Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Kompas.com - 23/10/2020, 17:54 WIB
Ekonom Faisal Basri KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERAEkonom Faisal Basri
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Senior Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mengatakan, investasi di Indonesia saat ini terbilang relatif sudah besar meski tanpa UU Cipta Kerja.

Menurut Faisal, berbagai aturan yang diklaim dapat mempermudah masuknya investasi dalam UU Cipta Kerja tidak relevan.

" Investasi di Indonesia relatif besar sumbangannya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sudah besar yaitu 32,3 persen," kata Faisal dalam diskusi daring, Jumat (23/10/2020).

Baca juga: Menyoal Halaman UU Cipta Kerja yang Bertambah dan Pasal yang Berubah...

Dia menilai Presiden Joko Widodo termakan isu yang disampaikan orang-orang di sekitarnya. Berbagai kepentingan pengusaha pun dikabulkan demi mengejar pertumbuhan investasi.

Padahal, menurut penelusuran Indef, angka investasi Indonesia lebih tinggi dari rata-rata negara dengan pendapatan menengah atas.

Jauh lebih tinggi lagi dari rata-rata negara dengan pendapatan menengah bawah.

"Pak Jokowi termakan isu oleh sekelilingnya. Jadi semua dilibas habis apapun yang dilihat sebagai penghambat investasi yang sebetulnya tidak benar," ucap Faisal.

Faisal berpendapat omnibus law UU Cipta Kerja ini dibuat demi kepentingan segelintir orang.

Ia pun mengatakan masalah tenaga kerja sebetulnya bukan jadi isu utama dalam masuknya investasi. Menurut mantan calon gubernur DKI ini, korupsi dan kerumitan birokrasi lah yang jadi penghambat investasi di Indonesia.

Baca juga: Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

"Omnibus law ini momentum untuk mempercepat agenda-agenda para oligark. Padahal di mata pengusaha, yang namanya aturan tenaga kerja bukan yang paling membuat pening, tapi korupsi dan birokrasi yang berbelit-belit," ujarnya.

Menurutnya, Jokowi salah langkah dengan menerbitkan UU Cipta Kerja. Sebab, UU Cipta Kerja dianggap tak akan menyelesaikan masalah.

"Jadi saya heran Pak Jokowi orientasinya berubah total, bukan untuk melihat akar masalah, tapi yang dilihat simptom-simptomnya," kata Faisal.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Nasional
Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Nasional
Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Nasional
Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Nasional
Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Nasional
Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Nasional
Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Nasional
Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Nasional
Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Nasional
Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Nasional
Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Nasional
Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Nasional
Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Nasional
Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X