Wakil Ketua Komisi II Sebut Sosialisasi KPU soal Protokol Kesehatan Belum Maksimal

Kompas.com - 23/10/2020, 17:20 WIB
Petugas kesehatan menyemprotkan cairan disinfektan di Tempat Pemungutan Suara saat simulasi Pemilihan Kepala Daerah di Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (14/9/2020).  Simulasi tersebut digelar untuk menyiapkan segala hal yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 di tengah wabah COVID-19. ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/wsj. ANTARA FOTO/BUDI CANDRA SETYAPetugas kesehatan menyemprotkan cairan disinfektan di Tempat Pemungutan Suara saat simulasi Pemilihan Kepala Daerah di Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (14/9/2020). Simulasi tersebut digelar untuk menyiapkan segala hal yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 di tengah wabah COVID-19. ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait protokol kesehatan Covid-19 dalam pelaksanaan Pilkada 2020 belum maksimal.

Menurut Yaqut, belum maksimalnya sosialisasi dari KPU akan berdampak pada turunnya partisipasi publik pada Pilkada 2020.

"Saya keliling di beberapa daerah, saya belum menemukan sosialisasi yang maksimal, yang optimal dari penyelenggara ini dalam menyampaikan kepada publik tentang protokol kesehatan yang akan dilaksanakan di TPS nanti," kata Yaqut dalam diskusi virtual bertajuk 'Meninjau Kesiapan Pilkada di Tengah Pandemi', Jumat (23/10/2020).

Baca juga: Kampanye Pilkada via Medsos di Bangka Belitung Sepi Peminat

Yaqut mengatakan, belum maksimalnya sosialisasi KPU terkait protokol kesehatan ditandai dengan masih ditemukan kerumunan massa pada tahapan Pilkada seperti pendaftaran bakal pasangan calon, pengambilan nomor urut dan kampanye.

"Ini membuat saya tidak yakin di dua tahapan krusial lainnya yaitu pemungutan dan penghitungan suara, protokol kesehatan Covid-19 bisa dijalankan dengan baik," ujarnya.

Baca juga: Epidemiolog Dorong Tes Covid-19 di Daerah Pilkada Ditingkatkan

Berdasarkan hal tersebut, Yaqut meminta, KPU melakukan sosialisasi lebih masif serta meyakinkan masyarakat bahwa TPS aman dari penularan Covid-19.

"Ini juga sekaligus memastikan kualitas demokrasinya baik dan partisipasinya tinggi," pungkasnya.

Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyebut, Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 sudah cukup tegas dalam mengatur protokol kesehatan pencegahan Covid-19 pada Pilkada.

Jika seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada mematuhi aturan ini, ia yakin Pilkada tak akan menciptakan kerumunan massa atau menjadi klaster penyebaran Covid-19.

"PKPU ini sebetulnya menurut saya sudah cukup tegas," kata Raka saat dihubungi Kompas.com, Jumat (25/9/2020).

Baca juga: KPU Klaim PKPU 13/2020 Cukup Tegas Atur Protokol Kesehatan pada Pilkada

Raka mengklaim, dengan diterbitkannya PKPU 13/2020, kerumunan massa dalam beberapa tahapan Pilkada terakhir sudah bisa diminimalisasi.

Hal itu terlihat saat tahapan penetapan pasangan calon kepala daerah digelar 23 September lalu, serta pengambilan nomor urut paslon pada 24 September.

Tak seperti tahapan pendaftaran paslon, menurut Raka, dua tahapan Pilkada terakhir berjalan tertib dalam hal penerapan protokol kesehatan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X