Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Kompas.com - 23/10/2020, 18:24 WIB
Ekonom Senior Indef, Faisal Basri usai ditemui di Jakarta, Rabu (20/11/2019). KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARIEkonom Senior Indef, Faisal Basri usai ditemui di Jakarta, Rabu (20/11/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Senior Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri mengatakan, kekuatan oligarkin makin mencengkeram lewat hadirnya omnibus law UU Cipta Kerja.

Faisal Basri mengatakan, UU Cipta Kerja membuat batas-batas penguasa dan pengusaha makin tipis.

"Agenda ini bukan buat keseluruhan, tapi omnibus law ini membuat oligarki makin mencengkeram," kata Faisal dalam diskusi daring, Jumat (23/10/2020).

Baca juga: Tak Hanya Covid-19, Jokowi Juga Dinilai Menghadapi Pagebluk Oligarki

Ia berpendapat, berbagai aturan yang diklaim dapat mempermudah masuknya investasi dalam UU Cipta Kerja tidak relevan.

Menurut temuan Indef, investasi di Indonesia saat ini terbilang relatif sudah besar meski tanpa UU Cipta Kerja.

"Investasi di Indonesia relatif besar sumbangannya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sudah besar yaitu 32,3 persen," tutur Faisal.

Baca juga: Pelemahan KPK hingga UU Cipta Kerja, Faisal Basri: Upaya Sistematik Rezim

Dia menilai, Presiden Joko Widodo termakan isu yang disampaikan orang-orang di sekitarnya.

Berbagai kepentingan pengusaha pun dikabulkan demi mengejar pertumbuhan investasi yang sebetulnya saat ini terbilang baik.

"Pak Jokowi termakan isu oleh sekelilingnya. Jadi semua dilibas habis apa pun yang dilihat sebagai penghambat investasi yang sebetulnya tidak benar," ucapnya.

Baca juga: Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Faisal pun mengatakan masalah tenaga kerja sebetulnya bukan jadi isu utama dalam masuknya investasi. Adalah korupsi dan kerumitan birokrasi yang jadi penghambat investasi di Indonesia.

"Omnibus law ini momentum untuk mempercepat agenda-agenda para oligarch. Padahal di mata pengusaha, yang namanya aturan tenaga kerja bukan yang paling membuat pening, tapi korupsi dan birokrasi yang berbelit-belit," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Setelah 2 Minggu Turun, Penambahan Kasus Covid-19 Kembali Naik

Satgas: Setelah 2 Minggu Turun, Penambahan Kasus Covid-19 Kembali Naik

Nasional
Masyarakat Pertanyakan Tahanan KPK yang Sudah Divaksin Covid-19, Ini Penjelasan Satgas

Masyarakat Pertanyakan Tahanan KPK yang Sudah Divaksin Covid-19, Ini Penjelasan Satgas

Nasional
Rakyat Myanmar Protes Rencana Kunjungan Menlu, Hikmahanto: Sebenarnya Retno Beriktikad Baik

Rakyat Myanmar Protes Rencana Kunjungan Menlu, Hikmahanto: Sebenarnya Retno Beriktikad Baik

Nasional
RUU Masyarakat Adat Masuk Prolegnas, Baleg Minta Semua Pihak Kawal Pembahasannya

RUU Masyarakat Adat Masuk Prolegnas, Baleg Minta Semua Pihak Kawal Pembahasannya

Nasional
UPDATE 25 Februari: Sebaran 8.493 Kasus Baru Covid-19, di Jabar Tertinggi

UPDATE 25 Februari: Sebaran 8.493 Kasus Baru Covid-19, di Jabar Tertinggi

Nasional
Kerap Pinggirkan Masyarakat Adat, Gus AMI Soroti Kebijakan Investasi

Kerap Pinggirkan Masyarakat Adat, Gus AMI Soroti Kebijakan Investasi

Nasional
Tim Kajian UU ITE: Merevisi Tak Harus Buang Pasal, Hanya Pengaturannya Diperjelas

Tim Kajian UU ITE: Merevisi Tak Harus Buang Pasal, Hanya Pengaturannya Diperjelas

Nasional
Wapres Minta Masyarakat Terapkan Protokol Kesehatan Selagi Tunggu Vaksinasi Covid-19

Wapres Minta Masyarakat Terapkan Protokol Kesehatan Selagi Tunggu Vaksinasi Covid-19

Nasional
Anak-anak Dapat Efek Terburuk dan Terpanjang Selama Pandemi Covid-19

Anak-anak Dapat Efek Terburuk dan Terpanjang Selama Pandemi Covid-19

Nasional
UPDATE 25 Februari: Ada 77.293 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Februari: Ada 77.293 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 25 Februari: 69.544 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 25 Februari: 69.544 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Polri Tolak Laporan soal Kunjungan Jokowi ke NTT yang Picu Kerumunan

Polri Tolak Laporan soal Kunjungan Jokowi ke NTT yang Picu Kerumunan

Nasional
Muhaimin Iskandar Sebut Kontribusi Masyarakat Adat Nyata, Pengesahan UU Harus Diperjuangkan

Muhaimin Iskandar Sebut Kontribusi Masyarakat Adat Nyata, Pengesahan UU Harus Diperjuangkan

Nasional
UPDATE 25 Februari: 157.705 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Februari: 157.705 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 35.518 Kasus Kematian akibat Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 35.518 Kasus Kematian akibat Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X