Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Hakim dan DPS Tingkatkan Kompetensi di Bidang Ekonomi Syariah

Kompas.com - 26/08/2020, 12:53 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta para hakim, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan pemangku kepentingan lainnya dapat meningkatkan kompetensi di bidang ekonomi syariah. Peningkatan kompetensi itu dibutuhkan karena perkembangan dan kemajuan di dunia keuangan dan bisnis syariah.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat membuka seminar nasional Mahkamah Agung (MA) bertema penguatan dan penegakan hukum ekonomi syariah yang berkeadilan di Indonesia secara virtual, Rabu (26/8/2020).

Baca juga: Wapres Dorong MA Kerja Sama DSNMUI dalam Kaji Regulasi Ekonomi Syariah

"Peningkatan kompetensi bagi para hakim, DPS, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya merupakan sesuatu yang harus dilakukan saat ini seiring perkembangan dan kemajuan berbagai hal baru dalam dunia keuangan dan bisnis syariah," kata Ma'ruf.

Menurut Ma'ruf, apabila peningkatan kompetensi tersebut tidak dilakukan maka mereka akan mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya.

Ia mencontohkan soal finansial teknologi (fintek) yang perkembangannya saat ini tumbuh pesat.

Pihak-pihak tersebut juga harus dapat menguasai dan memahaminya agar tidak salah, tertinggal atau mengalami kendala dalam bertugas.

Baca juga: UU PKPU Belum Atur Kepailitan Ekonomi Syariah, Wapres Sebut Masih Ada Pekerjaan Rumah

"Misalnya soal fintek yang saat ini mulai tumbuh pesat harus dipahami dan dikuasai dengan baik karakteristik dan hal lainnnya oleh para hakim, DPS, dan pemangku kepentingan lain," kata dia.

Bagi para hakim, kompetensi terkait ekonomi syariah sangat dibutuhkan agar dapat memberikan putusan tepat dalam sengketa ekonomi syariah yang terjadi.

Dalam kesempatan itu, Ma'ruf juga mendorong kerja sama lebih baik lagi dengan Mahkamah Agung dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) terkait ekonomi syariah.

Baca juga: Wapres Minta MA Perkuat Hakim Selesaikan Sengketa Ekonomi Syariah

Beberapa bentuk kerja sama yang dapat dilakukan, antara lain kajian dan penelitian untuk penyusunan regulasi ekonomi syariah sesuai kewenangan masing-masing.

Termasuk pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya pengadilan dan DPS, serta pembangunan berbasis data terpadu hukum ekonomi syariah.

"Dengan kerja sama ini diharapkan dapat membawa dampak pada penguatan hukum ekonomi syariah dan penegakkan hukum berkeadilan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia," kata dia.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com