Menanti Penetapan Tersangka Kebakaran Gedung Utama Kejagung...

Kompas.com - 23/10/2020, 08:08 WIB
Foto udara gedung utama Kejaksaan Agung yang terbakar di Jakarta, Minggu (23/8/2020). Kebakaran yang berawal sejak Sabtu (22/8) malam itu masih dalam penanganan pihak pemadam kebakaran hingga Minggu pukul 06.00 WIB. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.
ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRAFoto udara gedung utama Kejaksaan Agung yang terbakar di Jakarta, Minggu (23/8/2020). Kebakaran yang berawal sejak Sabtu (22/8) malam itu masih dalam penanganan pihak pemadam kebakaran hingga Minggu pukul 06.00 WIB. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejauh ini belum ada tersangka kasus kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung yang ditetapkan meski polisi sudah menemukan ada dugaan tindak pidana. Situasi ini diharapkan berubah setelah dua bulan berlalu sejak si jago merah melalap seluruh gedung utama Kejagung, pada 22 Agustus 2020.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono mengungkapkan, pihaknya akan melakukan gelar perkara pada Jumat (23/10/2020) untuk menetapkan tersangka.

"Untuk gelar perkara internal yang besok pagi (hari ini) nanti rekan-rekan sama-sama monitor bagaimana keputusannya karena memang itu yang kita tunggu-tunggu terkait penetapan tersangka," ucap Awi di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (22/10/2020).

Baca juga: Jumat Besok, Polisi Jadwalkan Gelar Perkara Tetapkan Tersangka Kebakaran Kejagung

Dugaan tindak pidana dalam kasus ini diungkapkan oleh Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo pada 17 September 2020. Dengan ditemukannya dugaan tindak pidana, status kasus tersebut juga ditingkatkan ke tingkat penyidikan.

Unsur pidana yang dimaksud tertuang dalam Pasal 187 KUHP dan/atau Pasal 188 KUHP. Pasal 187 KUHP menyebutkan, barangsiapa yang dengan sengaja menimbulkan kebakaran terancam 12 tahun penjara, atau 15 tahun penjara, atau seumur hidup apabila ada korban meninggal.

Kemudian, Pasal 188 KUHP mengatur, barangsiapa dengan kesalahan atau kealpaan menyebabkan kebakaran dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.

Pemeriksaan saksi 

Setelah status kasusnya ditingkatkan, polisi melakukan serangkaian kegiatan penyidikan. Salah satunya adalah pemeriksaan saksi dan ahli. Ada pula saksi potensial yang diperiksa penyidik.

Saksi potensial yakni orang yang berada di lokasi kejadian saat detik-detik kebakaran terjadi. Terutama, mereka yang berada di lokasi sumber api, yaitu lantai 6 ruang rapat Biro Kepegawaian.

Sejumlah saksi potensial yang diperiksa antara lain, pramubakti, cleaning service, dan tukang yang melakukan kegiatan renovasi di lantai 6 tersebut sebelum kejadian. Selain itu, polisi juga memeriksa DNA yang berada pada lift di gedung tersebut.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kisah Pasien 01 Covid-19 Sita Tyasutami, Kembali Drop karena Hujatan Warganet

Kisah Pasien 01 Covid-19 Sita Tyasutami, Kembali Drop karena Hujatan Warganet

Nasional
Cerita Pasien 01 Rasakan Stamina Tubuh Menurun, Sakit Lima Minggu hingga Mudah Ngos-ngosan

Cerita Pasien 01 Rasakan Stamina Tubuh Menurun, Sakit Lima Minggu hingga Mudah Ngos-ngosan

Nasional
Muncul Aturan Investasi Industri Miras, Jubir: Posisi Wapres Tersudut

Muncul Aturan Investasi Industri Miras, Jubir: Posisi Wapres Tersudut

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Nasional
Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Nasional
Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Nasional
Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Nasional
Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Nasional
Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Nasional
Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Nasional
Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Nasional
Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Nasional
Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

Nasional
Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X