Berkas Perkara Djoko Tjandra dan Andi Irfan Jaya Dilimpahkan ke JPU

Kompas.com - 30/09/2020, 21:34 WIB
Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra saat dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), Senin (28/9/2020). Dok. Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan AgungJoko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra saat dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), Senin (28/9/2020).
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Kejaksaan Agung telah melimpahkan berkas perkara tersangka Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra dan Andi Irfan Jaya kepada jaksa penuntut umum (JPU).

Keduanya merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait kepengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA).

"Tahap I hari Kamis, 24 September 2020," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (30/9/2020).

Hingga saat ini, berkas tersebut masih diteliti oleh JPU.

Baca juga: Dalam Eksepsi, Jaksa Pinangki Bantah Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra

Apabila berkasnya dinyatakan lengkap atau P-21, penyidik akan melakukan pelimpahan tahap II yaitu, melimpahkan tersangka dan barang bukti ke JPU.

Namun, berkas akan dikembalikan oleh JPU apabila dinyatakan tidak lengkap sekaligus disertai petunjuk untuk dilengkapi penyidik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam kasus ini, Djoko Tjandra diduga memberikan suap kepada Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Tersangka kasus suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari, Andi Irfan Jaya berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (2/9/2020). Kejaksaan Agung menetapkan anggota Partai Nasdem Andi Irfan Jaya menjadi tersangka baru kasus suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Andi diduga berkerja sama dengan Pinangki terkait pengurusan pengajuan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra dari eksekusi Kejaksaan Agung atas kasus korupsi hak tagih Bank Bali. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA Tersangka kasus suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari, Andi Irfan Jaya berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (2/9/2020). Kejaksaan Agung menetapkan anggota Partai Nasdem Andi Irfan Jaya menjadi tersangka baru kasus suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Andi diduga berkerja sama dengan Pinangki terkait pengurusan pengajuan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra dari eksekusi Kejaksaan Agung atas kasus korupsi hak tagih Bank Bali. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.
Sementara itu, Andi Irfan Jaya diduga menjadi perantara yang memberikan uang dari Djoko Tjandra kepada Pinangki.

Suap tersebut diduga terkait kepengurusan fatwa di MA agar Djoko Tjandra tidak dieksekusi dalam kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali sehingga ia dapat kembali ke Indonesia tanpa menjalani vonis dua tahun penjara di kasus itu.

Pinangki sendiri telah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat.

Pinangki didakwa menerima uang sebesar Rp 500.000 dollar AS dari Djoko Tjandra, melakukan tindak pidana pencucian uang, serta melakukan pemufakatan jahat.

Baca juga: Dalam Eksepsinya, Jaksa Pinangki Sebut Djoko Tjandra Kenalkan Diri sebagai Joe Chan

Atas perbuatannya, Pinangki dijerat Pasal 5 Ayat 2 jo Pasal 5 Ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor subsider Pasal 11 UU Tipikor.

Pinangki juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pinangki dijerat Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Terakhir, Pinangki didakwa melakukan pemufakatan jahat dan dijerat Pasal 15 jo Pasal 5 Ayat (1) huruf a UU Tipikor subsider Pasal 15 jo Pasal 13 UU Tipikor.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Nasional
OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

Nasional
1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

Nasional
Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

Nasional
Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

Nasional
Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

Nasional
KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel Tersangka Suap

KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel Tersangka Suap

Nasional
Alex Noerdin Tersangka, Fraksi Golkar Akan Bicarakan Nasibnya di DPR

Alex Noerdin Tersangka, Fraksi Golkar Akan Bicarakan Nasibnya di DPR

Nasional
Jokowi: Enggak Apa-apa Vaksinasi Pertama Dulu, tapi PTM Terbatas...

Jokowi: Enggak Apa-apa Vaksinasi Pertama Dulu, tapi PTM Terbatas...

Nasional
Pencairan Bansos di Kalteng Dievaluasi, Mensos Minta Pemda Perbaiki Data

Pencairan Bansos di Kalteng Dievaluasi, Mensos Minta Pemda Perbaiki Data

Nasional
Mendagri Harap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berjalan Presisi

Mendagri Harap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berjalan Presisi

Nasional
Kelakar Siswa Saat Bincang Virtual dengan Jokowi: Senang Sampai Terbawa Mimpi, Pak

Kelakar Siswa Saat Bincang Virtual dengan Jokowi: Senang Sampai Terbawa Mimpi, Pak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.