Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Kompas.com - 23/10/2020, 18:24 WIB
Ekonom Senior Indef, Faisal Basri usai ditemui di Jakarta, Rabu (20/11/2019). KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARIEkonom Senior Indef, Faisal Basri usai ditemui di Jakarta, Rabu (20/11/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Senior Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri mengatakan, kekuatan oligarkin makin mencengkeram lewat hadirnya omnibus law UU Cipta Kerja.

Faisal Basri mengatakan, UU Cipta Kerja membuat batas-batas penguasa dan pengusaha makin tipis.

"Agenda ini bukan buat keseluruhan, tapi omnibus law ini membuat oligarki makin mencengkeram," kata Faisal dalam diskusi daring, Jumat (23/10/2020).

Baca juga: Tak Hanya Covid-19, Jokowi Juga Dinilai Menghadapi Pagebluk Oligarki

Ia berpendapat, berbagai aturan yang diklaim dapat mempermudah masuknya investasi dalam UU Cipta Kerja tidak relevan.

Menurut temuan Indef, investasi di Indonesia saat ini terbilang relatif sudah besar meski tanpa UU Cipta Kerja.

"Investasi di Indonesia relatif besar sumbangannya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sudah besar yaitu 32,3 persen," tutur Faisal.

Baca juga: Pelemahan KPK hingga UU Cipta Kerja, Faisal Basri: Upaya Sistematik Rezim

Dia menilai, Presiden Joko Widodo termakan isu yang disampaikan orang-orang di sekitarnya.

Berbagai kepentingan pengusaha pun dikabulkan demi mengejar pertumbuhan investasi yang sebetulnya saat ini terbilang baik.

"Pak Jokowi termakan isu oleh sekelilingnya. Jadi semua dilibas habis apa pun yang dilihat sebagai penghambat investasi yang sebetulnya tidak benar," ucapnya.

Baca juga: Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Faisal pun mengatakan masalah tenaga kerja sebetulnya bukan jadi isu utama dalam masuknya investasi. Adalah korupsi dan kerumitan birokrasi yang jadi penghambat investasi di Indonesia.

"Omnibus law ini momentum untuk mempercepat agenda-agenda para oligarch. Padahal di mata pengusaha, yang namanya aturan tenaga kerja bukan yang paling membuat pening, tapi korupsi dan birokrasi yang berbelit-belit," ujarnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disorot, Hubungan Antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung

Disorot, Hubungan Antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Sigap Mitigasi dan Tangani Bencana Alam di Sejumlah Daerah

Ketua DPR Minta Pemerintah Sigap Mitigasi dan Tangani Bencana Alam di Sejumlah Daerah

Nasional
Istana Ungkap 5 Langkah untuk Otsus Papua yang Kedua

Istana Ungkap 5 Langkah untuk Otsus Papua yang Kedua

Nasional
Soal Rumah Digeruduk Pengunjuk Rasa, Mahfud: Kali Ini Mereka Ganggu Ibu Saya, Bukan Menko Polhukam

Soal Rumah Digeruduk Pengunjuk Rasa, Mahfud: Kali Ini Mereka Ganggu Ibu Saya, Bukan Menko Polhukam

Nasional
Moeldoko Sebut Kondisi Geografis Jadi Kendala Tumpas Kelompok MIT

Moeldoko Sebut Kondisi Geografis Jadi Kendala Tumpas Kelompok MIT

Nasional
Bila Reuni 212 Tetap Digelar di Monas, Polri Pastikan Bakal Bubarkan

Bila Reuni 212 Tetap Digelar di Monas, Polri Pastikan Bakal Bubarkan

Nasional
BST Jangan Dipakai Buat Beli Rokok, Kemensos: Ini Sesuai Pesan Presiden

BST Jangan Dipakai Buat Beli Rokok, Kemensos: Ini Sesuai Pesan Presiden

Nasional
Jokowi Diminta Tak Dilematis Pilih Pengganti Edhy Prabowo

Jokowi Diminta Tak Dilematis Pilih Pengganti Edhy Prabowo

Nasional
Moeldoko Minta Masyarakat Tak Unjuk Kekuatan Respons Pemeriksaan Rizieq Shihab

Moeldoko Minta Masyarakat Tak Unjuk Kekuatan Respons Pemeriksaan Rizieq Shihab

Nasional
Satgas: Daerah Zona Merah Penularan Covid-19 Naik Hampir 2 Kali Lipat

Satgas: Daerah Zona Merah Penularan Covid-19 Naik Hampir 2 Kali Lipat

Nasional
Keluarga Korban: Pemerintah Mau atau Tidak Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi

Keluarga Korban: Pemerintah Mau atau Tidak Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi

Nasional
Sepanjang Rumah Sakit Declare, Kemenkes: Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Negara

Sepanjang Rumah Sakit Declare, Kemenkes: Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Negara

Nasional
Sepekan, Angka Kematian Akibat Covid-19 Melonjak 35,6 Persen, Jawa Tengah Tertinggi

Sepekan, Angka Kematian Akibat Covid-19 Melonjak 35,6 Persen, Jawa Tengah Tertinggi

Nasional
Usai Bubarkan 10 Lembaga, Menpan RB: Tak Tutup Kemungkinan Institusi Lain Dibubarkan Juga

Usai Bubarkan 10 Lembaga, Menpan RB: Tak Tutup Kemungkinan Institusi Lain Dibubarkan Juga

Nasional
Soal Perbedaan Data Covid-19, Jubir Satgas: Proses Sinkronisasi Butuh Waktu

Soal Perbedaan Data Covid-19, Jubir Satgas: Proses Sinkronisasi Butuh Waktu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X