Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/10/2020, 15:49 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua bidang Penegakkan Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas berharap calon kepala daerah yang terpilih melalui Pilkada betul-betul mewakili rakyat, bukan hanya merepresentasikan partai politik.

Untuk mewujudkan hal itu, diharapkan isu-isu yang diangkat dalam kampanye meliputi persoalan-persoalan yang ada di tengah rakyat.

"Isu-isu kampanye itu marilah kita setting dalam kerangka desain demokratisasi seperti apa, sehingga begitu terpilih siapapun menjadi kepala daerah itu betul-betul merupakan kepala daerah yang represent of the people," kata Busyro dalam sebuah diskusi, Rabu (21/10/2020).

"Bukan of the parpol atau koalisi parpol, tetapi betul-betul menjadi cermin dari masyarakat, dari rakyat," tuturnya.

Baca juga: Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Busyro mencontohkan, persoalan-persoalan yang dekat dengan rakyat itu misalnya yang memiliki korelasi dengan kebijakan RT, RW, tata ruang, hingga agraria.

Isu ini dinilai penting mengingat tata ruang di daerah tidak pernah lepas dari incaran kekuatan-kekuatan modal.

Semestinya, calon kepala daerah yang kelak terpilih bisa menyusun kebijakan yang dapat dimanfaatkan dan dinikmati oleh rakyat.

"Apalagi UU Omnibus Law yang baru itu ada karakter sentralisme pada pusat sehingga daerah-daerah mengalami keterbatasan," ujar Busyro.

Isu kampanye lain yang bisa diangkat ke publik, lanjut Busyro, yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Baca juga: PDI-P Pecat Kadernya yang Maju Pilkada Demak Lewat Partai Lain

Busyro menyebut, kebijakan terkait APBD seharusnya bisa berlandaskan pada pemberdayaan masyarakat sipil seperti kalangan petani hingga nelayan.

Para calon kepala daerah pun diminta memikirkan mekanisme APBD yang berdasar pada kepentingan rakyat.

"Lalu bagaimana dengan mekanisme APBD yang betul-betul based on the people itu seperti apa? Bagaimana kalau di suatu pemerintahan itu kepala daerahnya yang terpilih justru satu suara dengan DPR yang terpilih karena ada partai pemenang yang mutlak?," ujar Busyro.

Busyro mengatakan, Pilkada merupakan aktivitas demokrasi yang seharusnya juga menghasilkan demokrasitasi pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sipil.

Baca juga: Bak Pilkada, Baliho Besar Arief Muhammad Ternyata Promo Brand Fesyen

Ia berharap, Pilkada tidak hanya sekadar menjadi ajang pemilihan rutin untuk menghasilkan kepala-kepala daerah yang merepresentasikan partai politik saja.

"Kalau sekedar Pilkada mungkin kita sudah rutin begitu, walaupun itu juga masih menyisakan masalah-masalah yang justru dengan masalah-masalah itu kita memiliki kepedulian untuk mencari solusinya," kata dia.

Untuk diketahui, Pilkada Serentak 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Masa kampanye berlangsung selama 71 hari, dimulai sejak 26 September dan berakhir 5 Desember 2020.

Sementara, hari pemungutan suara Pilkada rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Nasional
KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Nasional
Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Nasional
MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

Nasional
Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Nasional
Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Nasional
Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Nasional
Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Nasional
Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Nasional
Kemenkominfo 'Take Down' 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Kemenkominfo "Take Down" 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Nasional
Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Nasional
Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com