KPK Panggil Mantan Anggota DPRD Sumut Tersangka Kasus Suap

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan anggota DPRD Sumatera Utara Nurhasanah, Rabu (14/10/2020).

Nurhasanah merupakan tersangka kasus dugaan suap kepada DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai tersangka," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu.

Baca juga: KPK Eksekusi Satu Terpidana Kasus DPRD Sumatera Utara ke Lapas

Nurhasanah sebelumnya sempat dipanggil penyidik pada Rabu (22/7/2020) dan Selasa (28/7/2020) bersama anggota DPRD Sumatera Utara lainnya yang juga berstatus tersangka.

Namun, saat itu Nurhasanah tidak memenuhi panggilan penyidik sedangkan para tersangka yang memenuhi panggilan langsung ditahan seusai menjalani pemeriksaan.

Deputi Penindakan Karyoto saat itu mengatakan, Nurhasanah tidak dapat memenuhi panggilan penyidik karena mendapat hasil reaktif dalam rapid test terkait Covid-19.

Tiga belas orang anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019 yang telah ditahan tersebut adalah Sudirman Halawa, Rahmad Pardamean Hasibuan, Megalia Agustina, dan Ida Budiningsih.

Kemudian, Syamsul Hilal, Robert Nainggolan, Ramli, Layani Sinukaban, Japorman Saragih, Jamaludin Hasibuan, Irwansyah Damanik, Ahmad Hoesin Hutagalung, dan Mulyani.

Baca juga: KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, ke-14 anggota DPRD itu diduga menerima suap dari Gubernur Sumatera Utara ketika itu, Gatot Pujo Nugroho.

"Bahwa 14 tersangka tersebut diduga menerima fee berupa uang dengan jumlah beragam dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Sumatera Utara," kata Ali dalam konferensi pers, Kamis (30/1/2020).

Ali mengatakan, suap itu diberikan kepada 14 anggota DPRD tersebut terkait empat hal.

Pertama, persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012 s/d 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Kedua, persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga, pengesahan angggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Baca juga: Ini Alasan KPK Belum Tahan Satu Eks Anggota DPRD Sumut Terkait Suap Gatot Pujo