Mahfud: Masalah Rizieq Shihab dengan Pemerintah Saudi Sudah Selesai

Kompas.com - 06/11/2020, 06:15 WIB
Kegiatan Rizieq Shihab yang berlebaran di Yaman. (dok. Kapitra Ampera) Kompas.com/Sherly PuspitaKegiatan Rizieq Shihab yang berlebaran di Yaman. (dok. Kapitra Ampera)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab selama ini terhalang pulang ke Indonesia akibat ada masalah dengan Pemerintah Arab Saudi.

"Dia terhalang pulang itu urusan dia dengan Pemerintah Arab Saudi dan kita sudah tahu masalahnya," ujar Mahfud dikutip dari kanal YouTube Kemenko Polhukam RI, Kamis (5/11/2020).

Mahfud mengatakan, permasalahan yang menimpa Rizieq dengan otoritas setempat kini sudah selesai.

Baca juga: Rizieq Shihab Pulang ke Indonesia, Kemenkes: Wajib Karantina 14 Hari

Oleh karena itu, ia mempersilakan Rizieq pulang ke Tanah Air.

Di sisi lain, Mahfud menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia selama ini tidak pernah berupaya menghalangi Rizieq ke Indonesia.

Kepulangan Rizieq Shihab telah disampaikan langsung melalui akun YouTube Front TV, Rabu (4/11/2020). Informasi ini sebelumnya sudah dikonfirmasi Juru Bicara FPI Munarman dan rilis pers FPI.

"Insya Allah saya dan keluarga hari Senin tanggal 9 November 2020 pukul 19.30 waktu Saudi, akan terbang dari Bandara Kota Jeddah dengan pesawat Saudia Airlines, nomor penerbangan SV816. Terbang dari Kota Jeddah menuju Jakarta langsung," ujar Rizieq yang didampingi para pengurus FPI.

Rizieq Shihab mengaku langsung menetapkan jadwal perjalanan pulang dan membeli tiket kepulangan untuk dirinya dan keluarga. Dia juga sudah memegang paspornya kembali.

"Paspor juga sudah di tangan. Bahkan bukan hanya sekadar paspor, kami punya tiket, saya dan keluarga juga sudah ada, untuk terbang, untuk pulang," kata Rizieq Shihab.

Baca juga: Mahfud: Pemerintah Tidak Pernah Halangi Rizieq Shihab Pulang

Rizieq pergi ke Saudi pada 2017. Saat itu, polisi menyelidiki kasusnya atas tuduhan pesan pornografi.

Polisi saat ini telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) atas kasus itu.

Terakhir, Rizieq menyatakan dirinya dicekal oleh Pemerintah Arab Saudi atas permintaan Pemerintah Indonesia sehingga tak bisa kembali.

Namun, Pemerintah Indonesia membantah hal tersebut.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Balik Pemilihan Jenderal Listyo Sebagai Calon Tunggal Kapolri

Di Balik Pemilihan Jenderal Listyo Sebagai Calon Tunggal Kapolri

Nasional
Wapres Ingatkan Seluruh Pihak Kerja Sama dalam Kondisi Darurat

Wapres Ingatkan Seluruh Pihak Kerja Sama dalam Kondisi Darurat

Nasional
 Dugaan Korupsi Mencuat, Penggeledahan Kejagung hingga Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan

Dugaan Korupsi Mencuat, Penggeledahan Kejagung hingga Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Dukungan dan Tantangan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit...

Dukungan dan Tantangan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit...

Nasional
Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

Nasional
5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Nasional
Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Nasional
'Pengakuan' Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

"Pengakuan" Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Nasional
Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Nasional
Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Nasional
Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X