Tak Hanya Covid-19, Jokowi Juga Dinilai Menghadapi Pagebluk Oligarki

Kompas.com - 20/10/2020, 16:02 WIB
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, Maruf Amin memberikan keterangan pers setelah acara pelantikan presiden dan wakil presiden di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPresiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, Maruf Amin memberikan keterangan pers setelah acara pelantikan presiden dan wakil presiden di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyoroti peringatan satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin.

Menurut Ari, pemerintahan Jokowi pada periode kedua ini menghadapi dua pagebluk atau wabah sekaligus. Apa saja?

"Yang pertama adalah pagebluk virus corona, itu pasti," kata Ari, dalam diskusi "Setahun Jokowi-Maruf: Evaluasi dan Proyeksi Janji di Tengah Pandemi", Selasa (20/10/2020).

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf: Pernyataan Kontroversial hingga Prediksi Puncak Pandemi Covid-19

Kendati pagebluk Covid-19 ini menghantam semua lini kehidupan dan menghasilkan krisis multi dimensi, namun menurut Ari, bukanlah keadaan khusus di Indonesia saja.

Sebab, keadaan ini juga dialami oleh banyak negara karena menjadi wabah global.

Ari mengatakan, yang tak kalah penting yakni pagebluk kedua, yaitu pagebluk oligarki.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Saya melihat ada pagebluk oligarki yang semakin menguat di lingkar pemerintahan dan demokrasi kita selama satu tahun terakhir," ujar Ari.

Baca juga: RUU Cipta Kerja Disahkan, Sekjen MUI: Perpolitikan Kita Dikuasai Oligarki

Menurut dia, saat ini demokrasi di Indonesia sedang mengalami ujian yang cukup berat seiring dengan perjalanan membangun pemerintahan yang kuat.

Ia mencontohkan bagaimana minimnya komunikasi presiden saat terjadi unjuk rasa terkait penolakan Undang-Undang Cipta Kerja.

UU Cipta Kerja itu memang menuai penolakan sejak masih berwujud RUU. Bahkan, polemik bertambah karena hingga saat ini belum diketahui isi draf final UU Cipta Kerja.

"Bagaimana pandemi oligarki ketika misalnya omnibus law ini menggelinding, ketika suara kontroversi dan polemik terjadi di mana-mana, Kita bisa melihat bagaimana sebenarnya kelompok kepentingan, kekuasaan, dan kemudian partai politik dan istana ketika masa buruh dan mahasiswa berdemonstrasi," kata dia.

Baca juga: LBH Jakarta Sebut RUU Omnibus Law Hanya untuk Kepentingan Oligarki

Selain itu, pagebluk oligarki ini, menurut Ari, juga menyebabkan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf kewalahan ketika menghadapi pagebluk Covid-19.

Ia menilai, komunikasi politik cukup buruk dalam hal mengendalikan pandemi Covid-19 dan tidak terjadi efektifitas hubugan pemerintahan antara pusat dan daerah.

"Pemerintahan yang kuat itu tidak terjadi, pemerintahan yang efektif tidak berjalan antara pemerintah pusat dan daerah bagaimana menghadapi pandemi," tutur dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Setor Uang Pengganti dan Denda 3 Terpidana ke Kas Negara, Salah Satunya dari Eks Anggota DPR

KPK Setor Uang Pengganti dan Denda 3 Terpidana ke Kas Negara, Salah Satunya dari Eks Anggota DPR

Nasional
Bali Jadi 'Pilot Project' Wisata Berbasis Vaksin, Anggota DPR: Ujung-ujungnya Penularan Covid-19 Makin Menggila

Bali Jadi "Pilot Project" Wisata Berbasis Vaksin, Anggota DPR: Ujung-ujungnya Penularan Covid-19 Makin Menggila

Nasional
Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI Dinyatakan Lengkap

Nasional
ASN Juga Tak Boleh ke Luar Daerah di Pekan yang Sama dengan Libur Nasional

ASN Juga Tak Boleh ke Luar Daerah di Pekan yang Sama dengan Libur Nasional

Nasional
IDI: Selama Pandemi, 401 Dokter Wafat akibat Covid-19

IDI: Selama Pandemi, 401 Dokter Wafat akibat Covid-19

Nasional
Harapkan Banyak Testing, Satgas Covid-19 Gunakan Rapid Test Antigen untuk Skrining

Harapkan Banyak Testing, Satgas Covid-19 Gunakan Rapid Test Antigen untuk Skrining

Nasional
ASN Dilarang Ambil Cuti Sesudah dan Sebelum Hari Libur Nasional

ASN Dilarang Ambil Cuti Sesudah dan Sebelum Hari Libur Nasional

Nasional
150 Dokter di Yogyakarta Positif Covid-19, Pasokan Oksigen Menurun

150 Dokter di Yogyakarta Positif Covid-19, Pasokan Oksigen Menurun

Nasional
Pengaktifan Jabatan Wakil Panglima TNI Berpotensi Timbulkan Dualisme Garis Komando

Pengaktifan Jabatan Wakil Panglima TNI Berpotensi Timbulkan Dualisme Garis Komando

Nasional
Pemerintah Diminta Bikin Regulasi Cegah Praktik Penyiksaan dan Penghukuman Kejam

Pemerintah Diminta Bikin Regulasi Cegah Praktik Penyiksaan dan Penghukuman Kejam

Nasional
Kasus Kebocoran 279 Juta Data WNI, Polri Sudah Geledah Kantor BPJS Kesehatan

Kasus Kebocoran 279 Juta Data WNI, Polri Sudah Geledah Kantor BPJS Kesehatan

Nasional
UPDATE: 181.435 Orang, Rekor Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Indonesia

UPDATE: 181.435 Orang, Rekor Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Indonesia

Nasional
Pemerintah Diminta Evaluasi dan Perketat Alat Tes Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Pemerintah Diminta Evaluasi dan Perketat Alat Tes Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Nasional
Pukat UGM: Ada 7 Ketentuan dalam UU KPK soal Pemberhentian Komisioner

Pukat UGM: Ada 7 Ketentuan dalam UU KPK soal Pemberhentian Komisioner

Nasional
AJI Ingatkan Keselamatan Jurnalis dengan Imbau Konferensi Pers Daring

AJI Ingatkan Keselamatan Jurnalis dengan Imbau Konferensi Pers Daring

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X