Wapres Sebut Wakaf Belum Dipahami Masyarakat sebagai Instrumen Ekonomi Syariah

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, saat ini wakaf belum dipahami sebagai instrumen ekonomi syariah oleh masyarakat.

Padahal, wakaf memiliki potensi besar bagi masyarakat untuk dimanfaatkan sebagai sumber daya kehidupan.

"Sekali pun memiliki potensi yang besar, wakaf belum dipahami sebagai instrumen ekonomi syariah," ujar Ma'ruf saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Badan Wakaf Indonesia dan Peluncuran Gerakan Wakaf Indonesia (GERAKIN) secara virtual, Senin (14/9/2020).

Baca juga: Wapres Sebut Literasi Masyarakat soal Wakaf Masih Rendah

Ma'ruf mengatakan, saat ini, pengelolaan aset wakaf masih terfokus untuk tujuan sosial.

Misalnya penyediaan fasilitas pemakaman, masjid atau mushala.

"Selama ini wakaf hanya dipahami sebatas wakaf tanah. Padahal, wakaf sebenarnya tidak harus berupa benda tidak bergerak seperti tanah, tapi bisa juga berupa uang dan surat berharga," kata dia.

Oleh karena itu, diversifikasi harta wakaf pun dinilainya perlu dilakukan dalam rangka menggalang dana wakaf seluas-luasnya.

Baca juga: 50.000 Wakaf UMKM Siap Dibagikan untuk Hindari Resesi, Ini Cara Mendapatkannya

Demi mencapai target wakaf produktif menuju Indonesia Emas 2045, pihaknya pun melakukan rencana aksi dengan Badan Wakaf Indonesia.

Terutama untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran berwakaf di masyarakat bahwa wakaf harus terus dilakukan secara sistematis, masif, dan terstruktur.

Kemudian meningkatkan jumlah waqif dan harta wakaf melalui diversifikasi harta wakaf, dan meningkatkan kompetensi nadzir (pengelola wakaf) dalam bidang bisnis dan usaha, serta menjalankan kepatuhan regulasi dan prinsip-prinsip utama wakaf.

Termasuk meningkatkan dampak manfaat bagi mauquf ‘alaih (orang/lembaga penerima wakaf), dan memperkuat sinergi antar pengelola zakat infak, sodakoh (ZISWAF), Islamic Social Fund (ISF), dan Islamic Commercial Fund (Perbankan Syariah).