Kemenag Sebut Saudi Tengah Godok Negara yang Akan Diberi Izin Kirim Jemaah Umrah

Kompas.com - 13/10/2020, 17:03 WIB
Para jemaah haji melempar jumrah pada posisi yang telah ditentukan untuk menjaga jarak satu sama lain Dokumentasi Kementerian Haji Arab SaudiPara jemaah haji melempar jumrah pada posisi yang telah ditentukan untuk menjaga jarak satu sama lain
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus memantau dinamika rencana dibukanya kembali pelaksanaan ibadah umrah oleh Pemerintah Arab Saudi di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Menurut Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Nizar, saat ini Diwan Malaki Arab Saudi sudah mulai menggodok sejumlah negara yang hendak diberikan izin masuk untuk mengirimkan jemaah umrah asal negara mereka.

"Mereka (Diwan Malaki) juga sedang membahas terkait protokol kesehatan," kata Nizar dalam keterangan tertulis seperti dilansir dari laman resmi Kemenag, Selasa (13/10/2020).

Baca juga: Lebih dari 36.000 Jemaah Telah Selesai Jalani Umrah Tahap Pertama

Sejauh ini, ia menambahkan, belum ada kepastian soal negara mana saja yang nantinya akan diberikan izin tersebut.

"Kita masih melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi," imbuhnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Meski demikian, ia berharap, Saudi dapat segera menerbitkan regulasi protokol kesehatan terkait penyelenggaraan umrah tersebut.

Sehingga, protokol yang telah ditentukan dapat diadopsi dan diadaptasi ke dalam regulasi penyelenggaraan ibadah umrah yang kini tengah disusun Kemenag.

Baca juga: Kemenag Susun Mitigasi Risiko Penyelenggaraan Umrah di Masa Covid-19

Di sisi lain, Nizar menambahkan, saat ini Kemenag tengah menyusun Rancangan Peraturan Menteri Agama (RPMA) tentang Penyelenggaraan Umrah di masa pandemi. Penyusunan RPMA ini dilakukan bersama asosiasi penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU), antara lain Amphuri, Kesthuri, Asphurindo, Himpuh, dan Sapuhi.

Ia berharap, RPMA yang disusun dapat mengidentifikasi beragam kemungkinan kondisi yang perlu diatur dalam penyelenggaraan umrah di masa pandemi. Sebagai contoh, kemungkinan akan ditemukannya vaksin.

"Misalnya jika November atau Desember ada vaksin yang efektif, bagaimana penerapan protokol kesehatannya? Apakah jika jemaah sudah suntik vaksin, mereka tetap perlu karantina?" ujarnya.



25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tiga Brigjen TNI Jalani Seleksi Calon Hakim Agung Kamar Militer

Tiga Brigjen TNI Jalani Seleksi Calon Hakim Agung Kamar Militer

Nasional
Tim 75: Keberatan KPK atas LAHP Ombudsman sebagai Sikap Antikoreksi

Tim 75: Keberatan KPK atas LAHP Ombudsman sebagai Sikap Antikoreksi

Nasional
KSAD Terima Laporan Ada Pemotongan Gaji Siswa Pendidikan Infanteri di Seluruh Rindam

KSAD Terima Laporan Ada Pemotongan Gaji Siswa Pendidikan Infanteri di Seluruh Rindam

Nasional
KSAD Ancam Pidanakan Penyeleweng Uang Makan dan Gaji Siswa Bintara-Tamtama

KSAD Ancam Pidanakan Penyeleweng Uang Makan dan Gaji Siswa Bintara-Tamtama

Nasional
Data Varian Baru, Kasus Covid-19 dengan Varian Delta Terus Bertambah di DKI Jakarta

Data Varian Baru, Kasus Covid-19 dengan Varian Delta Terus Bertambah di DKI Jakarta

Nasional
Jokowi Klaim Pandemi di Jawa-Bali Mulai Turun, Utamanya di Jakarta

Jokowi Klaim Pandemi di Jawa-Bali Mulai Turun, Utamanya di Jakarta

Nasional
Jokowi Tinjau RS Modular Pertamina, Berkapasitas 305 Tempat Tidur

Jokowi Tinjau RS Modular Pertamina, Berkapasitas 305 Tempat Tidur

Nasional
Memaknai Corona ala Madura

Memaknai Corona ala Madura

Nasional
ICJR: Aksi Dinar Candy Harus Dilihat sebagai Bentuk Protes, Bukan Pornografi

ICJR: Aksi Dinar Candy Harus Dilihat sebagai Bentuk Protes, Bukan Pornografi

Nasional
1.331 Kasus Covid-19 dengan Varian Delta di 25 Provinsi, DKI Jakarta Catat 390

1.331 Kasus Covid-19 dengan Varian Delta di 25 Provinsi, DKI Jakarta Catat 390

Nasional
Serang Balik Ombudsman dengan Tudingan Malaadministrasi, KPK Dinilai Cari-cari Alasan

Serang Balik Ombudsman dengan Tudingan Malaadministrasi, KPK Dinilai Cari-cari Alasan

Nasional
Ekonomi Tumbuh 7,07 Persen, Ketua DPR: Keberhasilan Penanganan Pandemi Jadi Kunci

Ekonomi Tumbuh 7,07 Persen, Ketua DPR: Keberhasilan Penanganan Pandemi Jadi Kunci

Nasional
KPK Tuding Ombudsman RI Tak Pahami UU Administrasi Pemerintahan

KPK Tuding Ombudsman RI Tak Pahami UU Administrasi Pemerintahan

Nasional
Panglima TNI Minta Petugas Aktif Cari dan Laporkan Kasus Covid-19 Secepat Mungkin

Panglima TNI Minta Petugas Aktif Cari dan Laporkan Kasus Covid-19 Secepat Mungkin

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 Masih Tinggi, Satgas: Evaluasi Jumlah Bed RS hingga Stok Obat

Kasus Aktif Covid-19 Masih Tinggi, Satgas: Evaluasi Jumlah Bed RS hingga Stok Obat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X