Wapres: Keuangan Syariah Arus Baru Perekonomian Indonesia

Pemerintah ingin menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai arus baru perekonomian di Indonesia. Terutama dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

"Pemerintah berupaya melakukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai arus baru perekonomian Indonesia," kata Wapres Ma'ruf Amin saat memberi pembekalan kepada alumni PPRA 60 dan 61 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Indonesia secara daring, Selasa (13/10/2020).

Ia mengatakan, dalam Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2019, Bank Indonesia menyebutkan bahwa kinerja sektor prioritas ekonomi syariah pada tahun 2019 secara umum masih lebih tinggi dibandingkan produk domestik bruto (PDB) nasional.

Padahal, saat itu kinerja perekonomian global sedang menurun.

Kinerja yang lebih tinggi tersebut ditandai dengan pertumbuhan ekonomi syariah yang mencapai 5,72 persen, sementara PDB nasional pada saat itu adalah 5,02 persen.

"Kinerja tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah terbukti mampu berdaya tahan serta memiliki potensi yang besar untuk terus berkembang serta ikut mendukung upaya pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19," kata Wapres Ma'ruf Amin.

Lebih jauh, ia mengatakan, melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), pemerintah melakukan upaya percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Program-program KNEKS diarahkan pada empat fokus utama, yakni pengembangan industri produk halal, industri keuangan syariah, dana sosial syariah, dan kegiatan usaha syariah.

"Dengan demikian, diharapkan ekonomi dan keuangan syariah dapat berjalan bersama dan melengkapi sistem ekonomi konvensional dalam upaya memulihkan dan memajukan kembali perekonomian Indonesia," ucap dia.