Puan: Pilkada Penting untuk Perkuat Penanganan Covid-19 di Daerah

Kompas.com - 21/10/2020, 18:42 WIB
Ketua DPR Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Dokumen DPR RIKetua DPR Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani menyatakan Pilkada 2020 penting digelar demi memastikan penanganan pandemi Covid-19 di daerah terlaksana dengan baik.

Sebab, menurutnya, kehadiran gubernur dan wali kota/bupati definitif memastikan pengambilan kebijakan publik strategis dalam penanganan pandemi.

"Pelaksanaan Pilkada serentak lebih penting dilaksanakan untuk menguatkan penanganan pandemi Covid-19," kata Puan dalam keterangan tertulis, Rabu (21/10/2020).

Ia mengatakan, pelaksanaan Pilkada 2020 sudah diundur dari semula 23 September menjadi 9 Desember akibat pandemi.

Baca juga: KPU: Kalau Pilkada Ditunda Sekarang, Akan Ada Banyak Persoalan

Puan berpendapat, jika pilkada terus diundur maka posisi kepala daerah di 270 daerah harus diganti dengan pejabat pelaksana tugas (Plt) yang kapasitasnya terbatas.

"Justru dapat membuat kerja pemerintah daerah menjadi lambat dan menimbulkan lebih banyak ketidakpastian," ucapnya.

Sementara, Puan mengatakan di masa pandemi Covid-19 ini pemda butuh bergerak cepat dan tepat sehingga dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat.

Menurutnya, yang harus dipastikan saat ini adalah pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 harus sesuai dengan protokol kesehatan.

Ia pun meminta para pasangan calon kepala daerah berinovasi dalam berkampanye.

"Yang penting adalah kita harus bersama-sama memantau dan mengingatkan agar kampanye-kampanye yang dilakukan selama Pilkada benar-benar mengikuti protokol kesehatan yang ketat," tegas Puan.

Sementara itu, berbagai pihak telah menyuarakan agar pemerintah menunda gelaran Pilkada 2020. Pilkada yang digelar pada 9 Desember dikhawatirkan menjadi klaster penularan Covid-19.

Baca juga: Bawaslu Kalbar Temukan 12 Pelanggaran Protokol Kesehatan di Pilkada 2020

Salah satunya adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang merekomendasikan pilkada ditunda.

Menurut LIPI, keputusan tetap melaksanakan pilkada di tengah pandemi bukan sesuatu keputusan yang bijaksana. Terlebih, saat kondisi kasus Covid-19 di Indonesia masih terus bertambah serta belum terkendali.

"(Pilkada di tengah pandemi) bukanlah sebuah sikap bijak dari sebuah pemerintahan demokratis yang terbentuk atas dasar kehendak rakyat," kata Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Firman Noor dalam konferensi pers, Kamis (1/10/2020).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Nasional
Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Nasional
Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Nasional
Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Nasional
Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Nasional
BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Nasional
KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

Nasional
Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Nasional
Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Nasional
Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Nasional
Satgas: Pemda Jadi Kunci Agar Testing Covid-19 Maksimal

Satgas: Pemda Jadi Kunci Agar Testing Covid-19 Maksimal

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.533 kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Catat 1.166 Kasus Baru

UPDATE: Sebaran 5.533 kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Catat 1.166 Kasus Baru

Nasional
KPK Akan Terapkan Pasal TPPU pada Kasus Nurhadi

KPK Akan Terapkan Pasal TPPU pada Kasus Nurhadi

Nasional
KPU: Petugas KPPS Pilkada 2020 Akan Pakai 3 Macam APD

KPU: Petugas KPPS Pilkada 2020 Akan Pakai 3 Macam APD

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X