Kompas.com - 13/10/2020, 17:39 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat menjadi keynote speaker di acara 1st International Conference on Islamic Civilization (1st ICIC) yang digelar Universitas Islam Sultan Agung (Unisula) secara daring, Kamis (27/8/2020). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat menjadi keynote speaker di acara 1st International Conference on Islamic Civilization (1st ICIC) yang digelar Universitas Islam Sultan Agung (Unisula) secara daring, Kamis (27/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, saat ini pemerintah sedang mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah.

Pemerintah ingin menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai arus baru perekonomian di Indonesia. Terutama dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

"Pemerintah berupaya melakukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai arus baru perekonomian Indonesia," kata Wapres Ma'ruf Amin saat memberi pembekalan kepada alumni PPRA 60 dan 61 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Indonesia secara daring, Selasa (13/10/2020).

Baca juga: Di 2025, Hasil Merger Bank Syariah BUMN Bisa Punya Aset Rp 390 Triliun

Ia mengatakan, dalam Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2019, Bank Indonesia menyebutkan bahwa kinerja sektor prioritas ekonomi syariah pada tahun 2019 secara umum masih lebih tinggi dibandingkan produk domestik bruto (PDB) nasional.

Padahal, saat itu kinerja perekonomian global sedang menurun.

Kinerja yang lebih tinggi tersebut ditandai dengan pertumbuhan ekonomi syariah yang mencapai 5,72 persen, sementara PDB nasional pada saat itu adalah 5,02 persen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kinerja tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah terbukti mampu berdaya tahan serta memiliki potensi yang besar untuk terus berkembang serta ikut mendukung upaya pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19," kata Wapres Ma'ruf Amin.

Baca juga: RI Berpotensi Miliki Bank Syariah yang Masuk Jajaran Terbesar di Dunia

Lebih jauh, ia mengatakan, melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), pemerintah melakukan upaya percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Program-program KNEKS diarahkan pada empat fokus utama, yakni pengembangan industri produk halal, industri keuangan syariah, dana sosial syariah, dan kegiatan usaha syariah.

"Dengan demikian, diharapkan ekonomi dan keuangan syariah dapat berjalan bersama dan melengkapi sistem ekonomi konvensional dalam upaya memulihkan dan memajukan kembali perekonomian Indonesia," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Nasional
Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Nasional
Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran 'Begal Politik'

Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran "Begal Politik"

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

Nasional
Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Nasional
Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

Nasional
Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Nasional
Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Nasional
Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Nasional
Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Nasional
Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Nasional
PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

Nasional
Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Nasional
Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.