Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dan Catatan dari Komnas Perempuan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah genap satu tahun pada 20 Oktober lalu. Banyak persoalan yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah, termasuk soal kasus kekerasan terhadap perempuan dan kesetaraan gender.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyoroti beberapa persoalan yang belum selesai dalam satu tahun ini. Komnas Perempuan juga menyesalkan dengan masih adanya kontradiksi kebijakan terkait perempuan yang dibuat pemerintah.

"Komnas Perempuan menyesalkan adanya kontradiksi dalam kebijakan, terutama melalui Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang merupakan inisiatif dari pemerintah," kata Komisioner Komnas Perempuan Bahrul Fuad melalui keterangan tertulis, Kamis (22/10/2020).

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf, Komnas Perempuan Singgung Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Bahrul menilai, UU Cipta Kerja berpotensi mengurangi perlindungan hak perempuan pekerja, baik di dalam maupun luar negeri. Ditambah dengan adanya risiko dampak tidak proporsional yang ditanggung oleh perempuan disabilitas, termasuk yang menjadi disabilitas akibat kecelakaan kerja.

"Pengaturan di dalam UU Cipta Kerja juga dikhawatirkan dapat menyebabkan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan menjadi tidak efektif," ujar dia.

"Terutama terkait dengan kerentanan pada konflik sumber daya alam dan konflik agraria yang muncul akibat proyek pembangunan yang ambisius yang menghalangi partisipasi substantif warga," ucap Bahrul.

Sepanjang tahun 2020, Komnas Perempuan telah menerima tujuh laporan kasus kekerasan terhadap perempuan yang terkait dengan konflik sumber daya alam dan agraria.

Kasus tersebut berhadapan dengan kepentingan usaha atau kebijakan pembangunan.

Kendati demikian, Bahrul juga melihat ada kebijakan pemerintah yang berdampak positif, baik secara langsung atau tidak langsung pada penanganan dan pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Baca juga: Komnas Perempuan Rekomendasikan Pemerintah Koreksi UU Cipta Kerja

Kebijakan yang pertama adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.