagri Harap UU Otsus Bisa Jawab Persoalan SDM di Papua

Mendagri Harap UU Otsus Bisa Jawab Persoalan SDM di Papua

Nasional
Saksi Sebut Bank Garansi Rp 52,3 Miliar Merupakan Komitmen Pengekspor Benih Lobster

Saksi Sebut Bank Garansi Rp 52,3 Miliar Merupakan Komitmen Pengekspor Benih Lobster

Nasional
Kemerdekaan Indonesia dan Toleransi Para Pemimpin Islam

Kemerdekaan Indonesia dan Toleransi Para Pemimpin Islam

Nasional
Oknum KPK Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai, Firli Pastikan Tak Akan Tolerir Penyimpangan

Oknum KPK Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai, Firli Pastikan Tak Akan Tolerir Penyimpangan

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Isi Pertemuan Nadiem dan Megawati, Tepis soal Reshuffle

Sekjen PDI-P Ungkap Isi Pertemuan Nadiem dan Megawati, Tepis soal Reshuffle

Nasional
Ada 53 Orang di Kapal Selam KRI Nanggala-402 yang Hilang di Utara Bali

Ada 53 Orang di Kapal Selam KRI Nanggala-402 yang Hilang di Utara Bali

Nasional
Dua Anak Buah Eks Mensos Juliari Batubara Didakwa sebagai Perantara Suap Rp 32,48 Miliar

Dua Anak Buah Eks Mensos Juliari Batubara Didakwa sebagai Perantara Suap Rp 32,48 Miliar

Nasional
Kapal Selam KRI Nanggala-402 Jadi Alutsista Indonesia Sejak 1981

Kapal Selam KRI Nanggala-402 Jadi Alutsista Indonesia Sejak 1981

Nasional
UPDATE: 6.322.003 Orang Sudah Divaksin Dosis Kedua, 11.269.213 Dosis Pertama

UPDATE: 6.322.003 Orang Sudah Divaksin Dosis Kedua, 11.269.213 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 21 April: Sebaran 5.720 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE 21 April: Sebaran 5.720 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
KPK Usut Dugaan Penyidik Peras Wali Kota Tanjungbalai Rp 1,5 Miliar

KPK Usut Dugaan Penyidik Peras Wali Kota Tanjungbalai Rp 1,5 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X