Kompas.com - 26/10/2020, 17:11 WIB
Demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di Patung Kuda, Jakarta, Selasa (13/10/2020). Demonstrasi berakhir ricuh. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMODemonstrasi menolak UU Cipta Kerja di Patung Kuda, Jakarta, Selasa (13/10/2020). Demonstrasi berakhir ricuh.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Kualitas demokrasi Indonesia disorot. Sejumlah kritik yang disampaikan masyarakat kepada pemerintah, baik secara langsung dengan cara turun ke jalan maupun melalui media sosial, kerap ditindak oleh aparat keamanan. Kondisi ini menjadi peringatan bagi pemerintah untuk membenahi kualitas demokrasi yang berjalan.

Survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia (IPI) menunjukkan, hanyak 17,7 persen responden yang merasa kualitas Indonesia menjadi lebih baik. Sedangkan, 36 persen merasa saat ini Indonesia kurang demokratis dan 37 persen responden menganggap keadaan demokrasi Indonesia tak mengalami perubahan.

Baca juga: Survei IPI: Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena terhadap yang Berseberangan secara Politik

Survei yang dilakukan pada medio 24 hingga 30 September 2020 itu juga menyatakan bahwa mayoritas publik kian takut dalam menyampaikan pendapat. Hal itu ditunjukkan dengan 21,9 persen responden bahwa warga semakin takut menyampaikan pendapat dan 47,7 persen warga merasa agak setuju dengan pendapat itu.

Hanya 22 persen responden yang merasa kurang setuju dan 3,6 persen yang merasa tidak setuju sama sekali dengan pendapat itu.

Sementara itu, publik juga berpandangan bahwa aparat keamanan semakin sewenang-wenang terhadap warga yang memiliki pandangan politik berbeda dengan penguasa. Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 1.200 responden itu, 19,8 persen responden menyatakan setuju bahwa aparat semakin semena-mena.

Baca juga: Survei IPI: Mayoritas Anggap Indonesia Kurang Demokratis

Sedangkan, 37,9 persen responden menyatakan agak setuju. Adapun 31,8 persen responden menjawab kurang setuju dengan anggapan itu.

Untuk diketahui survei dilakukan dengan wawancara telepon dengan margin of error lebih kurang 2,9 persen dan tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen.

Evaluasi

Politisi Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengatakan, penurunan tren demokrasi harus disikapi serius oleh pemerintah sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas demokrasi ke depan.

“Itu harus menjadi bahan introspeksi untuk pemerintah dan parlemen,” kata Sahroni dalam keterangan tertulis, Senin (26/10/2020), seperti dilansir dari Antara.

Meski demikian, ia mengatkan, perlu dilihat juga kapan survei dilakukan. Dilihat dari medio waktunya, survei dilaksanakan di tengah situasi pandemi. Sehingga, menurut dia, unjuk rasa dengan pengerahan massa sulit untuk dilakukan dengan alasan kesehatan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Mencapai 15,1 Juta Dosis

Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Mencapai 15,1 Juta Dosis

Nasional
Puan Ajak Masyarakat Jadikan Ibadah Puasa sebagai Momentum Tingkatkan Takwa dan Kepedulian

Puan Ajak Masyarakat Jadikan Ibadah Puasa sebagai Momentum Tingkatkan Takwa dan Kepedulian

Nasional
Jokowi: Selamat Menunaikan Ibadah Puasa, Semoga Negeri ini Dijauhkan dari Penyakit dan Bencana

Jokowi: Selamat Menunaikan Ibadah Puasa, Semoga Negeri ini Dijauhkan dari Penyakit dan Bencana

Nasional
Kasus Suap Pajak di Kalsel, KPK Cari Truk yang Diduga Bawa Barang Bukti

Kasus Suap Pajak di Kalsel, KPK Cari Truk yang Diduga Bawa Barang Bukti

Nasional
Penyuap Juliari Batubara Akui Ada Istilah Bina Lingkungan di Kemensos

Penyuap Juliari Batubara Akui Ada Istilah Bina Lingkungan di Kemensos

Nasional
Jokowi Sebut Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia Tercepat di Asia Tenggara

Jokowi Sebut Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia Tercepat di Asia Tenggara

Nasional
Moeldoko Sebut Masa Transisi Pengelolaan TMII Sudah Dimulai

Moeldoko Sebut Masa Transisi Pengelolaan TMII Sudah Dimulai

Nasional
Pro-Kontra Peleburan Kemenristek ke Kemendikbud: Kepentingan Investasi hingga Peningkatan Peran Dikti

Pro-Kontra Peleburan Kemenristek ke Kemendikbud: Kepentingan Investasi hingga Peningkatan Peran Dikti

Nasional
Ada Istilah 'Titipan Pak Menteri' di Sidang Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Libatkan Juliari Batubara

Ada Istilah "Titipan Pak Menteri" di Sidang Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Libatkan Juliari Batubara

Nasional
Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Nasional
KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

Nasional
Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Nasional
Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X