Survei Litbang Kompas: 59,7 Persen Responden Anggap Pembahasan UU Cipta Kerja Tak Demokratis

Dari proses pembentukan undang-undang, survei menyatakan sebanyak 59,7 persen responden menganggap pembahasan UU Cipta Kerja tidak demokratis.

Hanya 20,7 persen yang menjawab demokratis, sementara 19,6 persen tidak tahu.

Bertalian dengan itu, masyarakat menginginkan adanya ruang dialog terhadap UU Cipta Kerja.

Hal ini terlihat dari hasil survei yang menyatakan 39,7 persen responden ingin adanya perundingan dengan pemerintah dan DPR.

Kemudian, 29 persen melakukan demonstrasi damai dan 14,5 persen mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Sementara hanya 7,8 persen yang dapat menerima UU Cipta Kerja.

Dalam ranah substansi, klaster ketenagakerjaan menjadi perhatian utama dengan hampir separuh responden yaitu sebanyak 48,5 persen menaruh perhatian pada bidang ini.

Disusul klaster pendidikan 14,3 persen, lingkungan hidup 10,1 persen, dan investasi 4,7 persen.

Dari aspek kebijakan, publik cukup terbelah dalam memandang skala prioritas pengesahan UU Cipta Kerja.

Sebanyak 47 persen memandangan UU Cipta Kerja mendesak disahkan untuk membuka lapangan kerja atau mempermudah perizinan usaha.

Sementara 39,7 persen menilai UU Cipta Kerja tak mendesak disahkan dengan alasan pembahasan belum matang serta kondisi pemerintah dan masyarakat yang masih fokus pada Covid-19. Sisanya sebanyak 13,3 persen menjawab tidak tahu.

Namun, terkait dampak UU Cipta Kerja, ditemukan bahwa lebih dari separuh responden yaitu 51,7 persen tidak yakin UU Cipta Kerja akan menarik investasi dan mengurangi pengangguran.

Sementara itu, sebanyak 38,4 persen yakin dan 9,9 persen tidak tahu.

Terkait substansi di klaster ketenagakerjaan, berikut ini pilihan responden terhadap sejumlah aturan dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja.

Uang pesangon

55,4 persen setuju dengan UU Cipta Kerja

29,8 persen memilih aturan UU Ketenagakerjaan

14,8 persen tidak tahu

Waktu lembur

54 persen memilih aturan UU Ketenakerjaan

34,4 persen setuju dengan UU Cipta Kerja

11,6 persen tidak tahu

Hak cuti panjang

53,6 persen setuju dengan UU Cipa Kerja

30,7 persen tetap sepakat dengan UU Ketenagakerjaan

15,7 persen tidak tahu

Upah minimum provinsi

51,6 persen setuju dengan UU Cipta Kerja

39 persen memilih aturan UU Ketenagakerjaan

9,4 persen tidak tahu

Survei diselenggarakan pada 20-22 Oktober dengan melakukan wawancara telepon terhadp 523 responden yang tersebar di 34 provinsi. Tingkat kepercayaan survei 95 persen dengan nirpencuplikan penelitian 4,3 persen.