Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Ketua Komisi VI: Enggak Bisa Terelakkan

Kompas.com - 27/10/2020, 07:07 WIB
Ulin Yusron dan Jokowi (Screenshoot Instagram Ulin Yusron) Ulin Yusron dan Jokowi (Screenshoot Instagram Ulin Yusron)Ulin Yusron dan Jokowi (Screenshoot Instagram Ulin Yusron)
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza mengatakan, penunjukan relawan untuk duduk sebagai Komisaris BUMN merupakan hal yang wajar. Bukan hanya di periode pemerintahan Presiden Joko Widodo semata, upaya serupa juga telah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya.

“Menurut saya, di semua pemerintahan enggak terelakkan. Bahwa ada bagi-bagi jatah itu biasa saja,” kata Faisol menanggapi pertanyaan Kompas.com ihwal penunjukan Ulin Yusron sebagai komisaris PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC), Senin (26/10/2020).

“Di masa Pak SBY juga, di masa Bu Mega juga, di masa sebelumnya juga. BUMN jadi salah satu media untuk menampung para pendukung dari presiden yang terpilih,” imbuh dia.

Baca juga: Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Hanya, ia mengatakan, dalam proses penunjukkan tersebut, seharusnya dipertimbangkan pula kompetensi dari orang yang hendak ditunjuk. Tujuannya, untuk membantu perusahaan pelat merah agar dapat berjalan lebih baik lagi.

Soal penunjukkan Ulin sebagai komisaris ITDP, menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, sudah cukup tepat. ITDP selama ini telah dipercaya untuk membantu persiapan penyelenggaraan MotoGP di Mandalika, Nusa Tenggara Barat.

Pada saat periode pertama Presiden Jokowi, ia menyebut, Ulin sudah cukup aktif dalam menjalin komunikasi dengan Dorna, lembaga penyelenggara balapan MotoGP. Komunikasi itu, kata Faisol, telah dilakukan sejak tahun 2016.

“Nah, Ulin menurut saya memahami dan bisa membantu persiapan itu semua agar bisa berjalan dengan baik. Dalam konteks itu tepat, dengan ditunjuknya Ulin sebagai komisaris,” ucapnya.

Baca juga: Ulin Yusron Jadi Komisaris BUMN Dinilai sebagai Imbal Jasa Jokowi

Sebelumnya diberitakan, Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Ulin Ni’am Yusron sebagai komisaris independen di PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

Ulin selama ini dikenal sebagai salah pegiat media sosial yang juga sekaligus relawan Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019.

Penunjukan Ulin sebagai komisaris independen pada perusahaan pelat merah itu tertuang di dalam Surat Keputusan Nomor: SK-319/MBU/10/2020 tertanggal 8 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan Pengembangan Pariwisata Nasional.

Dilansir dari Kompas.tv, sebelum menjabat sebagai komisaris independen, Ulin sempat berkarier sebagai wartawan di Kontan hingga 2008. Setelah itu, ia mendirikan situs Beritasatu.com hingga 2013.

Pada saat bersamaan, ia juga menggeluti dunia investigasi privat dan konsultan sejumlah media daring.

Pada 2019, ia ditunjuk sebagai salah satu tim media sosial kampanye Jokowi-Ma’ruf.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Kewajiban Jilbab bagi Siswi Nonmuslim, Ketua Komisi X: Kami Prihatin atas Sikap Intoleran

Soal Kewajiban Jilbab bagi Siswi Nonmuslim, Ketua Komisi X: Kami Prihatin atas Sikap Intoleran

Nasional
Begini Cara Cek Daftar Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 dan Pencairannya

Begini Cara Cek Daftar Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 dan Pencairannya

Nasional
Istana Terima Surat DPR soal Pengangkatan Listyo sebagai Kapolri, Pelantikan Akhir Januari

Istana Terima Surat DPR soal Pengangkatan Listyo sebagai Kapolri, Pelantikan Akhir Januari

Nasional
Doni Monardo Positif Covid-19 dan 12.191 Kasus Baru Virus Corona di Indonesia

Doni Monardo Positif Covid-19 dan 12.191 Kasus Baru Virus Corona di Indonesia

Nasional
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto Positif Covid-19

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto Positif Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

Nasional
Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

Nasional
UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

Nasional
Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan

Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan

Nasional
Seseorang Bisa Idap Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Penjelasan Dokter

Seseorang Bisa Idap Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Penjelasan Dokter

Nasional
Ketua Riset Uji Klinis Vaksin: 7 dari 1.820 Peserta Uji Klinis Positif Covid-19

Ketua Riset Uji Klinis Vaksin: 7 dari 1.820 Peserta Uji Klinis Positif Covid-19

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Tidak Ada Ruginya Divaksin Covid-19

Perhimpunan Dokter Paru: Tidak Ada Ruginya Divaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: 27.000 dari 172.901 Tenaga Kesehatan Belum Divaksin Covid-19

Kemenkes: 27.000 dari 172.901 Tenaga Kesehatan Belum Divaksin Covid-19

Nasional
UPDATE: Sebaran 12.191 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.285

UPDATE: Sebaran 12.191 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.285

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X