Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Klaim Kasus Aktif Covid-19 di Sejumlah Daerah Turun

Kompas.com - 15/09/2020, 11:03 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengklaim bahwa kasus aktif Covid-19 di sejumlah daerah mengalami penurunan.

Menurut Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Reisa Broto Asmoro, kasus Covid-19 yang masih aktif hingga 14 September mencapai 54.277 kasus.

Jumlah itu menurun dibandingkan sehari sebelumnya yang mencapai 54.649 kasus.

"Jika melihat kasus aktifnya, terjadi penurunan di beberapa tempat," ungkap Reisa seperti dilansir dari laman Setkab.go.id, Selasa (15/9/2020).

Baca juga: Orang Muda dengan Kondisi Ini Rentan Terinfeksi Covid-19

Sebagai contoh, terdapat 11.436 kasus aktif Covid-19 di DKI Jakarta. Jumlah tersebut turun dibandingkan sehari sebelumnya yang mencapai 11.436 kasus.

Penurunan juga terjadi di Jawa Tengah yaitu dari 5.518 kasus menjadi 5.439 kasus.

"Memang jumlah kasus aktif fluktuatif, tetapi dari data hari ini dapat dikatakan rata-rata jumlah kasus aktif di Indonesia banyak mengalami penurunan," ucapnya.

Kemarin, Satgas mencatat jumlah pasien Covid-19 yang kembali dinyatakan sembuh mencapai 3.395 orang, sehingga membuat akumulasi pasien sembuh mencapai 158.405 orang.

Itu berarti tingkat kesembuhan atau recovery rate mencapai 71 persen.

"Angka ini cukup tinggi ya. Artinya tujuh di antara 10 orang yang terkena Covid-19 sudah sembuh," kata dia.

Baca juga: Kasus Aktif dan Angka Kematian akibat Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi dari Rata-rata Dunia

Sementara itu, kasus positif Covid-19 kembali mengalami penambahan 3.141 orang, yang membuat akumulasi kasus mencapai 221.523 orang.

Reisa memastikan, bed occupancy ratio (BOR) atau ketersediaan tempat tidur dalam kondisi aman.

Kondisi tersebut, kata dia, dapat mengantisipasi bila terjadi lonjakan hingga 20 persen sesuai ketentuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Tetapi tentu kita tidak harapkan itu akan terisi ya," imbuh dia.

Ia pun mengimbau agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan. Hal itu penting untuk memutus mata rantai penularan virus corona di tengah masyarakat.

Pemerintah, kata dia, beberapa waktu lalu juga telah merilis sejumlah kebijakan untuk menekan laju penularan Covid-19. Misalnya dengan mengatur jam kerja dan jumlah karyawan yang diperkenankan bekerja di kantor.

Baca juga: WHO: Angka Kematian Covid di Eropa Akan Naik pada Oktober dan November

Selain itu, upaya pengecekan, pelacakan dan perawatan juga terus dilakukan dalam menangani pandemi.

Ia berharap agar masyarakat tidak meremehkan atau tidak percaya atas keberadaan virus corona. Sebab, untuk mengatasi pandemi ini dibutuhkan kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah.

"Warna zona bukan dibuat tanpa data, semakin kita disiplin, pandemi ini pasti akan mereda. Jadi kompak dan disiplin yuk. Dan orang Indonesia selalu bisa. Pemerintah melakukan 3T, kita semua masyarakat melakukan 3M, Indonesia pasti bisa," ajak Reisa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com