Kompas.com - 25/10/2020, 22:43 WIB
Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi di Jakarta, Rabu (11/10/2017). KOMPAS.com/IHSANUDDINDirektur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi di Jakarta, Rabu (11/10/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Indikator Politik Indonesia (IPI) menunjukkan, mayoritas responden setuju bahwa aparat semakin semena-mena terhadap masyarakat yang berbeda pandangan politik dengan penguasa.

Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, berdasarkan survei yang digelar 24 hingga 30 September 2020, sebanyak 19,8 persen responden menyatakan setuju bahwa aparat semakin semena-mena.

Kemudian, 37,9 persen responden menyatakan agak setuju.

"Jadi, kalau saya gabung (jawaban) yang setuju dan agak setuju, itu mayoritas," ujar Burhanuddin dalam pemaparan hasil survei secara virtual, Minggu (25/10/2020).

Baca juga: Ini Kata Politisi PKB soal Jokowi-JK yang Berbeda Pandangan Politik

Sebab, jumlah responden yang menjawab kurang setuju sebesar 31,8 persen dan 4 persen menyatakan tidak setuju sama sekali.

Dengan demikian, apabila diakumulasikan, responden yang masuk kategori tak setuju bahwa aparat semakin semena-mena terhadap masyarakat yang berbeda pandangan politik dengan penguasa, yakni sebesar 35,8 persen.

Adapun responden yang tidak menjawab atau mengaku tak tahu yakni sebesar 5,8 persen.

Dengan temuan itu, Burhanuddin mengingatkan agar Presiden Joko Widodo berhati-hati karena lonceng menurunnya kebebasan sipil telah berbunyi.

"Beliau sebagai presiden yang lahir di era reformasi semestinya menjaga warisan paling mahal reformasi, yaitu kebebasan atau demokrasi," terang Burhanuddin.

Baca juga: BEM SI Kritik Kepolisian yang Dinilai Represif Amankan Demo UU Cipta Kerja

Survei ini dilakukan terhadap 1.200 responden yang dipilih secara acak dan tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Metode survei dilaksanakan melalui wawancara telepon dengan margin of error lebih kurang 2,9 persen dan tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alasan Jaksa Tuntut Rizieq 10 Bulan Penjara di Kasus Kerumunan Megamendung

Alasan Jaksa Tuntut Rizieq 10 Bulan Penjara di Kasus Kerumunan Megamendung

Nasional
Polri: Munarman Ditahan Sejak 7 Mei 2021 dan Boleh Dikunjungi

Polri: Munarman Ditahan Sejak 7 Mei 2021 dan Boleh Dikunjungi

Nasional
Pernyataan Jokowi Dinilai Kuatkan Dugaan TWK Hanya Digunakan Untuk Singkirkan Punggawa KPK

Pernyataan Jokowi Dinilai Kuatkan Dugaan TWK Hanya Digunakan Untuk Singkirkan Punggawa KPK

Nasional
Antisipasi Lonjakan Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan hingga 10.000 Tempat Tidur

Antisipasi Lonjakan Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan hingga 10.000 Tempat Tidur

Nasional
Jaksa Tuntut Rizieq Shihab 10 Bulan Penjara dalam Kasus Kerumunan Megamendung

Jaksa Tuntut Rizieq Shihab 10 Bulan Penjara dalam Kasus Kerumunan Megamendung

Nasional
Nasdem: Dukungan Indonesia untuk Palestina Harus Berlanjut Tanpa Henti hingga Perdamaian Terwujud

Nasdem: Dukungan Indonesia untuk Palestina Harus Berlanjut Tanpa Henti hingga Perdamaian Terwujud

Nasional
Doni Monardo: Hampir Semua Wilayah Pulau Sumatera Zona Merah dan Oranye Covid-19

Doni Monardo: Hampir Semua Wilayah Pulau Sumatera Zona Merah dan Oranye Covid-19

Nasional
75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Ini Arahan Jokowi ke Pimpinan KPK, Menpan RB, dan BKN

75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Ini Arahan Jokowi ke Pimpinan KPK, Menpan RB, dan BKN

Nasional
Apresiasi Jokowi, Eks Pimpinan KPK: Pimpinan yang Sekarang Harus Patuhi Putusan MK

Apresiasi Jokowi, Eks Pimpinan KPK: Pimpinan yang Sekarang Harus Patuhi Putusan MK

Nasional
Saksi: Pengumuman Seleksi Penyedia Bansos Covid-19 Hanya dari Mulut ke Mulut

Saksi: Pengumuman Seleksi Penyedia Bansos Covid-19 Hanya dari Mulut ke Mulut

Nasional
Ketua Satgas: Masyarakat Bisa Nyaman jika Kasus Covid-19 Terkendali hingga Juni

Ketua Satgas: Masyarakat Bisa Nyaman jika Kasus Covid-19 Terkendali hingga Juni

Nasional
Pemerintah Dinilai Perlu Tinjau Ulang Harga dan Tarif Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong

Pemerintah Dinilai Perlu Tinjau Ulang Harga dan Tarif Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita Tanah dan Gedung Rupa Rupi Handicraft Milik Benny Tjokro

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita Tanah dan Gedung Rupa Rupi Handicraft Milik Benny Tjokro

Nasional
Polemik 75 Pegawai KPK Dibebastugaskan, Dewas KPK Diminta Buka Dialog dengan Eks Komisioner

Polemik 75 Pegawai KPK Dibebastugaskan, Dewas KPK Diminta Buka Dialog dengan Eks Komisioner

Nasional
Update 17 Mei: 9.066.982 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Update 17 Mei: 9.066.982 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X