Ulin Yusron Jadi Komisaris BUMN Dinilai sebagai Imbal Jasa Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menyebutkan, penunjukan Ulin Yusron sebagai komisaris independen di PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) merupakan bentuk imbal jasa Presiden Joko Widodo.

Pasalnya, Ulin yang merupakan pegiat media sosial menjadi relawan Jokowi pada Pilpres 2019. Jabatan komisaris BUMN yang diberikan ke Ulin, menurut Ujang, adalah bentuk terima kasih Presiden.

"Bentuk imbal jasa atau kompensasi atas kesuksesan Ulin mengawal pemberitaan Jokowi di Pilpres," kata Ujang kepada Kompas.com, Senin (26/10/2020).

Baca juga: Ulin Yusron, Influencer Jokowi yang Jadi Komisaris BUMN ITDC

"Ada harga yang harus dibayar oleh Jokowi ke Ulin, harganya itu ya komisaris. Sebagai bentuk terima kasih telah menjadi bagian dari sekrup pemenangan di Pilpres," tuturnya.

Ujang mengatakan, ketika seorang relawan memperjuangkan kemenangan calon pemimpin, ada timbal balik. Salah satunya diwujudkan dengan pemberian jabatan komisaris BUMN.

Menurut Ujang, bukan rahasia lagi jika BUMN menjadi tempat para relawan Pilpres mendapatkan imbalan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya relawan Pilpres yang kini menjabat sebagai petinggi BUMN.

"Menjadi relawan salah satu yang dikejar memang komisaris di BUMN," kata Ujang.

Praktik pemberian imbalan ini pun diprediksi masih akan terus terjadi pada kepemimpinan selanjutnya. Hal ini sulit untuk dihindari.

Menjadi persoalan apabila relawan yang ditunjuk menjadi komisaris tidak berkompeten. Jika kondisinya seperti itu, menurut Ujang, justru dapat membebani BUMN itu sendiri.

Oleh karena itu, untuk meminimalisasi potensi kerugian yang mungkin ditimbulkan BUMN tersebut, hal yang bisa diupayakan adalah menempatkan relawan yang kompeten dengan bidangnya.