KILAS

Hingga 2022, Kemendes PDTT Targetkan Pendirian 5.300 Lembaga Keuangan Desa

Kompas.com - 21/10/2020, 18:16 WIB
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menyampaikan penyusunan RPP terkait BUMDes, Selasa (20/10/2020).
DOK. Humas KemendesMendes PDTT Abdul Halim Iskandar menyampaikan penyusunan RPP terkait BUMDes, Selasa (20/10/2020).

KOMPAS.com – Hingga 2022, Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemdes PDTT) menargetkan pendirian 5.300 lembaga keuangan desa (LKD).

Untuk mencapai target tersebut, Menteri Desa (Mendes) PDTT Abdul Halim Iskandar atau yang biasa disapa Gus Menteri, akan bertemu dengan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, untuk pencanangan pendirian 147 LKD di Jatim.

Sebagai informasi, LKD adalah transformasi dari unit pengelola kegiatan (UPK) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

Gus Menteri mengatakan, saat ini terdapat 5.300 UPK eks PNPM dengan total dana bergulir Rp 12,7 triliun dan aset senilai Rp 594 miliar.

Baca juga: Hadiri Rapat Evaluasi Pengelolaan Dana Desa, Kemendes Bicara Soal Penyaluran Bantuan dari Kementrian

Awalnya, dana tersebut digulirkan untuk membantu masyarakat miskin di kecamatan. Namun hingga kini, UPK Eks PNPM belum memiliki payung hukum yang jelas.

Pengesahan Undang-undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) pun dianggap Gus Menteri sebagai pendorong transformasi tersebut.

Tujuannya untuk menyelamatkan serta mengembangkan dana dan aset UPK eks PNPM, meningkatkan perputaran dana bergulir dan inkusivitas ekonomi warga miskin, menghambat rentenir di desa, serta menurunkan tingkat kemiskinan desa.

“Pasal 117 UU Ciptaker menyatakan, badan usaha milik desa (BUMDes) merupakan badan hukum. Dengan begitu, harapannya dana bergulir bisa kembali ke track-nya untuk kepentingan masyarakat miskin berbasis kecamatan,” kata Gus Menteri, seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Rabu (21/10/2020).

Baca juga: Dana Eks PNPM-MP di Gresik Masih Tersisa Rp 58,1 Miliar

Nantinya, LKD akan berada di bawah payung BUMDes. Sebab, UPK eks PNPM berbasis kecamatan.

“Satu kecamatan terdiri dari banyak desa. Jadi, desa-desa dalam satuan kecamatan basis UPK membangun kerja sama antardesa. Diawali dengan musyawarah antardesa, menyepakati, dan mendirikan BUMDesma,” kata Gus Menteri.

Merujuk UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, pelaksanaan LKD Kemdes PDTT akan menggandeng OJK untuk melakukan pengawasan dan pendampingan.

“LKD ini milik BUMDesma. Asetnya modal masyarakat. Untuk itu, dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang sedang disiapkan, akan ada pasal khusus yang mengatur keharusan penggunaan keuntungan LKD untuk penanganan kemiskinan,” jelas Gus Menteri.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mewujudkan Akses Internet Optimal Secara Menyeluruh di Tengah Pandemi

Mewujudkan Akses Internet Optimal Secara Menyeluruh di Tengah Pandemi

BrandzView
Satgas Covid-19 Sebut Pemakaian Strap Masker Bisa Jadi Sumber Infeksi

Satgas Covid-19 Sebut Pemakaian Strap Masker Bisa Jadi Sumber Infeksi

Nasional
DPR Minta Polisi Virtual Perhatikan Hak Masyarakat untuk Berpendapat

DPR Minta Polisi Virtual Perhatikan Hak Masyarakat untuk Berpendapat

Nasional
10 Kota dengan Skor Toleransi Tertinggi Menurut Setara Institute

10 Kota dengan Skor Toleransi Tertinggi Menurut Setara Institute

Nasional
Djoko Tjandra Mengaku Sempat Diajak Bertemu Ma'ruf Amin di KL, tetapi Batal

Djoko Tjandra Mengaku Sempat Diajak Bertemu Ma'ruf Amin di KL, tetapi Batal

Nasional
Gelar Rakornassus, Nasdem Tegaskan Komitmen Dukung Pemerintah

Gelar Rakornassus, Nasdem Tegaskan Komitmen Dukung Pemerintah

Nasional
Moeldoko: Persoalan di Partai Demokrat Belum Selesai?

Moeldoko: Persoalan di Partai Demokrat Belum Selesai?

Nasional
Kapolri Instruksikan Proses Pinjam Pakai Senpi Polisi Diperketat

Kapolri Instruksikan Proses Pinjam Pakai Senpi Polisi Diperketat

Nasional
Kader Muda Demokrat Dukung Moeldoko dan Ibas Jadi Pimpinan Partai

Kader Muda Demokrat Dukung Moeldoko dan Ibas Jadi Pimpinan Partai

Nasional
Kapolri Berikan 5 Instruksi Terkait Penyalahgunaan Senjata Api oleh Polisi

Kapolri Berikan 5 Instruksi Terkait Penyalahgunaan Senjata Api oleh Polisi

Nasional
Hari Kelima TNI AU-BPPT Modifikasi Cuaca Jabodetabek, Berpusat di Lampung hingga Banten

Hari Kelima TNI AU-BPPT Modifikasi Cuaca Jabodetabek, Berpusat di Lampung hingga Banten

Nasional
Tanggapi SBY, Moeldoko: Saya Diam, Jangan Menekan-nekan

Tanggapi SBY, Moeldoko: Saya Diam, Jangan Menekan-nekan

Nasional
Satgas: Keluarga Berperan Penting Jaga Kesehatan Jiwa selama Pandemi

Satgas: Keluarga Berperan Penting Jaga Kesehatan Jiwa selama Pandemi

Nasional
Tim Kajian Akan Minta Masukan Berbagai Elemen Masyarakat untuk UU ITE

Tim Kajian Akan Minta Masukan Berbagai Elemen Masyarakat untuk UU ITE

Nasional
Satgas Ungkap 10 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi, Solo Pertama

Satgas Ungkap 10 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi, Solo Pertama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X