Survei Tunjukkan Kualitas Demokrasi Indonesia Menurun, Pemerintah Diminta Evaluasi

JAKARTA, KOMPAS.com – Kualitas demokrasi Indonesia disorot. Sejumlah kritik yang disampaikan masyarakat kepada pemerintah, baik secara langsung dengan cara turun ke jalan maupun melalui media sosial, kerap ditindak oleh aparat keamanan. Kondisi ini menjadi peringatan bagi pemerintah untuk membenahi kualitas demokrasi yang berjalan.

Survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia (IPI) menunjukkan, hanyak 17,7 persen responden yang merasa kualitas Indonesia menjadi lebih baik. Sedangkan, 36 persen merasa saat ini Indonesia kurang demokratis dan 37 persen responden menganggap keadaan demokrasi Indonesia tak mengalami perubahan.

Baca juga: Survei IPI: Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena terhadap yang Berseberangan secara Politik

Survei yang dilakukan pada medio 24 hingga 30 September 2020 itu juga menyatakan bahwa mayoritas publik kian takut dalam menyampaikan pendapat. Hal itu ditunjukkan dengan 21,9 persen responden bahwa warga semakin takut menyampaikan pendapat dan 47,7 persen warga merasa agak setuju dengan pendapat itu.

Hanya 22 persen responden yang merasa kurang setuju dan 3,6 persen yang merasa tidak setuju sama sekali dengan pendapat itu.

Sementara itu, publik juga berpandangan bahwa aparat keamanan semakin sewenang-wenang terhadap warga yang memiliki pandangan politik berbeda dengan penguasa. Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 1.200 responden itu, 19,8 persen responden menyatakan setuju bahwa aparat semakin semena-mena.

Baca juga: Survei IPI: Mayoritas Anggap Indonesia Kurang Demokratis

Sedangkan, 37,9 persen responden menyatakan agak setuju. Adapun 31,8 persen responden menjawab kurang setuju dengan anggapan itu.

Untuk diketahui survei dilakukan dengan wawancara telepon dengan margin of error lebih kurang 2,9 persen dan tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen.

Evaluasi

Politisi Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengatakan, penurunan tren demokrasi harus disikapi serius oleh pemerintah sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas demokrasi ke depan.

“Itu harus menjadi bahan introspeksi untuk pemerintah dan parlemen,” kata Sahroni dalam keterangan tertulis, Senin (26/10/2020), seperti dilansir dari Antara.

Meski demikian, ia mengatkan, perlu dilihat juga kapan survei dilakukan. Dilihat dari medio waktunya, survei dilaksanakan di tengah situasi pandemi. Sehingga, menurut dia, unjuk rasa dengan pengerahan massa sulit untuk dilakukan dengan alasan kesehatan.

“Tindakan represif aparat apabila didalami, juga karena banyak oknum (pengunjuk rasa) yang melakukan tindakan pengerusakan bahkan menyerang aparat,” imbuh Wakil Ketua Komisi III itu.

Baca juga: Survei IPI: 73,8 Persen Setuju Masyarakat Makin Sulit Berunjuk Rasa

Sementara itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera menyatakan, turunnya tren demokrasi menjadi peringatan bagi pemerintah bahwa praktik demokrasi yang dijalankan sedang mengalami masalah.

“Tanpa perawatan dan keberanian menjaganya, demokrasi bisa mati. Karena matinya demokrasi selalu perlahan-lahan, tidak tiba-tiba,” kata Mardani kepada Kompas.com, Senin.

Pemerintah perlu membuka ruang diskusi yang luas kepada kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan pendapat agar kualitas demokrasi membaik.

“(Jika tidak dilakukan) skenario terburuk kita bisa masuk ke kondisi demokrasi yang terpasung dengan pemerintah yang tidak tahan terhadap kritik,” kata anggota Komisi II DPR itu.

Baca juga: Survei IPI: 69,6 Persen Responden Setuju Publik Kian Takut Sampaikan Pendapat

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyampaikan hal senada. Menurut dia, demokrasi yang berjalan saat ini adalah buah dari reformasi.

Presiden Joko Widodo, imbuh dia, perlu memberikan perhatian besar untuk menjaga kebebasan masyarakat sipil dalam menyampaikan aspirasi dan pandangan serta pendapat yang haknya dijamin oleh konstitusi.

“Ini alaram pengingat penting kepada pemerintah untuk segera merespon dengan serius, menjaga dan merawat demokrasi kita yang kita perjuangkan bersama tahun 1998. Demokrasi itu pilihan kita dalam bernegara dan pemerintahan, sebagai bagian kesempatan yang sama bagi semua warga negara tanpa rasa takut menyampaikan pendapat,” ucap anggota Komisi III DPR itu.

Baca juga: Mabes Polri: Kami Bukan Represif, Polisi Juga Manusia...

Sementara itu, Polri membantah, telah melakukan tindakan semena-mena terhadap masyarakat yang memiliki perbedaan pendapat dengan penguasa.

Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono, setiap langkah yang dilakukan Polri, baik itu penangkapan maupun penindakan, dilakukan berdasarkan laporan.

Selain itu, untuk menjerat seseorang sebagai tersangka, polisi bertindak berdasarkan konstruksi hukum.

“Seseorang itu bisa dijerat dalam suatu perkara pidana, tentunya terkait dengan peristiwa pidana itu sendiri, kemudian unsur-unsur apa yang telah dilanggar, dari situlah kontruksi hukumnya,” kata Awi di Gedung Bareskrim Polri, Senin.